Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perund...

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Perjanjian Perdagangan Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. 2. Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional adalah proses atau tindakan merundingkan Perjanjian Perdagangan Internasional. 3. Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang selanjutnya disebut Tim Perunding PPI adalah tim yang ditugaskan melakukan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh Pemerintah INDONESIA demi kepentingan nasional. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat melalui suatu tahapan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional. (2) Untuk keperluan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk Tim Perunding PPI.

Pasal 4

Koreksi

Tim Perunding PPI mempunyai tugas: a. meningkatkan peran aktif INDONESIA dalam setiap Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional baik dalam forum multilateral, regional, maupun bilateral berdasarkan kepentingan nasional; b. merumuskan dan MENETAPKAN posisi runding dan strategi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi sehingga secara maksimal mampu mengamankan rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya guna meningkatkan akses pasar internasional maupun pertumbuhan ekonomi nasional; dan c. memberikan arahan kepada kelompok perunding.

Pasal 5

Koreksi

Susunan keanggotaan Tim Perunding PPI, terdiri dari: a. pengarah : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian b. ketua : Menteri Perdagangan c. anggota : 1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Kesehatan; 5. Menteri Ketenagakerjaan; 6. Menteri Perindustrian; 7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Menteri Perhubungan; 10. Menteri Komunikasi dan Informatika; 11. Menteri Pertanian; 12. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 13. Menteri Kelautan dan Perikanan; 14. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 15. Menteri Pariwisata; 16. Menteri Sekretaris Negara; 17. Sekretaris Kabinet; 18. Kepala Badan Standardisasi Nasional; 19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 20. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan 21. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri INDONESIA.

Pasal 6

Koreksi

(1) Tim Perunding PPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Ketua Tim Perunding PPI bertugas sebagai koordinator dan penanggung jawab Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perunding PPI dibantu oleh direktorat jenderal yang membidangi urusan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional pada Kementerian Perdagangan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Perunding PPI, ketua Tim Perunding PPI dapat membentuk kelompok perunding bagi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional serta MENETAPKAN tugas kelompok perunding tersebut. (2) Susunan keanggotaan kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap perundingan. (3) Penambahan, pemberhentian, dan penggantian anggota kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Tim Perunding PPI. (4) Kelompok perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. tim pelaksana perundingan, yang bertugas melakukan perundingan, mengamankan, dan memperjuangkan posisi dan strategi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional sesuai arahan Tim Perunding PPI. b. tim teknis perundingan, yang bertugas menganalisa, menyiapkan, dan merumuskan bahan-bahan suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional dan keperluan teknis lain yang diperlukan tim pelaksana perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (5) Tim pelaksana perundingan dan tim teknis perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari anggota Tim Perunding PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pejabat kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan/atau tenaga ahli. (6) Tim pelaksana perundingan dan tim teknis perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah koordinasi ketua Tim Perunding PPI.

Pasal 8

Koreksi

(1) Apabila dipandang perlu, ketua Tim Perunding PPI dapat mengangkat tim penasihat. (2) Tim penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pendapat kepada ketua Tim Perunding PPI terhadap kebijakan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional sesuai dengan rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan nasional. (3) Tim penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari akademisi, praktisi, asosiasi, dan/atau pelaku usaha.

Pasal 9

Koreksi

(1) Apabila dipandang perlu, ketua Tim Perunding PPI dapat mengangkat tenaga ahli bagi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat kepada ketua kelompok perunding. (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tim penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, akademisi, praktisi, asosiasi, pelaku usaha, dan/atau masyarakat madani sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Perunding PPI dibebankan pada anggaran Kementerian Perdagangan. (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kelompok perunding dibebankan pada anggaran masing- masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan lembaga terkait lainnya. (3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kelompok perunding, tim penasihat, dan tenaga ahli dari lembaga di luar Pemerintah dapat dibebankan pada anggaran Kementerian Perdagangan atau dibiayai oleh lembaga yang bersangkutan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Ketua kelompok perunding menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Menteri selaku ketua Tim Perunding PPI. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap tahapan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional.

Pasal 12

Koreksi

Menteri selaku ketua Tim Perunding PPI menyampaikan laporan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional kepada PRESIDEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

Koreksi

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku: 1. Keputusan PRESIDEN Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan PRESIDEN Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan PRESIDEN Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan PRESIDEN Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14