Langsung ke konten utama
Skip to main content
Back to Browse

Peraturan Pemerintah (PP)

4.362 regulations

PP Nomor 36 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA

In Force

PP Nomor 35 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI ACEH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU, BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG, BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA, BANK PEMBANGUNA DAERAH JAWA TENGAH, BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

In Force

PP Nomor 34 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PT BANK LIPPO TBK, PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK, PT BANK BALI TBK, PT BANK UMUM KOPERASI INDONESIA, PT BANK UNILEVER TBK, PT BANK PRIMA EXPRESS, PT BANK ARTA MEDIA DAN PT BANK PATRIOT DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

In Force

PP Nomor 33 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang PELAKSANAAN UU 3-1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM

In Force

PP Nomor 32 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

In Force

PP Nomor 31 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAAN

In Force

PP Nomor 30 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang PENCABUTAN PP 70-1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 73-1998, PP 71-1992 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT, DAN PP 72-1992 TENTANG BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL

In Force

PP Nomor 3 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1999 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGERUKAN INDONESIA

In Force

PP Nomor 29 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM

In Force

PP Nomor 28 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BANK

In Force

PP Nomor 27 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

In Force

PP Nomor 26 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang TARIF DAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

In Force

PP Nomor 25 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang PENCABUTAN IJIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK

In Force

PP Nomor 24 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU DAN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

In Force

PP Nomor 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang PELAKSANAAN SERAH SIMPAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITA ATAU FILM DOKUMENTER

In Force

PP Nomor 22 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II PONTIANAK DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I KALIMANTAN BARAT

In Force

PP Nomor 21 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN 12 (DUA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II BONE, SINJAI, SIDENRENG, RAPPANG, WAJO, LUWU, DAN BULUKUMBA DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I SULAWESI SELATAN

In Force

PP Nomor 20 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II KENDARI, KOLAKA, DAN BUTON DALAM WILAYAH PROVINSI DATI I SULAWESI TENGGARA

In Force

PP Nomor 2 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

In Force

PP Nomor 19 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT

In Force