KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

KEPPRES Nomor 15 Tahun 1981

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Article 9

Correction

Penyelenggaraan Pemungutan Suara di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berpedoman kepada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal. 121 PERATURAN PEMERINTAH dengan ketentuan bahwa : Rapat Pemungutan Suara di TPS sebagai dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH hanya Menyelesaikan acara pelaksanaan Pemungutan Suara ; a. Untuk Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD I digunakan Tanda Pemberian Suara sebagai pengganti Surat Suara sebagai dimaksud dalam Pasal 90 PERATURAN PEMERINTAH yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum ; b. Berita Acara Pemungutan Suara diatur dengan berpedoman kepada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 122 PERATURAN PEMERINTAH, yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum ; c. Apabila pada Pemungutan Suara Organisasi belum terbentuk maka saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 87 PERATURAN PEMERINTAH diambilkan dari pemilih yang hadir.

Article 10

Pelaksanaan Penghitungan Suara berpedoman kepada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 136 PERATURAN PEMERINTAH dengan ketentuan bahwa Penghitungan Suara sebagai dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 128 PERATURAN PEMERINTAH dilakukan oleh PPS dan pembuatan Berita Acaranya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, BAB V I I PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Article 11

Pelaksanaan Penetapan hasil Pemilihan Umum berpedoman kepada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 137 dan Pasal 138 PERATURAN PEMERINTAH dengan ketentuan bahwa ; a. Jumlah Calon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR yang dinyatakan terpilih oleh PPI dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR diajukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Panitia Pemilihan INDONESIA kepada depkumham.go.id PRESIDEN ; b. PRESIDEN MENETAPKAN Calon terpilih yang diambil dari Daftar Calon sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH untuk diangkat menjadi Anggota DPR.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 10

Article 11

BAB VIII

Article 12

Article 13