Peraturan Menteri Nomor 78+ Tahun 2025 tentang Pedoman Pe...

Pasal 2

(1) Pedoman penghitungan kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara dilakukan berdasarkan: a. penghitungan kebutuhan; dan b. pengusulan kebutuhan. (2) Pedoman penghitungan Kebutuhan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai acuan teknis bagi Pejabat yang Berwenang: a. di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menghitung dan mengusulkan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara yang digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan b. pada instansi pemerintah dalam menghitung dan mengusulkan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara yang digunakan pada instansi pemerintah. (3) JF di Bidang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. analis keuangan negara; b. pengawas keuangan negara; c. penilai; dan d. pelelang.

Pasal 3

Pedoman penghitungan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan jumlah dan susunan JF untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Pedoman penghitungan Kebutuhan JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip: a. akurat, yaitu suatu hasil perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan setelah melalui proses pengolahan berdasarkan data dan informasi yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; b. holistik, yaitu dalam memperhitungkan Kebutuhan JF mempertimbangkan seluruh aspek-aspek organisasi yang saling terkait; dan c. sistematis, yaitu melalui tahapan yang jelas dan berurutan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penghitungan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan beban kerja JF yang berasal dari data historis dan proyeksi beban kerja. (2) Penghitungan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan: a. prioritas kebutuhan organisasi; b. rencana strategis organisasi; dan/atau c. dinamika perkembangan organisasi.

Pasal 6

Koreksi

(1) Penghitungan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara dilaksanakan dengan pendekatan: a. tugas per tugas jabatan; b. hasil kerja; c. objek kerja; d. peralatan kerja; dan/atau e. pendekatan lain yang disesuaikan dengan karakteristik JF di Bidang Keuangan Negara. (2) Pendekatan tugas per tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menghitung Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara yang memiliki hasil kerja abstrak atau beragam dan menggunakan jam kerja efektif sebagai pembaginya. (3) Pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menghitung Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara dengan mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja JF yang bersifat fisik/kebendaan atau hasil kerja JF yang bersifat non fisik yang dapat diperhitungkan secara kuantitatif. (4) Pendekatan objek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menghitung Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara berdasarkan beban kerja JF yang bergantung pada jumlah objek yang harus dilayani. (5) Pendekatan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk menghitung Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara yang jumlah beban kerjanya bergantung pada peralatan kerja yang tersedia. (6) Pendekatan lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik JF di Bidang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk menghitung Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara yang dalam mengidentifikasi beban kerjanya tidak dapat menggunakan salah satu dari empat pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. (7) Penghitungan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara dengan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. SKR; b. Norma Waktu; dan/atau c. Persentase Kontribusi, menggunakan jam kerja efektif yang berlaku di lingkungan instansi masing-masing. (8) SKR, Norma Waktu, dan Persentase Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan. (9) Penghitungan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara dilakukan dengan mempertimbangkan indikator terkait pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Tata cara penghitungan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara dengan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara diperoleh berdasarkan hasil penghitungan proyeksi Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara optimum untuk dapat menyelesaikan proyeksi beban kerja per tahun selama 5 (lima) tahun. (2) Hasil penghitungan proyeksi Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari penghitungan beban kerja tertinggi atau beban kerja tahun kelima. (3) Berdasarkan jumlah Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penghitungan LKJF di Bidang Keuangan Negara 5 (lima) tahun untuk setiap jenjang JF di Bidang Keuangan Negara. (4) Penghitungan LKJF di Bidang Keuangan Negara 5 (lima) tahun untuk setiap jenjang JF di Bidang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menghitung jumlah Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara untuk 5 (lima) tahun dikurangi dengan jumlah persediaan pegawai (bezetting) pejabat fungsional yang menduduki JF di Bidang Keuangan Negara, dengan memperhatikan jumlah JF di Bidang Keuangan Negara yang akan naik jenjang jabatan, mutasi, dan pensiun pada tahun yang dihitung. (5) Hasil penghitungan LKJF di Bidang Keuangan Negara untuk setiap jenjang JF di Bidang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar pemenuhan LKJF di Bidang Keuangan Negara per tahun dengan mempertimbangkan JF di Bidang Keuangan Negara yang diberhentikan dari jabatannya dan beban kerja pada tahun berkenaan. (6) Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKJF di Bidang Keuangan Negara 5 (lima) tahun untuk setiap jenjang JF di Bidang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pemenuhan LKJF di Bidang Keuangan Negara per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam tabel Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Koreksi

Pengangkatan ke dalam JF di Bidang Keuangan Negara dilakukan berdasarkan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara yang telah disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan ditetapkan melalui surat keputusan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan nomenklatur, bidang tugas JF, dan ruang lingkup kegiatan apabila diperlukan.

