PP

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

PP Nomor 41 Tahun 2004

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB II

PENGANGKATAN HAKIM AD-HOC

Pasal 2

Koreksi

Hakim Ad Hoc diangkat dengan Keputusan PRESIDEN atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 3

Koreksi

(1) Calon Hakim Ad-Hoc dari unsur pekerja/buruh diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan calon Hakim Ad-Hoc dari unsur pengusaha diusulkan oleh organisasi pengusaha kepada Menteri. (2) Pengusulan calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial diajukan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha setempat kepada Menteri. (3) Pengusulan calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung diajukan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha tingkat nasional kepada Menteri. (4) Menteri melakukan seleksi administratif serta MENETAPKAN daftar nominasi calon Hakim Ad-Hoc untuk diusulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Penetapan daftar nominasi calon Hakim Ad-Hoc dilakukan berdasarkan tes tertulis. (6) Ketentuan mengenai seleksi administratif, tata cara pelaksanaan tes tertulis dan penetapan daftar nominasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

(1) Daftar penetapan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), disampaikan oleh Menteri kepada Ketua Mahkamah Agung. (2) Ketua Mahkamah Agung setelah menerima daftar penetapan nominasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melakukan seleksi kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon Hakim Ad Hoc sesuai kebutuhan. (3) Calon Hakim Ad-Hoc yang telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada PRESIDEN untuk diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc sesuai dengan formasi yang tersedia.

Pasal 5

(1) Ketua Mahkamah Agung MENETAPKAN penempatan Hakim Ad Hoc dalam daerah hukum Pengadilan Hubungan Industrial di tempat Hakim Ad Hoc yang bersangkutan diusulkan oleh organisasinya. (2) Dalam hal penempatan Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Mahkamah Agung dapat menempatkan Hakim Ad-Hoc dari daerah lain. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III

PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC

Pasal 6

Koreksi

(1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad- Hoc pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 12 (dua belas) bulan; d. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad- Hoc pada Mahkamah Agung; e. tidak cakap dalam menjalankan tugas; f. atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja/organisasi buruh yang mengusulkan; atau g. telah selesai masa tugasnya. (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan kepada PRESIDEN oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 7

(1) Hakim Ad-Hoc diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan : a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya tanpa alasan yang sah; atau c. melanggar sumpah atau janji jabatan. (2) Sebelum Hakim Ad-Hoc diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b atau huruf c maka Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Mahkamah Agung membentuk Majelis Kehormatan Hakim atau Majelis Kehormatan Mahkamah Agung untuk memeriksa Hakim Ad-Hoc yang bersangkutan. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Ad-Hoc yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Hakim Ad-Hoc diberi kesempatan untuk membela diri dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di depan : a. Majelis Kehormatan Hakim bagi Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial; dan b. Majelis Kehormatan Mahkamah Agung bagi Hakim Ad- Hoc pada Mahkamah Agung.

Pasal 9

(1) Hakim Ad-Hoc sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan : a. untuk kelancaran pemeriksaan Majelis Kehormatan Hakim atau Majelis Kehormatan Mahkamah Agung; atau b. karena perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan. (3) Hakim Ad-Hoc diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diberhentikan sementara. (4) Dalam hal Hakim Ad-Hoc telah melakukan pembelaan diri sebelum diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka Hakim Ad-Hoc yang bersangkutan tidak berhak lagi melakukan pembelaan diri pada saat akan diberhentikan tidak dengan hormat. (5) Pemberhentian sementara Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada PRESIDEN.

Pasal 10

Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak terbukti, maka dilakukan pencabutan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dari jabatan Hakim Ad-Hoc dan hak-haknya dikembalikan seperti semula.

Pasal 11

(1) Majelis Kehormatan Hakim atau Majelis Kehormatan Mahkamah Agung memberikan pertimbangan, pendapat dan saran kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Mahkamah Agung atas pembelaan diri Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Pertimbangan, pendapat dan saran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Majelis Kehormatan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah www.djpp.kemenkumham.go.id diterimanya pembelaan dari Hakim Ad-Hoc yang bersangkutan. (3) Dalam hal Majelis Kehormatan memandang perlu adanya penjelasan tambahan atas keterangan yang dituangkan dalam pembelaan diri Hakim Ad-Hoc maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 12

(1) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha akan menarik kembali Hakim Ad-Hoc, usulan penarikan kembali disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung. (2) Penarikan Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai alasan-alasan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Mahkamah Agung. (3) Ketua Mahkamah Agung dapat menolak atau mengabulkan usulan dengan mempertimbangkan alasan dan formasi Hakim Ad-Hoc yang tersedia. (4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung menolak usul penarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Mahkamah Agung memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dan serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha yang mengusulkan. (5) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung mengabulkan usul penarikan Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Mahkamah Agung MENETAPKAN Hakim Ad- Hoc pengganti.

Pasal 13

Setelah menerima Keputusan PRESIDEN tentang pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau www.djpp.kemenkumham.go.id pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 atau Pasal 9, Ketua Mahkamah Agung memberitahukan kepada Hakim Ad Hoc yang bersangkutan.

BAB Ketiga

Pemberhentian Sementara

Pasal 9

Koreksi

(1) Hakim Ad-Hoc sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan : a. untuk kelancaran pemeriksaan Majelis Kehormatan Hakim atau Majelis Kehormatan Mahkamah Agung; atau b. karena perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan. (3) Hakim Ad-Hoc diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diberhentikan sementara. (4) Dalam hal Hakim Ad-Hoc telah melakukan pembelaan diri sebelum diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka Hakim Ad-Hoc yang bersangkutan tidak berhak lagi melakukan pembelaan diri pada saat akan diberhentikan tidak dengan hormat. (5) Pemberhentian sementara Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada PRESIDEN.

Pasal 10

Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak terbukti, maka dilakukan pencabutan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dari jabatan Hakim Ad-Hoc dan hak-haknya dikembalikan seperti semula.

Pasal 11

(1) Majelis Kehormatan Hakim atau Majelis Kehormatan Mahkamah Agung memberikan pertimbangan, pendapat dan saran kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Mahkamah Agung atas pembelaan diri Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Pertimbangan, pendapat dan saran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Majelis Kehormatan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah www.djpp.kemenkumham.go.id diterimanya pembelaan dari Hakim Ad-Hoc yang bersangkutan. (3) Dalam hal Majelis Kehormatan memandang perlu adanya penjelasan tambahan atas keterangan yang dituangkan dalam pembelaan diri Hakim Ad-Hoc maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15