Apa yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara?

UU Nomor 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Keuangan Negara.

Kapan UU Nomor 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara disahkan?

UU Nomor 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara disahkan pada tahun 2003.

Apakah UU Nomor 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara pernah diubah atau dicabut?

Ya. UU Nomor 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara telah dicabut oleh: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1953 tentang Memungut Opsenten atas Bea-Masuk (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang.

Apa status hukum UU Nomor 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara saat ini?

UU Nomor 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara saat ini berstatus Diubah.

Siapa yang menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara?

UU Nomor 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara ditetapkan oleh DPR RI.

Pasal.id

Masuk

UU Nomor 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KEUANGAN NEGARA

Diubah

Pengundangan: 5 April 2003

Lihat Riwayat Perubahan

UU Nomor 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara | Pasal.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 6

(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN

Pasal 11

(1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang - undang.

(2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Pasal 16

(1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.

(2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

(3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain - lain pendapatan yang sah.

BAB V

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN BANK SENTRAL, PEMERINTAH DAERAH, SERTA PEMERINTAH/LEMBAGA ASING

Pasal 21

Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

Pasal 22

BAB VI

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN NEGARA, PERUSAHAAN DAERAH, PERUSAHAAN SWASTA, SERTA

Pasal 24

BAB VII

PELAKSANAAN APBN DAN APBD

Pasal 26

(1) Setelah APBN ditetapkan dengan undang - undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(2) Setelah ...

Pasal 27

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN DAN APBD Pasal 30 ...

Pasal 30

(1) Presiden menyampaikan rancangan undang - undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan k euangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat - lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan dimaksud setidak - tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Lapora n Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN GANTI RUGI

Pasal 34

(1) Menteri/Pimpinan lembaga /Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang - undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang - undang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlakunya undang - undang ini : 1. Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); 2. In dische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 1936 Nomor 445; 3. Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 Nomor 381; 4. sepanjang telah diatur dalam undang - undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Undang - undang ini yang dimaksud dengan : 1. Keuangan Nega ra adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Pemerintah adalah pemerintah p usat dan/atau pemerintah daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar 1945. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwak ilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar 1945. 5. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh P emerintah Pusat. 6. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dise tujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 9. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 10. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. 11. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 12. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 13. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 14. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 15. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 16. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang per lu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun - tahun anggaran berikutnya.

UU Nomor 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara

UU Nomor 17 Tahun 2003 — Keuangan Negara

Ringkasan singkat

Poin utama

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 6

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 34

BAB X

Pasal 36

BAB XI

Pasal 37

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 6

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 34

BAB X

Pasal 36

BAB XI

Pasal 37

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 35

Pasal 38

Pasal 39

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan