PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PERDA Nomor 11 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor. 6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota. 7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominfostandi adalah Diskominfostandi Kota Bogor. 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota. 10. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 11. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara dan korporasi yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG untuk kegiatan pelayanan publik. 12. Aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran yang selanjutnya disingkat Sibadra adalah aplikasi pelayanan pengaduan berbasis smartphone sebagai sarana pengaduan masyarakat, baik layanan umum (keluhan, saran, aspirasi dan pengaduan) maupun permintaan layanan kegawatdaruratan secara real time. 13. Penerima pelayanan adalah masyarakat yang melakukan pengaduan terhadap layanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota selaku pelapor. 14. Pengaduan masyarakat yang selanjutnya disebut pengaduan adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan kepada Aparatur Pemerintah terkait berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. 15. Pengaduan bersifat pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang mengandung hambatan dalam pelayanan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran disiplin pegawai, mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. 16. Pengaduan tidak bersifat pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa kedaruratan, kritik, saran, keluhan, dan pertanyaan yang konstruktif dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Koreksi

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 47 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 Maret 2019 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 26 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 10 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 197209181999011001 LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR TENTANG : PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Masyarakat Pelapor Verifikator Aplikasi Sibadra (Diskominfota ndi) Admin Perangkat Daerah dan BUMD Petugas Lapangan Kegawatdaruratan Petugas Lapangan Pelayanan Publik di Perangkat Daerah dan BUMD Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1. Menyampaikan pengaduan pelayanan atau kegawatdaruratan melalui Aplikasi Sibadra Akun aplikasi Sibadra, Foto pengaduan Maks. 1 menit Foto, lokasi, jenis pengaduan 2. Memverifikasi data pengaduan, apabila tidak valid tidak diproses dan dikembalikan kepada masyarakat, apabila valid dilakukan verifikasi jenis pengaduan Foto, lokasi, jenis pengaduan Maks. 1 menit Pengaduan terverifikasi 3 Memverifikasi jenis pengaduan, apakah termasuk pengaduan kegawatdaruratan atau tidak. apabila Ya, laporan pengaduan kegawatdaruratan disampaikan ke admin Perangkat Daerah dan BUMD, serta verifikator melakukan konfirmasi melalui telpon untuk memastikan pengaduan sudah diterima Pengaduan terverifikasi Maks. 2 menit Data lokasi, tipe kejadian yang telah terverifikasi 4 Identifikasi kasus darurat dan koordinasi dengan instansi terkait terdekat dengan lokasi kejadian untuk tindak lanjut sesuai prosedur Pengaduan gawat darurat Maks. 5 menit Pengaduan gawat darurat 5 Membuat eskalasi dan mengirim instansi terkait, serta melaporkan hasil tindak lanjut kepada Admin Perangkat Daerah dan BUMD Pengaduan gawat darurat Min. 10 menit Laporan hasil tindak lanjut 6 Mendisposisi laporan pengaduan layanan umum ke Perangkat Daerah dan BUMD terkait Diposisi pengaduan 10 menit daftar pengaduan BAGAN ALUR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT NOMOR : 11 TAHUN 2019 TANGGAL : 26 Maret 2019 Mutu Baku Pelaksana Uraian Prosedur No. Ket. Y T Y T 1 1 1 1 13 Masyarakat Pelapor Verifikator Aplikasi Sibadra (Diskominfota ndi) Admin Perangkat Daerah dan BUMD Petugas Lapangan Kegawatdaruratan Petugas Lapangan Pelayanan Publik di Perangkat Daerah dan BUMD Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Mutu Baku Pelaksana Uraian Prosedur No. Ket. 7 Menganalisa disposisi laporan pengaduan layanan umum, apabila tidak sesuai dengan kewenangan/tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD, maka akan dikembalikan ke verifikator Aplikasi Sibadra atau disampaikan kepada Admin Perangkat Daerah lain dan BUMD yang sesuai kewenangan/tugas dan fungsinya Data pangaduan Maks. 4 jam hasil analisa 8 Menindaklanjuti data pengaduan layanan umum : Hasil analisa Maks. 2x8 jam kerja Data tindak lanjut a ditangani oleh 1 (satu) Perangkat Daerah/BUMD; b yang memerlukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/BUMD. Maks. 5x8 jam kerja Melaporkan hasil tindak lanjut/ menyampaikan jawaban atas pengaduan kepada Admin Perangkat Daerah dan BUMD 9 Update status hasil tindak lanjut Foto, laporan hasil tindak lanjut Min. 30 menit Update status hasil tindak lanjut 10 Menerima update status hasil tindak lanjut Update status hasil tindak lanjut Min. 5 menit Ttd. WALI KOTA BOGOR, BIMA ARYA Y T 2 2 2 2

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

BAB VII

Pasal 7

BAB VIII

Pasal 8

BAB IX

Pasal 9

BAB X

Pasal 10

Pasal 11