(1) Polres dipimpin oleh Kapolres.
(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapolres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Wakapolres.
(3) Susunan organisasi Polres terdiri atas:
a. Seksi Pengawasan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan;
b. Seksi Profesi dan Pengamanan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan;
c. Bagian Operasi, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi;
d. Bagian Perencanaan, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan;
e. Bagian Sumber Daya Manusia, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia;
f. Bagian Logistik, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Logistik;
g. Seksi Hubungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hubungan Masyarakat;
h. Seksi Hukum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hukum;
i. Seksi Teknologi Informasi Komunikasi, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi Komunikasi;
j. Seksi Umum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Umum;
k. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang dipimpin oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;
l. Satuan Intelijen Keamanan, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Intelijen Keamanan;
m. Satuan Reserse Kriminal, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal;
m1. Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang;
n. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
o. Satuan Pembinaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat;
p. Satuan Samapta, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta;
q. Satuan Lalu Lintas, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas;
r. Satuan Pengamanan Objek Vital, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital;
s. Satuan Kepolisian Perairan dan Udara, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kepolisian Perairan dan Udara;
t. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti;
u. Seksi Keuangan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Keuangan;
v. Seksi Kedokteran dan Kesehatan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kedokteran dan Kesehatan;
dan
w. Polsek, yang dipimpin oleh Kapolsek.
(4) Kapolres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wakapolres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur pimpinan.
(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, merupakan unsur pengawas.
(6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g sampai dengan huruf j, merupakan unsur pembantu pimpinan/pelayan.
(7) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k dan Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l sampai dengan huruf t, merupakan unsur pelaksana tugas pokok.
(8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf u dan huruf v, merupakan unsur pendukung.
(9) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf w, merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
(10) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (9) bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
(11) Dalam melaksanakan tugasnya pada Polres tipe A, Polres tipe B, dan Polres tipe C, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, sampai dengan huruf s dibantu oleh Wakil Kepala Satuan.
2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 33 dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
(1) Satuan Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3) huruf m bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Satuan Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
b. dihapus;
c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal;
e. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres;
f. pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
g. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.
3. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
(1) Satuan Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas:
a. Urusan Pembinaan Operasional;
b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
c. Urusan Identifikasi; dan
d. Unit.
(2) Urusan Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal.
(3) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
(4) Urusan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
(5) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus dan tertentu di daerah hukum Polres.
(6) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 5 (lima) Unit.
4. Di antara Paragraf 3 dan Paragraf 4 disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 3A
Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang
5. Di antara Pasal 34 dan 35 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf m1 bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana khususnya kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh dan kelompok rentan lain serta pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:
a. penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh, dan kelompok rentan lain serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
b. pelayanan dan pelindungan khusus kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lain yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penyelenggaraan kegiatan pencegahan, penanganan dan pelindungan secara terpadu melalui analisis dan evaluasi;
d. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh, dan kelompok rentan lain serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia di jajaran Polres;
e. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta pengkajian efektivitas pelaksanaan tugas Satres PPA dan PPO;
f. pembinaan penyelidikan dan penyidikan serta pemberian bantuan teknis terhadap penegakan hukum di lingkungan Polsek; dan
g. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pelayanan terpadu dengan pihak terkait dalam penanganan, pelindungan, dan pemulihan terhadap korban dan/atau pelaku tindak pidana kekerasan perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh, dan kelompok rentan lain serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A terdiri atas:
a. Urusan Pembinaan Operasional;
b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan; dan
c. Unit.
(2) Urusan Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang.
(3) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melakukan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
(4) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus terhadap perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, buruh, dan kelompok rentan lain, serta pemberantasan perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
(5) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Unit.
(6) Pembentukan dan operasional Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
6. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Seksi Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf v, bertugas melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat pada klinik serta pelayanan kesehatan kesamaptaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedokteran dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan operasional kedokteran forensik, disaster victim investigation dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri dan keluarga serta masyarakat;
c. pelaksanaan kegiatan kesehatan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri; dan
d. penyiapan dan pemeliharaan materiil dan fasilitas kesehatan.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
(1) Seksi Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri atas:
a. Subseksi Kedokteran Kepolisian;
b. Subseksi Kesehatan Kepolisian; dan
c. Urusan Administrasi.
(2) Subseksi Kedokteran Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional kedokteran forensik, kegiatan disaster victim investigation, melaksanakan kegiatan Keskamtibmas.
(3) Subseksi Kesehatan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan di klinik bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarga dan masyarakat, kegiatan kesehatan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri serta menyiapkan dan memelihara materiil dan fasilitas kesehatan.
(4) Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi bagi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.
8. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IIIA KETENTUAN LAIN-LAIN
9. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 81A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2025
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Œ
LISTYO SIGIT PRABOWO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж
Paraf:
1. Pemprakarsa/ Karolemtala Stamarena Polri: …..
2. Waastamarena Kapolri : ......
3. Astamarena Kapolri : …..
4. Kadivkum Polri : …..
5. Kasetum Polri : …..
6. Wakapolri : ……
LAMPIRAN I PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR
DAFTAR PENYEBUTAN
A.
