Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG

UU Nomor 47 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; b. Kabupaten Bulungan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UNDANG-UNDANG Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai UNDANG-UNDANG; c. Kabupaten Kutai adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UNDANG-UNDANG Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai UNDANG-UNDANG; d. Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Pasal 10

Koreksi

(1) Kabupaten Nunukan mempunyai batas wilayah : a. sebelah utara dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur); b. sebelah timur dengan Laut Sulawesi; c. sebelah selatan dengan Kecamatan Sesayap Kabupaten Bulungan dan Kecamatan Malinau, Kecamatan Mentarang, dan, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau; dan d. sebelah barat dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur). (2) Kabupaten Malinau mempunyai batas wilayah : a. sebelah utara dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan; b. sebelah timur dengan Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kecamatan Long Bagun dan Long Pahangai, Kabupaten Kutai Barat; c. sebelah selatan dengan Kecamatan Long Apari, Kabupaten Kutai Barat; dan d. sebelah barat dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur). (3) Kabupaten Kutai Barat mempunyai batas wilayah : a. sebelah utara dengan Negara Bagian Sabah (Malaysia Timur) dan Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau; b. sebelah timur dengan Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai; c. sebelah selatan dengan Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Pasir; dan d. sebelah barat dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Kalimantan Barat. (4) Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah : a. sebelah utara dengan Kecamatan Kelay dan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau; b. sebelah timur dengan Selat Makasar; c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan d. sebelah barat dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai. (5) Kota Bontang mempunyai batas wilayah : a. sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur; b. sebelah timur dengan Selat Makasar; c. sebelah selatan dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai; dan d. sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai. (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UNDANG-UNDANG ini. (7) Penentuan batas wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24