Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 tentang TANDA KEHORMATA...

Pasal 1

(1) Bintang Budaya Parama Dharma diadakan dengan tujuan untuk memberi penghargaan hanya kepada warga negara Republik INDONESIA yang berakhlak dan berbudi pekerti baik serta berjasa besar dalam bidang kebudayaan nasional. (2) Bintang Budaya Parama Dharma dimaksudkan untuk menghargai budi daya warga negara Republik INDONESIA yang melebihi tuntutan kewajibannya dalam bidang kebudayaan. (3) Bintang Budaya Parama Dharma adalah tanda kehormatan yang tertinggi dalam bidang kebudayaan, yang setingkat dengan Bintang Jasa kelas Utama. (4) Bintang Budaya Parama Dharma diberikan tanpa kelas.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) PRESIDEN Republik INDONESIA adalah pemilik pertama Bintang Budaya Parama Dharma. (2) Bintang Budaya Parama Dharma diberikan kepada warga negara Republik INDONESIA yang berjasa besar terhadap nusa, bangsa dan negara dalam bidang kebudayaan serta memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UNDANG-UNDANG Nomor 4 Drt. Tahun 1959 untuk mendapatkan bintang. (3) Bintang Budaya Parama Dharma dapat diberikan secara Anumerta.

Pasal 4

Koreksi

(1) Bintang Budaya Parama Dharma diberikan dengan Keputusan PRESIDEN, berdasarkan usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda- tanda Kehormatan Republik INDONESIA. (2) Tiap pemberian Bintang Budaya Parama Dharma disertai dengan penyerahan suatu piagam yang memuat uraian singkat tentang alasan pemberian anugerah tersebut. (3) Kepada pemilik Bintang Budaya Parama Dharma dapat pula diberikan hadiah, yang pelaksanaannya diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. (4) Pelaksanaan penganugerahan Bintang Budaya Parama Dharma dilakukan oleh PRESIDEN.

Pasal 5

Koreksi

Tata cara pengusulan, pemberian, dan penganugerahan Bintang Budaya Parama Dharma diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 6

Koreksi

Hak atas Bintang Budaya Parama Dharma dicabut, apabila yang menerima : a. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 UNDANG-UNDANG Nomor 4 Drt. Tahun 1959; b. Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan pidana penjara yang lamanya lebih dari 1 (satu) tahun; c. Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan pidana karena sesuatu kejahatan terhadap keamanan negara; d. Menjadi anggota organisasi terlarang menurut peraturan perundangan yang berlaku; e. Memberontak terhadap negara Republik INDONESIA; f. Masuk dinas Angkatan Bersenjata sesuatu negara asing tanpa mendapat izin dari Pemerintah Republik INDONESIA. g. Kehilangan kewarganegaraan Republik INDONESIA.

Pasal 7

Koreksi

Segala sesuatu mengenai Bintang Budaya Parama Dharma yang belum diatur, diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH berdasarkan UNDANG-UNDANG ini.

Pasal 8

Koreksi

UNDANG-UNDANG ini dapat disebut "UNDANG-UNDANG Bintang Budaya Parama Dharma".

Pasal 9

Koreksi

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 2 Agustus 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 45

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 tentang TANDA KEHORMATAN BINTANG BUDAYA PARAMA DHARMA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9