Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KED...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Pasal 7A

Koreksi

(1) Direktur rumah sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (2) Pcrtanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah. (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rumah sakit Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan dan tata kerja UPTD rumah sakit Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 16 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Koreksi

(1) Kelembagaan rumah sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang UPTD rumah sakit Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah sebagai jabatan struktural, dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang UPTD rumah sakit Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPTD yang baru. (4) Pengisian jabatan Perangkat Daerah yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Gubernur terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengisian jabatan Rumah Sakit Daerah yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 5. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat; c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat ; d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi; e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman; f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. HB. Saanin Padang ; g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok; h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain; dan j. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru menjadi Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6. Pasal 18 dihapus.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 2 Juli 2021 GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 2 Juli 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, Ttd BENNI WARLIS LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (2-100/2021);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Pasal I

Pasal 7

Pasal I

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 17

Pasal II