PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2023 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN

PERMEN Nomor 14 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENERIMA DAN PERSYARATAN

Pasal 2

Koreksi

Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren diberikan Tunjangan Profesi Guru.

Pasal 3

Koreksi

Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Guru pada satuan Pendidikan Muadalah; dan b. Guru pada satuan Pendidikan Diniyah Formal.

Pasal 4

(1) Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Guru mata pelajaran atau sebagai Guru kelas yang memiliki beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu. (2) Dalam hal Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas tambahan sebagai: a. Kepala Satuan Pendidikan Pesantren beban kerja dapat diekuivalensikan dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu; atau b. Wakil Kepala Satuan Pendidikan Pesantren beban kerja dapat diekuivalensikan dengan 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu. (3) Selain Guru mata pelajaran atau Guru kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada Guru bimbingan dan konseling yang mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada 1 (satu) atau lebih Satuan Pendidikan Pesantren.

Pasal 5

(1) Dalam hal Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren tidak dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1), beban kerja dapat dipenuhi dengan melaksanakan tugas: a. mengajar di Satuan Pendidikan Pesantren lain, madrasah atau sekolah di lingkungan pesantren sesuai dengan mata pelajaran yang diampu; b. menjadi Guru bina/pamong pada pesantren; atau c. mengajar pada program kelompok belajar paket A, paket B, dan/atau paket C di lingkungan pesantren sesuai dengan bidangnya. (2) Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi beban kerja paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu pada satuan administrasi pangkal. (3) Pemberian tugas bagi Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Pesantren, kepala madrasah, kepala sekolah, atau penanggung jawab kelompok belajar tempat Guru mendapat tugas tambahan jam mengajar dengan menyampaikan tembusan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2023 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12