PERDA

Peraturan Daerah Nomor 261 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tetang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

PERDA Nomor 261 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 107 seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 191) ini diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Setiap Partai Politik yang mendapatkan kursi per suara sah di DPRD Kota Cimahi mendapatkan bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Besaran nilai bantuan keuangan Partai Politik per suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.157,00 (lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah). (3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinaikkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik. 3. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK. (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. (3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik. Pera diun Aga pen pen Diundangkan di Cim pada tanggal 27 Sept SEKRETARIS DAE DIKDIK S. NU LEMBARAN DAERAH NOREG PERATURA

Pasal II

aturan Daerah ini mulai b ndangkan. ar setiap orang mengetahu ngundangan Peraturan Da nempatannya dalam Lembaran Da Ditetapkan di pada tanggal WAL AJAY MU mahi tember 2019 4 Desember 2018 ERAH KOTA CIMAHI, UGRAHAWAN H KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NO AN DAERAH KOTA CIMAHI, P berlaku pada tanggal uinya, memerintahkan aerah ini dengan aerah Kota Cimahi. i Cimahi 27 September 2019 LI KOTA CIMAHI, Ttd. UHAMMAD PRIATNA OMOR 261 PROVINSI JAWA BARAT (13/223/2019)