PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BEKASI TAHUN 2015-2035

PERDA Nomor 5 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Bekasi. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Bekasi. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. 5. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan dengan MENETAPKAN blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional yang dimuat dalam peta rencana berskala 1:5000 atau lebih. 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 10. Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. 15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkaityang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. 16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 17. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 18. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 19. Kawasan Strategis Daerah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 21. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yangtidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. 22. Koefisian Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka presentase berdasarkan perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas persil yang dikuasai. 23. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 24. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 25. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. 26. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan atau kanan palung sungai. 27. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentaseperbandingan luas tapak basement dengan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. 28. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 29. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 30. KLB rata-rata adalah besaran ruang yang dihitung dari nilai KLB rata-rata pada suatu kawasan berdasarkan ketetapan nilai KLB menurut pemanfaatan ruang yang sejenis. 31. Jarak Bebas Bangunan adalah jarak minimum yang diperkenankan dari bidang terluar bangunan sampai batas samping dan belakang yang sesuai dengan rencana kota. 32. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota. 33. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota. 34. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 35. Bagian Wilayah Perkotaan/Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian atau yang ditetapkan didalam RTRW, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan dan/atau kawasan strategis kota. 36. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. 37. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. 38. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan. 39. Rencana Blok adalah perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, dimana blok terdiri atas unit lingkungan dengan konfigurasi tertentu. 40. Rencana Sub Blok adalah perencanaan pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona. 41. Blok Peruntukan adalahsebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata (seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, dan pantai) atau yang belum nyata (rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana tata ruang). 42. Sub Blok Peruntukan adalah pembagian peruntukan dalam satu blok peruntukan berdasarkan perbedaan fungsi yang akan dikenakan. 43. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 44. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 45. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan. 46. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KB adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi. 47. Perbaikan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada. 48. Pemeliharaan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas suatu lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami penurunan kualitas lingkungan. 49. Pemugaran lingkungan adalah pola pengembangan kawasan yang ditujukan untuk melestarikan, memelihara serta mengamankan lingkungan dan atau bangunan yang memiliki nilai sejarah budaya dan/atau keindahan atau estetika. 50. Peremajaan lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan mengadakan pembongkaran menyeluruh dalam rangka pembaharuan struktur fisik dan fungsi. 51. Pembangunan baru adalah pola pengembangan kawasan pada areal tanah yang masih kosong dan atau belum pernah dilakukan pembangunan fisik. 52. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 53. Interchange adalah persimpangan dimana dua ruas Jalan atau lebih saling bertemu tidak dalam satu bidang tetapi salah satu ruas berada diatas atau dibawah ruas jalan yang lain. 54. Jembatan Penyeberangan adalah penyeberangan untuk pejalan kaki yang melintang di atas jalur lalu lintas, dengan lebar sekurang-kurangnya 2,00 m dan tinggi jembatan sekurangnya 5,00 m dari atas permukaan jalan. 55. Jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki. 56. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang. 57. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didorong dan sejalan dengan rencana tata ruang. 58. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 59. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP WILAYAH

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BEKASI TAHUN 2015-2035

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 3

BAB Kesatu

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 13

BAB Keenam

Pasal 14

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 16

BAB Ketujuh

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 18

BAB Kedelapan

Pasal 19

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Pasal 21

BAB Kesembilan

Pasal 22

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25