PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Kepulangan Rehabilitasi dan Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia

PERMEN Nomor 32 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 56

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku: a. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Purna Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 764); dan b. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Koreksi

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2025 MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Œ MUKHTARUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG FASILITASI KEPULANGAN, REHABILITASI, DAN REINTEGRASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA FORMULIR PENDATAAN KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DATA PRIBADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA 1. Nama : 2. Jenis Kelamin : 3. Tempat/Tgl Lahir : 4. Nomor Paspor/SPLP : 5. Negara Penempatan : 6. Tanggal Berangkat : 7. Tanggal Kepulangan : 8. Jabatan : 9. Nama Pengguna (Terakhir) : 10. Alamat Lengkap Asal : 11. Nomor Telepon/WA : 12. E-mail (bila memiliki) : 13. Permasalahan : 14. Riwayat Penanganan/Perawatan/ Pengobatan yang pernah diterima (bila ada) : 15. Rekomendasi kebutuhan rehabilitasi (jika dibutuhkan) : Tidak membutuhkan rehabilitasi Fasilitasi rehabilitasi di terminal kedatangan Fasilitasi rehabilitasi di Daerah Asal Nama Pekerja Migran INDONESIA (nama lengkap & tanda tangan) ……../………/20.. Nama Petugas (nama lengkap & tanda tangan) MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUKHTARUDIN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG FASILITASI KEPULANGAN, REHABILITASI, DAN REINTEGRASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA FORMULIR PENDATAAN REHABILITASI DATA PRIBADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA 1. Nama : 2. Jenis Kelamin : 3. Tempat/Tgl Lahir : 4. Nomor Paspor/SPLP : 5. Negara Penempatan : 6. Tanggal Berangkat : 7. Tanggal Kepulangan : 8. Jabatan : 9. Nama Pengguna (Terakhir) : 10 . Alamat Lengkap Asal : 11 . Nomor Telepon/WA : 12 . E-mail (bila memiliki) : 13 . Permasalahan : 14 . Riwayat Penanganan/Perawata n /Pengobatan yang pernah diterima (bila ada) : 15 . Rekomendasi kebutuhan rehabilitasi (jika dibutuhkan) : Tidak membutuhkan rehabilitasi Rehabilitasi di Debarkasi Rehabilitasi di Daerah Asal ……….…../……..……/20………... Nama Pekerja Migran INDONESIA (nama lengkap dan tanda tangan) Nama Petugas (nama lengkap dan tanda tangan) MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUKHTARUDIN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG FASILITASI KEPULANGAN, REHABILITASI, DAN REINTEGRASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN REHABILITASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (KOP UPT KP2MI/BP2MI) SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN REHABILITASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ………………………………………………… No Paspor/SPLP : ………………………………………………… No.KTP : ………………………………………………… Negara Penempatan : ………………………………………………… Alamat Daerah Asal di INDONESIA : ………………………………………………… Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun bahwa: 1. Saya menolak diberikan fasilitasi rehabilitasi/pemeriksaan/pengobatan kesehatan dari KP2MI/BP2MI/UPT KP2MI/BP2MI (Satker UPT KP2MI/BP2MI); 2. Segala akibat dan resiko yang mungkin timbul karena saya menolak dilakukan fasilitasi rehabilitasi selama perjalanan maupun setelah saya sampai ke Daerah Asal menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya dan saya tidak akan menuntut KP2MI/BP2MI/ UPT KP2MI/BP2MI (Satker UPT KP2MI/BP2MI); 3. Saya tidak akan berangkat lagi ke luar negeri untuk bekerja secara nonprosedural/ilegal, jika saya melanggar maka saya siap untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. (Kota), (Tanggal Bulan Tahun) Yang Membuat Pernyataan, (Nama dan Tanda Tangan Pekerja Migran INDONESIA) MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUKHTARUDIN LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG FASILITASI KEPULANGAN, REHABILITASI, DAN REINTEGRASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA ALUR PROSES REHABILITASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA Pekerja Migran INDONESIA tiba di Debarkasi PENDATAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Pekerja Migran INDONESIA yang mengalami permasalahan Mengalami gangguan fisik dan/atau psikologis Mengalami permasalahan selain gangguan fisik dan/atau psikologis Rehabilitasi Reintegrasi ALUR PROSES REHABILITASI DI DEBARKASI vv MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUKHTARUDIN PELAPORAN TINDAK LANJUT Sumber informasi: Pekerja Migran INDONESIA; Keluarga Pekerja Migran INDONESIA; Surat dari Perwakilan Republik INDONESIA, kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, Mitra Kerja; dan/atau Pengaduan Petugas pendamping kepulangan Pekerja Migran INDONESIA. Pekerja Migran INDONESIA tiba di Debarkasi PENDATAAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN Petugas menyimpulkan kebutuhan rehabilitasi Pekerja Migran INDONESIA berdasarkan data dan informasi yang ada Pekerja Migran INDONESIA membutuhkan layanan lanjutan langsung Pekerja Migran INDONESIA tidak membutuhkan layanan lanjutan langsung REINTEGRASI REHABILITASI KP2MI/BP2MI dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan mitra kerja terkait PEMANTAUAN DAN EVALUASI REINTEGRASI LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG FASILITASI KEPULANGAN, REHABILITASI, DAN REINTEGRASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA SURAT PERNYATAAN KESIAPAN KELUARGA SURAT PERNYATAAN KESIAPAN KELUARGA DALAM RANGKA REINTEGRASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA Yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : 2. Jenis Kelamin : 3. Alamat Lengkap : RT/RW Ds./Kel. Kec. Kab./Kota Provinsi 4. Nomor Telepon/WA : 5. Hubungan dengan Pekerja Migran INDONESIA : bertindak sebagai Keluarga atau yang diberi kuasa atas Pekerja Migran INDONESIA berikut ini: 1. Nama : 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3. Jenis Kelamin : 4. Tempat, Tanggal Lahir : 5. Alamat Lengkap : RT/RW Ds./Kel. Kec. Kab./Kota Provinsi 6. Nomor Telepon/WA : Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: 1. bersedia menerima kepulangan kembali Pekerja Migran INDONESIA dalam Keluarga atau di bawah tanggung jawab pihak yang diberi kuasa. 2. bersedia memberikan pelindungan dan/atau pemenuhan kebutuhan Pekerja Migran INDONESIA. 3. bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reintegrasi. 4. bersedia bekerjasama dengan BP2MI dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reintegrasi. 5. bersedia mendampingi dan menjalankan penanganan/perawatan/pengobatan berkelanjutan bagi Pekerja Migran INDONESIA tersebut (jika dibutuhkan) dengan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh pemangku kepentingan terkait. ……………/………………/20… Saksi, Keluarga Pekerja Migran INDONESIA, (nama lengkap dan tanda tangan) (nama lengkap dan tanda tangan) MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUKHTARUDIN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Kepulangan Rehabilitasi dan Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB III

BAB IV

Pasal 52

Pasal 53

BAB V

Pasal 54

BAB VI

Pasal 55

BAB VII

Pasal 56

Pasal 57