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Kebutuhan JF Analis Anggaran, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah, JF Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, JF Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, JF Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, JF Penata Laksana Barang, JF Penilai Pemerintah, JF Penilai Pajak, JF Asisten Penilai Pajak, JF Penyuluh Pajak, JF Asisten Penyuluh Pajak, JF Pelelang, JF Pemeriksa Pajak, JF Asisten Pemeriksa Pajak/Pemeriksa Pajak kategori keterampilan, Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, JF Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai/ Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, JF Analis Perbendaharaan Negara, JF Pembina Teknis Perbendaharaan, JF Pembina Profesi Keuangan, dan JF Asisten Pembina Profesi Keuangan, yang telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tetap dapat digunakan sebagai Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara sampai dengan ditetapkan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara yang baru; dan b. penyesuaian Kebutuhan JF Analis Anggaran, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah, JF Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, JF Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, JF Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, JF Penata Laksana Barang, JF Penilai Pemerintah, JF Penilai Pajak, JF Asisten Penilai Pajak, JF Penyuluh Pajak, JF Asisten Penyuluh Pajak, JF Pelelang, JF Pemeriksa Pajak, JF Asisten Pemeriksa Pajak/Pemeriksa Pajak kategori keterampilan, Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, JF Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai/ Pemeriksa Bea dan Cukai kategori keterampilan, JF Analis Perbendaharaan Negara, JF Pembina Teknis Perbendaharaan, JF Pembina Profesi Keuangan, dan JF Asisten Pembina Profesi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada suatu unit organisasi, dilakukan melalui penghitungan kembali dan diusulkan penetapan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina JF di Bidang Keuangan Negara.

