Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang ANGGARAN PENDAPA...

Pasal 1

(1) Pendapatan Negara tahun Anggaran 1971/1972 diperoleh dari: a. Sumber-sumber Anggaran Rutin dan b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan, (2) Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan bejumlah Rp. 415.960.385.500,00. (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 163.250.000.000,00. (4) Jumlah seluruh Pendapatan Negara tahun Anggaran 1971/1972 menurut perkiraan berjumlah Rp. 585.210.385.500,00. (5) Perincian … (5) Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II UNDANG-UNDANG ini.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai: a. Anggaran Pendapatan Rutin, b. Anggaran Pendapatan Pembangunan, c. Anggaran Belanja Rutin, d. anggaran … d. Anggaran Belanja Pembangunan. (2) Pada pertengahan Tahun Anggaran dibuat laporan realisasi mengenai: a. Kebijaksanaan perkreditan, b. Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri. (3) Dalam laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula prognosa untuk enam bulan berikutnya. (4) Laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan, keadaan dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

Koreksi

(1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1970/1971 yang pada akhir tahun anggaran menunjukkan sisa, dengan PERATURAN PEMERINTAH dipindahkan kepada tahun anggaran 1971/1972 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1971/1972. (2) Saldo-anggaran-lebih tahun 1970/1971 ditambahkan kepada dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan tahun 1971/1972. (3) PERATURAN PEMERINTAH yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menyatakan pula bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu, dikurangkan dari kredit anggaran tahun 1970/1971. (4) Sisa kredit anggaran yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebelum ditambahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972, terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan kebenarannya oleh Menteri Keuangan. (5) PERATURAN PEMERINTAH yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 5 …

Pasal 5

Koreksi

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), (2). (3), (4) dan (5) berlaku pula bagi anggaran tahun 1971/1972 ke-anggaran tahun 1972/1973.

Pasal 6

Koreksi

Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1971/1972 oleh Pemerintah diajukan rancangan UNDANG-UNDANG tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1971/1972 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Koreksi

(1) Setelah tahun anggaran 1971/1972 berakhir, dibuat perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan anggaran. (2) Perhitungan anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

Koreksi

Ketentuan-ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi UNDANG-UNDANG ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Koreksi

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal I April 1971. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 1971. PRESIDEN Republik INDONESIA, SOEHARTO Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 1971. Sekretaris Negara Republik INDONESIA, ALAMSJAH Letnan Jenderal T.N.I.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1971/1972

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9