PERDA

Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2018 tentang PEDOMAN KEPEGAWAIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR

PERDA Nomor 57 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: a. pedoman umum kepegawaian; b. perencanaan kebutuhan; c. pengadaan pegawai; d. hak dan kewajiban; e. pengangkatan dalam golongan dan kenaikan golongan; f. penggajian dan tunjangan; g. pengangkatan dalam jabatan; h. hari kerja, waktu kerja, dan istirahat; i. cuti; j. izin; k. lembur; l. penilaian prestasi pegawai; m. kesejahteraan pegawai; n. pemberhentian pegawai; o. pembiayaan.

BAB III

PEDOMAN UMUM KEPEGAWAIAN

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN

BAB XVI

PEMBERHENTIAN

Pasal 63

Koreksi

(1) Pemberhentian pegawai dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat. (2) Pemberhentian pegawai dengan hormat dilakukan dalam hal pegawai yang bersangkutan: a. memasuki akhir masa kerja; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. meninggal dunia; d. tidak cakap jasmani dan rohani yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati yang dinyatakan dengan keterangan Tim Penguji Kesehatan Pegawai; dan e. menderita kelainan/penyakit yang berbahaya bagi diri sendiri dan/atau lingkungan kerja berdasarkan rekomendasi Tim Penguji Kesehatan Pegawai. f. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengkibatkan terjadinya pengurangan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil. (3) Pemberhentian pegawai tidak dengan hormat, dilakukan dalam hal pegawai yang bersangkutan: a. tidak masuk kerja selama lebih dan 5 (lima) hari kerja berturut-turut dalam satu bulan tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dilakukan pemanggilan oleh Bagian Umum dan Kepegawaian pada RSUD 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; d. melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat merugikan rumah sakit; e. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. (4) Tata cara dan mekanisme pemberhentian pegawai secara hormat atau dengan tidak hormat diatur oleh Direktur.

Pasal 64

(1) Batas usia pegawai Non Pegawai Negeri Sipil paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, kecuali profesi tertentu yang dibutuhkan. (2) Profesi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. batas usia paling tinggi pada usia 60 (enam puluh) tahun, untuk profesi dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis serta tenaga lainnya yang dibutuhkan b. batas usia paling tinggi pada usia 60 (enam puluh) tahun dokter sub spesialis dan/atau konsulen. (3) Untuk profesi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang sudah melewati usia 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa masa kerjanya sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.

Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2018 tentang PEDOMAN KEPEGAWAIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR

BAB I

BAB II

Pasal 4

BAB III

BAB IV

BAB I

BAB II

Pasal 4

BAB III

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

Pasal 38

Pasal 39

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

Pasal 51

BAB XIV

Pasal 52

BAB XV

BAB XVI

Pasal 63

Pasal 64

BAB XVII

Pasal 65

Pasal 66

BAB XVIII

Pasal 67

Pasal 68