Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA

PP Nomor 36 Tahun 1999

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Istaka Karya, yang didirikan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 Tahun 1983.

Article 2

(1) Penambahan penyertaan modal Negara dimaksud dalam Pasal 1 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pinang Mas XI Pondok Pinang, Jakarta Selatan yang dikuasai Departemen Pekerjaan Umum, berasal dari hibah Projek Chusus Djalan Raja Sumatera (PCDRS). (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 1.919.146.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1998 dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 50 Tahun 1998 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Article 4

Pelaksanaan lebih lanjut PERATURAN PEMERINTAH ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Article 5

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Istaka Karya, yang didirikan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 Tahun 1983.

Article 2

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Article 3

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Article 4

Pelaksanaan lebih lanjut PERATURAN PEMERINTAH ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.