Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN ...

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. 6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. 7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan disebut UPT Rumah Potong Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan disebut UPT Rumah Potong Hewan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Rumah Potong Hewan kelas A pada Dinas Ketahanan Pangan. (2) Susunan organisasi UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha;dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

Koreksi

(1) UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pelayanan pemotongan hewan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan yang akan dipotong; b. pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan;dan c. pelaksanaan pengelolaan Retribusi yang diperoleh dari pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan. (3) Rincian tugas UPT Rumah Potong Hewan adalah: a. melaksanakan penerimaan serta registrasi hewan- hewan yang akan dipotong; b. melakukan pemantauan terhadap kondisi dan memeriksa kesehatan hewan yang akan dipotong; c. melakukan pengaturan kegiatan pemotongan hewan; d. melaksanakan dan menjaga agar ketentuan-ketentuan agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati dalam pelaksanaan pemotongan hewan; e. melaksanakan pemotongan hewan; f. menjaga agar ketentuan-ketentuan mengenai sanitasi dan hygiene lingkungan sekitar Rumah Pemotongan Hewan tetap diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; g. menjaga kebersihan peralatan dan tempat pemotongan hewan; h. melakukan pengaturan pembuangan limbah hewan yang belum dipotong dan sisa-sisa organ tubuh hewan yang telah dipotong; i. melaksanakan penerimaan Retribusi yang diperoleh dari pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; j. melaksanakan pendataan kebutuhan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan; k. melaksanakan pengelolaan peralatan serta prasarana dan sarana yang ada pada UPT Rumah Pemotongan Hewan; l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Rumah Potong Hewan;dan m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. (4) UPT Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Rumah Potong Hewan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian; b. pelaksanaan administrasi keuangan. (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah : a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Rumah Potong Hewan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dinas; b. pengendalian surat masuk dan surat keluar; c. melakukan pengelolaan arsip; d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Rumah Potong Hewan; e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Rumah Potong Hewan; f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Rumah Potong Hewan; g. melaksanakan pembukuan penerimaan Retribusi Pemotongan Hewan; h. melaksanakan penyetoran Retribusi Pemotongan Hewan ke Kas Daerah; i. melakukan pengelolaan keuangan UPT Rumah Potong Hewan; j. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Rumah Potong Hewan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya; dan k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Rumah Potong Hewan.

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior. (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Kepala UPT pada UPT Rumah Potong Hewan merupakan jabatan struktural eselon IVa. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Rumah Potong Hewan Terpadu merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Pasal 7

Koreksi

UPT Rumah Potong Hewan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT Rumah Potong Hewan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

Pasal 8

Koreksi

(1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak dilantiknya pejabat pada UPT Rumah Potong Hewan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017. (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Pada Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 113); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 26 April 2018 Pjs.WALIKOTA TANGERANG, Cap/Ttd Dr. M.YUSUF, S.Sos, M.Si Diundangkan di Tangerang pada tanggal 26 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, Cap/Ttd DADI BUDAERI BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 44

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9