PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PERDA Nomor 6 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas. 9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SilPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. 10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. 12. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. 13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 14. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. 15. Pendapatan Hibah adalah bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 18. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 19. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. 20. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya berwujud yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan memenuhi batas kapitalisasi aset tetap. 21. Pengeluaran Daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. 22. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Koreksi

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. Belanja Pegawai 1. Semula Rp978.477.691.529,00 2. Bertambah Rp33.272.426.363,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp1.011.750.117.892,00 b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula Rp472.584.814.031,00 2. Bertambah Rp63.630.462.592,00 Jumlah Barang dan Jasa Setelah perubahan Rp536.215.276.623,00 c. Belanja Hibah 1. Semula Rp85.172.915.962,00 2. Bertambah Rp29.527.494.300,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp114.700.410.262,00 d. Belanja Bantuan Sosial 1. Semula Rp17.141.600.000,00 2. Berkurang (Rp965.215.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp16.176.385.000,00 (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. Belanja Modal Tanah 1. Semula Rp12.529.000.000,00 2. Berkurang (Rp876.484.811,00) Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp11.652.515.189,00 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1. Semula Rp62.303.144.684,00 2. Bertambah Rp3.443.859.654,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah PerubahanRp65.747.004.338,00 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1. Semula Rp130.422.215.868,00 2. Berkurang (Rp2.181.989.979,00) Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan Rp128.240.225.889,00 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 1. Semula Rp56.890.719.730,00 2. Bertambah Rp21.100.125.156,00 Jumah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan Rp77.990.844.886,00 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1. Semula Rp7.374.839.662,00 2. Bertambah Rp1.525.672.086,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp8.900.511.748,00 f. Belanja Modal Aset Lainnya 1. Semula Rp0,00 2. Bertambah Rp3.510.000.000,00 Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan Rp3.510.000.000,00 (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas: 1. Semula Rp6.000.000.000,00 2. Berkurang (Rp700.000.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp5.300.000.000,00 (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi Hasil 1. Semula Rp12.554.738.000,00 2. Berkurang/Berkurang Rp0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp12.554.738.000,00 b. Belanja Bantuan Keuangan 1. Semula Rp365.679.902.000,00 2. Bertambah Rp7.291.384.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp372.971.286.000,00

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11