PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KEDIRI

PERDA Nomor 6 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, terdiri atas : a. Sekretariat Daerah dengan Tipe B; b. Sekretariat DPRD dengan Tipe C; c. Inspektorat dengan tipe B; d. Dinas terdiri dari : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan; 3. Dinas Perhubungan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, dan bidang kepemudaan dan olahraga; 6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 8. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 9. Dinas Pendidikan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 10. Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 11. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 13. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 14. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian; 15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 16. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta bidang pertanahan; 17. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. e. Badan terdiri dari : 1. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. f. Kecamatan terdiri dari : 1. Kecamatan Mojoroto dengan Tipe A; 2. Kecamatan Kota dengan Tipe A; 3. Kecamatan Pesantren dengan Tipe A. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB Kesatu

Susunan Perangkat Daerah

Pasal 2

Koreksi

Pasal 5

(1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. 3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional. (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. 4. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 25 A, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 25 A (1) Perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menggunakan nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. (2) Perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mulai Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 30 Desember 2020 WALIKOTA KEDIRI, ttd. ABDULLAH ABU BAKAR Diundangkan di Kediri pada tanggal 30 Desember 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. SISWANTO LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 329-6/2020 Salinan sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM MARIA KARANGORA, SH, MM Pembina Tingkat I NIP. 19581208 199003 2 001 EDIRI, Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM, MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH. Penata Tingkat I NIP 19760810 200604 1 022