Pasal 13

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.01/2020 tentang Pedoman Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 381), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEUANGAN NEGARA A. TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JF DI BIDANG KEUANGAN NEGARA 1. PENDEKATAN TUGAS PER TUGAS a. Ketentuan Penggunaan Penghitungan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara dengan pendekatan tugas per tugas dapat dilakukan menggunakan SKR dan Persentase Kontribusi atau Norma Waktu. b. Tata Cara Penghitungan Penghitungan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1) Menginventarisasi pokok cakupan kegiatan dan menghitung volume beban kerja, yang dituangkan dalam formulir sebagai berikut. FORMULIR VOLUME CAKUPAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEUANGAN NEGARA BIDANG TUGAS … UNIT KERJA … INSTANSI … TAHUN … Keterangan: a) Kolom (1) : Kolom No. diisi dengan nomor urut. b) Kolom (2) : Kolom Pokok Cakupan Kegiatan diisi dengan cakupan kegiatan pejabat fungsional yang dilakukan. c) Kolom (3) : Kolom Volume Beban Kerja diisi dengan angka jumlah volume pelaksanaan cakupan kegiatan. d) Kolom (4) : Kolom Keterangan/Satuan diisi dengan penjelasan atas volume beban kerja, dapat berupa satuan maupun hal lainnya. 2) Untuk menghitung Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara dengan SKR dan Persentase Kontribusi, maka rumus penghitungannya sebagai berikut: 3) Penghitungan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara yang dibutuhkan oleh unit kerja dituangkan pada formulir di bawah ini. FORMULIR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEUANGAN NEGARA BIDANG TUGAS … UNIT KERJA … INSTANSI … TAHUN … Keterangan tabel: a) Kolom (1) : Kolom No diisi sesuai dengan nomor urut. b) Kolom (2) : Kolom Pokok Cakupan Kegiatan diisi rincian Pokok Cakupan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina. c) Kolom (3) : Kolom Volume diisi berdasarkan volume yang dihasilkan pada tiap Pokok Cakupan Kegiatan. d) Kolom (4) : Kolom SKR diisi nilai SKR yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina. e) Kolom (5-9) : Kolom Persentase Kontribusi diisi dengan nilai Persentase Kontribusi yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina. f) Kolom (9-12) : Kolom Kebutuhan Jabatan merupakan hasil penghitungan sesuai rumus penghitungan kebutuhan. Keterangan pengisian: a) Instansi Pengguna hanya mengisi kolom Volume (3) yang telah dituangkan pada formulir volume beban kerja. b) Angka pada kolom Kebutuhan Jabatan didapat dari rumus penghitungan kebutuhan JF dengan menggunakan SKR. c) Angka pada baris Total Kebutuhan diperoleh dari penjumlahan kebutuhan jabatan tiap jenjang. 4) Untuk menghitung Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara dengan standar norma waktu, maka rumus penghitungannya sebagai berikut: 5) Penghitungan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara yang dibutuhkan oleh unit kerja dituangkan pada formulir di bawah ini. FORMULIR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEUANGAN NEGARA BIDANG TUGAS … UNIT KERJA … INSTANSI … TAHUN … Keterangan tabel: a) Kolom (1) : Kolom No diisi sesuai dengan nomor urut. b) Kolom (2) : Kolom Pokok Cakupan Kegiatan diisi rincian Pokok Cakupan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina. c) Kolom (3) : Kolom Volume diisi berdasarkan volume yang dihasilkan pada tiap Pokok Cakupan Kegiatan. d) Kolom (4) : Kolom Norma Waktu diisi nilai Norma Waktu yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina. e) Kolom (5-9) : Kolom Persentase Kontribusi diisi dengan nilai Persentase Kontribusi yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina. Keterangan pengisian: a) Instansi Pengguna mengisi kolom Volume (3) yang telah dituangkan pada formulir volume beban kerja. b) Instansi Pengguna mengisi kolom JKE (9) sesuai JKE yang berlaku pada instansi masing-masing. c) Angka pada kolom Kebutuhan Jabatan didapat dari rumus penghitungan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara dengan menggunakan norma waktu. d) Angka pada baris Total Kebutuhan didapat dari penjumlahan kebutuhan jabatan tiap jenjang. 2. PENDEKATAN HASIL KERJA a. Ketentuan Penggunaan 1) Pendekatan ini digunakan untuk menghitung Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara pada jabatan dengan menggunakan hasil kerja yang merupakan produk atau output atas suatu JF, dimana tahap penghitungan Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara yaitu dengan mengidentifikasi proyeksi beban kerja yang berupa target hasil kerja jabatan pada tahun tertentu. 2) Pendekatan ini dipergunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik atau bersifat kebendaan, atau hasil kerja non fisik tetapi dapat dikuantifikasi, sehingga pendekatan ini lebih efektif dan mudah digunakan untuk JF yang hasil kerjanya hanya satu jenis. b. Tata Cara Penghitungan Pendekatan hasil kerja ini memerlukan informasi hasil kerja dan satuannya, jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang harus dicapai, dan standar kemampuan rata- rata untuk memperoleh hasil kerja (kemampuan rata-rata per tahun). Rumus yang digunakan: 3. PENDEKATAN OBJEK KERJA a. Ketentuan Penggunaan 1) Pendekatan ini digunakan untuk menghitung Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara pada jabatan dengan menggunakan objek kerja yang merupakan objek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan seorang pejabat fungsional, sehingga semakin banyak yang dilayani maka semakin besar beban kerja. 