PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

PERDA Nomor 10 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : a. Pendapatan…… Rp 1.659.277.141.816,66 Belanja …………Rp 1.484.920.699.126,17 Surplus……………...…………………………………Rp 174.356.442.690,49 b. Pembiayaan - Penerimaan …Rp 117.654.486.141,87 - Pengeluaran …Rp 37.907.006.278,00 Surplus……………...…………………………………Rp 79.747.479.863,87 c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 254.103.922.554,36 Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp72.825.836.005,66 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran Pendapatan Rp 1.586.451.305.811,00 2. Realisasi Rp 1.659.277.141.816,66 Selisih lebih Rp 72.825.836.005,66 b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp181.275.086.548,83 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran Belanja Rp 1.666.195.785.675,00 2. Realisasi Rp 1.484.920.699.126,17 Selisih kurang Rp (181.275.086.548,83) c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp254.100.922.554,49 dengan rincian sebagai berikut : 1. Defisit Rp (79.744.479.864,00) 2. Realisasi Rp 174.356.442.690,49 Selisih lebih Rp 254.100.922.554,49 d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.999.999,87 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 117.651.486.142,00 2. Realisasi Rp 117.654.486.141,87 Selisih lebih Rp 2.999.999,87 e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 37.907.006.278,00 2. Realisasi Rp 37.907.006.278,00 Selisih Rp - f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp2.999.999,87 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pembiayaan netto Rp 79.744.479.864,00 setelah perubahan 2. Realisasi Rp 79.747.479.863,87 Selisih lebih Rp 2.999.999,87

Buka PDF Asli

Pasal 2

Pasal 10

Koreksi

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran 1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 2. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 5. Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 6. Lampiran I.6 : Rincian realisasi anggaran pendapatan daerah; b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. Lampiran III : Neraca; d. Lampiran IV : Laporan operasional; e. Lampiran V : Laporan arus kas; f. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas; g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; p. Lampiran XV I : Daftar dana cadangan daerah; q. Lampiran XVII : Daftar pinjaman dan obligasi daerah; r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka pendek; s. Lampiran XIX : Daftar kewajiban jangka panjang; t. Lampiran XX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum disele- saikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; u. Lampiran XXI : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13