PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PERDA Nomor 4 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Bupati adalah Bupati Sragen. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Pasal 11

Koreksi

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam: a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran; Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : ringkasan anggaran pendapatan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : rincian anggaran pendapatan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. Lampiran III : laporan operasional; d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas; e. Lampiran V : neraca; f. Lampiran VI : laporan arus kas; g. LampiranVII : catatan atas laporan keuangan; h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah; i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang; j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah; l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap daerah; n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya; p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan; q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek; r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang; s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (Neraca); Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (Laba Rugi). yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13