TAP_MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iii-mpr-1978 Tahun 1978 tentang KEUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN ANTAR LEMBAGA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA

TAP_MPR Nomor iii-mpr-1978 Tahun 1978

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Yang dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya dalam Ketetapan ini disebut Majelis. (2) Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam Ketetapan ini, sesuai dengan urut-urutan yang terdapat dalam UNDANG-UNDANG Dasar 1945, ialah: a. PRESIDEN. b. Dewan Pertimbangan Agung. c. Dewan Perwakilan Rakyat. d. Badan Pemeriksa Keuangan. e. Mahkamah Agung.

Pasal 2

BAB III

HUBUNGAN TATA-KERJA ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

Pasal 8

Koreksi

(1) PRESIDEN ialah penyelenggara Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi di bawah Majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil PRESIDEN. (2) Hubungan kerja antara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN diatur dan ditentukan oleh PRESIDEN dibantu oleh Wakil PRESIDEN. (3) PRESIDEN bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk UNDANG-UNDANG termasuk MENETAPKAN UNDANG-UNDANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (4) PRESIDEN dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (5) PRESIDEN tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (6) PRESIDEN tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 3 / 5 (1) Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh Anggotanya adalah Anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan PRESIDEN dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara. (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap PRESIDEN sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan PRESIDEN. www.hukumonline.com (7) PRESIDEN harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 9

(1) Dewan Pertimbangan Agung adalah sebuah Badan Penasehat Pemerintah. (2) Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan PRESIDEN. (3) Dewan Pertimbangan Agung berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada PRESIDEN.

Pasal 10

(1) Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dim kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah. (2) Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; cara- cara pemberitahuan itu lebih lanjut ditentukan bersama oleh Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan UNDANG-UNDANG yang berliku.

Pasal 11

(1) Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. (2) Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara. (3) Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada PRESIDEN/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi. (4) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah UNDANG-UNDANG.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iii-mpr-1978 Tahun 1978 tentang KEUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN ANTAR LEMBAGA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14