Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Peraturan Da...

Pasal 3

(1) Betanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung (2)Bel〔道可a Tidak Langsung sebagaimana dinaksud pada ayat (1)huruf a terdin daHjenis belan」a: a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Subsidi d. Belanja Hibah e. Belanja Bantuan Sosial f. Belanja Begr Hasil Rp l.o13.645.660.503,00 Rp 0,00 g. Belanja Bantuan Keuangan Keuangan kepada propinsi / Kabupaten / Kota, pemerintahan Rp.1.286.456.828.698,00 Rp. 571.542.814.539,40 Rp Rp. 0,00 0,00 (3)Belそ遭可a Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdi五darijenis belatta: Desa dan Pattd P01itik h.BelanJa Tidak Terduga a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal Rp. 19.167.405000,oo Rp 4.252.600.OoO,oo Rp 245 491.163195,00 Rp. 3.900.ooo.oOo,oo Rp. 31.843.837.700,Oo Rp 280.716130151,40 Rp. 258.982.846.688,00

Pasal 3

Pasal 6

Koreksi

7. Lampiran VII 8. la.mpiran VIII 9 l,ampiran IX 10. Lampiran X 11. Lampiran XI 12. Lampiran XII 13. la.mpiran XII Dalam keadaan darurat, melakukan pengeluaran pemerintah daeral dapat Yang belum tersedia 13 (2) anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancang€rn perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggErrzrn. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggarzrn dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran 2016; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut : a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang Ernggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 2OL6; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yarrg lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat selegaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan Bupati (3) (4) (5) (6) 14

Pasal 7

Koreksi

Bupati MENETAPKAN peraturan tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dalam kmbaran Daerah Kabupaten Magetan. pada tanggal memerintahkan penempatannya Diundangkan di Magetan pada tangga1 22 Desember 2015 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, ttd MEI SUGIARTINI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN Ditetapkan di Magetan pada tangga1 22 Desember 2015 BUPATI MAGETAN, ttd SUMANTRI 2015 NOMOR 9 Salinan sesuai aslinya HUKUM Tingkat I 1995032002 15

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8