Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberdayaa...

Pasal 2

(1) Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga setelah bekerja dilakukan oleh KP2MI/BP2MI dan/atau Pemerintah Desa. (2) Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan: a. Pemerintah Daerah; dan/atau b. kementerian/lembaga terkait. (3) Selain melibatkan Pemerintah Daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga juga dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 3

Koreksi

(1) Selain pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga dilakukan sebelum dan selama bekerja. (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama KP2MI/BP2MI. (3) Pelaksanaan pemberdayaan selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KP2MI/BP2MI setelah berkoordinasi dengan perwakilan Republik INDONESIA.

Pasal 59

Koreksi

(1) Pemantauan pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga dilakukan dengan cara mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan program. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kunjungan lapangan; dan/atau b. kegiatan lainnya. (3) Selain pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantauan pemberdayaan sosial untuk Keluarga melalui penguatan Keluarga dilakukan melalui forum koordinasi penguatan Keluarga. (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga yang disusun oleh Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan.

Pasal 60

(1) Evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis dokumen perencanaan dan hasil pemantauan. (2) Evaluasi atas analisis dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan penyelenggaraan pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga. (3) Evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi indikator input, proses, dan output. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa laporan yang memuat kesimpulan dan rekomendasi yang disusun oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan dan disampaikan kepada Menteri/Kepala.

Pasal 61

(1) Direktur Jenderal Pemberdayaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga kepada Menteri/Kepala. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan. (4) Format laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 62

Koreksi

Pendanaan untuk pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Purna Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarganya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 528), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Koreksi

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2025 MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Œ MUKHTARUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA FORMAT SURAT PERNYATAAN MINAT BERWIRAUSAHA Surat Pernyataan Minat Berwirausaha Saya yang bertanda tangan dibawah ini 1. Nama : ( L / P ) 2. Jenis Kelamin : 3. Tempat/Tgl Lahir : 4. Alamat Lengkap Asal : 5. Nomor Telepon/WA : 6. E-mail (bila memiliki) : Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: 1. Berminat untuk berwirausaha di bidang: ketahanan pangan industri ekonomi kreatif industri pariwisata industri jasa industri pemasaran digital 2. Bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh KP2MI/BP2MI dan/atau UPT KP2MI/BP2MI. 3. Bersedia untuk menjadi peserta aktif pada kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh UPT KP2MI/BP2MI. 4. Bersedia untuk mentaati tata tertib/aturan yang ditetapkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tempat, (tanggal)/(bulan)/(tahun) ttd (.………………………………) MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUKHTARUDIN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA KOP SURAT UPT KP2MI/BP2MI SURAT KETERANGAN PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA Nomor: …………………………. Yang bertandatangan dibawah ini Kepala UPT KP2MI/BP2MI ….............. menerangkan bahwa: Nama Kelompok Usaha : Nama Ketua Kelompok Usaha : Jenis Kelompok Usaha : Jumlah Kelompok Usaha : Alamat Kelompok Usaha : adalah benar merupakan kelompok usaha Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga yang berada dibawah binaan UPT KP2MI/BP2MI…......... yang dibentuk sejak…………………. Dokumen pendukung pembentukan kelompok usaha Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarga yaitu: 1. susunan kepengurusan kelompok usaha dan jenis usaha; 2. anggaran dasar kelompok usaha; dan 3. rencana program kelompok usaha. Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal/bulan/tahun Kepala Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI …....... (Nama...........................................................) NIP. MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUKHTARUDIN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Maksud dan Tujuan c. Sasaran Kegiatan d. Dasar Hukum BAB II PEMANTAUAN DAN EVALUASI a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 1) Jadwal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 2) Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi b. Kendala dan Permasalahan c. Upaya dan Tindaklanjut BAB III PENUTUP a. Kesimpulan b. Saran Lampiran 1. Formulir Pemantauan dan Evaluasi 2. Dokumen lain yang mendukung pemantauan dan evaluasi MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUKHTARUDIN

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

BAB III

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

BAB IV

Pasal 62

BAB V

Pasal 63

Pasal 64