2) Pendekatan ini dipergunakan untuk jabatan yang beban kerjanya tergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. b. Tata Cara Penghitungan Pendekatan objek kerja ini memerlukan informasi wujud objek kerja dan satuannya, jumlah dari beban kerja yang tercermin dari banyaknya objek yang harus dilayani, dan standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja. Rumus yang digunakan: 4. PENDEKATAN PERALATAN KERJA a. Ketentuan Penggunaan Pendekatan ini digunakan untuk menghitung Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara pada jabatan dengan menggunakan alat kerja yang merupakan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan seorang pejabat fungsional, sehingga pendekatan ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerjanya. b. Tata Cara Penghitungan Pendekatan ini digunakan untuk menghitung Kebutuhan JF di Bidang Keuangan Negara pada jabatan dengan menggunakan alat kerja yang merupakan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan seorang pejabat fungsional, sehingga pendekatan ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerjanya. Rumus yang digunakan: 5. PENDEKATAN LAINNYA YANG DISESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK JF Selain pendekatan di atas, terdapat JF yang penghitungan kebutuhannya menggunakan pendekatan lain. Sebagai contoh, kebutuhan JF Pengawas Keuangan Negara Bidang Tugas Perbendaharaan dihitung dengan pendekatan pengelola keuangan. a. JF Pengawas Keuangan Negara Bidang Tugas Perbendaharaan dapat mengemban tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara (Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu). b. Dalam proses penghitungan kebutuhan maka perlu dilakukan identifikasi pada satuan kerja terkait dengan jumlah persediaan pegawai (bezetting) untuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara (Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu) untuk selanjutnya ditentukan jumlah pengelola keuangan yang akan diproyeksikan untuk diangkat sebagai pejabat fungsional. B. TABEL KEBUTUHAN JF TABEL KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEUANGAN NEGARA UNIT KERJA … INSTANSI … TAHUN 20… Keterangan: 1) Kolom (1) : Kolom No. diisikan sesuai dengan nomor urut jenjang jabatan fungsional. 2) Kolom (2) : Kolom Jenjang Jabatan diisikan dengan jenjang yang dimiliki oleh jabatan fungsional yang akan diusulkan KJF-nya. 3) Kolom (3) : Kolom KJF diisi dengan hasil penghitungan JF tiap jenjang sesuai hasil penghitungan di Formulir Penghitungan Kebutuhan. 4) Kolom (4) : Kolom Bezetting merupakan jumlah jabatan fungsional yang telah terisi. Apabila belum ada, maka diisi dengan angka nol. 5) Kolom (5-9) : Kolom Pensiun, Mutasi, dan Naik Jenjang (5), (6), (7), (8), (9) diisi dengan proyeksi pegawai yang akan pensiun, mutasi dan naik jenjang dalam rentang 5 tahun. 6) Kolom (10) : Kolom LKJF 5 Tahun didapat dari pengurangan kolom KJF (3) dan kolom Bezetting (4), selanjutnya ditambah dengan kolom (5) s.d. (9). 7) Kolom (11-15) : Kolom Rencana Pemenuhan LKJF diisi dengan rencana pemenuhan kebutuhan selama 5 tahun yang akan dirinci per tahunnya dan penjumlahan kolom (11) sampai dengan (15) harus sama dengan kolom (10). 8) Kolom (16) : Kolom Usulan Formasi Tahun n diisikan dengan jumlah KJF yang akan diangkat pada tahun pada kolom (11), jumlah ini yang akan diusulkan kepada Kemen PANRB untuk ditetapkan pada tahun yang berkenaan. 9) Kolom (17) : Kolom Unit Penempatan diisikan dengan unit kerja dimana jabatan fungsional yang diusulkan pada kolom (16) akan diangkat. Rencana penempatan diisi sesuai unit terkecil di mana JF tersebut ditempatkan. 10) Kolom (18) : Kolom Rencana Pemenuhan Tahun … melalui inpassing diisi dengan jumlah JF yang akan disesuaikan dengan rencana pemenuhan yang berasal dari pemenuhan internal berupa pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing. 11) Kolom (19) : Kolom Rencana Pemenuhan Tahun … melalui perpindahan dari Jabatan Lain, diisikan dengan jumlah JF yang akan disesuaikan dengan rencana pemenuhan yang berasal dari pemenuhan internal, berupa pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain. 12) Kolom (20) : Kolom Rencana Pemenuhan Tahun … melalui CPNS, diisi jumlah JF yang akan disesuaikan dengan rencana pemenuhan yang berasal dari pemenuhan, berupa rekrutmen CPNS. 13) Kolom (21) : Kolom Rencana Pemenuhan Tahun … melalui Naik Jenjang/Promosi, diisi jumlah JF yang akan disesuaikan dengan rencana pemenuhan yang berasal dari naik jenjang/promosi. C. BAGAN ALUR KEBUTUHAN JF 1. BAGAN ALUR KEBUTUHAN JF DI BIDANG KEUANGAN NEGARA PADA INSTANSI PEMBINA (KEMENTERIAN KEUANGAN) 2. BAGAN ALUR KEBUTUHAN JF DI BIDANG KEUANGAN NEGARA PADA INSTANSI PENGGUNA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PURBAYA YUDHI SADEWA

Peraturan Menteri Nomor 78+ Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14