Unit Organisasi Polres:
1. Seksi Pengawas disebut Siwas;
2. Seksi Profesi dan Pengamanan disebut Sipropam;
3. Bagian Operasi disebut Bagops;
4. Bagian Perencanaan disebut Bagren;
5. Bagian Sumber Daya Manusia disebut Bag SDM;
6. Bagian Logistik disebut Baglog;
7. Seksi Hubungan Masyarakat disebut Sihumas;
8. Seksi Hukum disebut Sikum;
9. Seksi Teknologi Informasi Komunikasi disebut Si TIK;
10. Seksi Umum disebut Sium;
11. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu disingkat SPKT;
12. Satuan Intelijen Keamanan disebut Satintelkam;
13. Satuan Reserse Kriminal disebut Satreskrim;
14. Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang disebut Satres PPA dan PPO;
15. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya disebut Satresnarkoba;
16. Satuan Pembinaan Masyarakat disebut Satbinmas;
17. Satuan Samapta disebut Satsamapta;
18. Satuan Lalu Lintas disebut Satlantas;
19. Satuan Pengamanan Objek Vital disebut Satpamobvit;
20. Satuan Kepolisian Perairan dan Udara disebut Satpolairud;
21. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti disebut Sattahti;
22. Seksi Keuangan disebut Sikeu;
23. Seksi Kedokteran dan Kesehatan disebut Sidokkes;
24. Sub Seksi Operasional disebut Subsiopsnal;
25. Sub Seksi Pembinaan disebut Subsibin;
26. Sub Seksi Pengaduan Masyarakat disebut Subsidumas;
27. Urusan Administrasi disebut Urmin;
28. Unit Pengamanan Internal disebut Unitpaminal;
29. Sub Bagian Pembinaan Operasi disebut Subbagbinops;
30. Sub Bagian Pengendalian Operasi disebut Subbagdalops;
31. Sub Bagian Kerja Sama disebut Subbagkerma;
32. Sub Bagian Strategi Manajemen dan Reformasi Birokrasi disebut Subbagstrajemen dan RB;
33. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran disebut Subbagrenprogar;
34. Sub Bagian Pengendalian Program dan Anggaran disebut Subbagdalprogar;
35. Sub Bagian Pembinaan Karier disebut Subbagbinkar;
36. Sub Bagian Perawatan Personel disebut Subbagwatpers;
37. Sub Bagian Pengendalian Personel disebut Subbagdalpers;
38. Sub Bagian Perbekalan dan Peralatan disebut Subbagbekpal;
39. Sub Bagian Fasilitas dan Konstruksi disebut Subbagfaskon;
40. Sub Seksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Multimedia disebut Subsi PIDM;
41. Sub Seksi Penerangan Masyarakat disebut Subsipenmas;
42. Sub Seksi Bantuan Hukum disebut Subsibankum;
43. Sub Seksi Penyuluhan Hukum disebut Subsiluhkum;
44. Sub Seksi Teknologi Komunikasi disebut Subsitekkom;
45. Sub Seksi Teknologi Informasi disebut Subsitekinfo;
46. Sub Seksi Administrasi dan Ketatausahaan disebut Subsimintu;
47. Sub Seksi Pelayanan Markas disebut Subsiyanma;
48. Urusan Pembinaan Operasional disebut Urbinopsnal;
49. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan disebut Urmintu;
50. Urusan Pelayanan Administrasi disebut Uryanmin;
51. Urusan Identifikasi disebut Urident;
52. Unit Pembinaan Pemolisian Masyarakat disebut Unit Binpolmas;
53. Unit Pembinaan Ketertiban Sosial disebut Unit Bintibsos;
54. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa disebut Unit Binkamsa;
55. Unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disebut Unit Bhabinkamtibmas;
56. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli disebut Unit Turjawali;
57. Unit Pengamanan Objek Vital disebut Unit Pamobvit;
58. Unit Pengendalian Massa disebut Unit Dalmas;
59. Unit Polisi Satwa disebut Unit Polsatwa;
60. Unit Keamanan dan Keselamatan disebut Unit Kamsel;
61. Unit Registrasi dan Identifikasi disebut Unit Regident;
62. Unit Penegakan Hukum disebut Unit Gakkum;
63. Unit Pengamanan Kawasan Tertentu disebut Unit Pamwaster;
64. Unit Pengamanan Pariwisata disebut Unit Pamwisata;
65. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal disebut Unit Harkan Kapal;
66. Unit Perawatan Tahanan disebut Unit Wattah;
67. Unit Barang Bukti disebut Unit Barbuk;
68. Sub Seksi Gaji disebut Subsigaji;
69. Sub Seksi Verifikasi disebut Subsiverif;
70. Sub Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan disebut Subsi APK;
71. Sub Seksi Kedokteran Kepolisian disebut Subsidokpol;
72. Sub Seksi Kesehatan Kepolisian disebut Subsikespol.
B.
Unit Organisasi Polsek
1. Unit Profesi dan Pengamanan disebut Unit Propam;
2. Seksi Umum disebut Sium;
3. Seksi Hubungan Masyarakat disebut Sihumas;
4. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu diberikan singkatan SPKT;
5. Unit Intelijen Keamanan disebut Unit Intelkam;
6. Unit Reserse Kriminal disebut Unit Reskrim;
7. Unit Pembinaan Masyarakat disebut Unit Binmas;
8. Unit Lalu Lintas disebut Unit Lantas;
9. Unit Polisi Perairan disebut Unit Polair;
10. Perwira Unit Pengamanan Internal disebut Panitpaminal;
11. Perwira Unit Provos disebut Panit Provos;
12. Urusan Perencanaan Administrasi disebut Urrenmin;
13. Urusan Tata Usaha dan Urusan Dalam disebut Urtaud;
14. Urusan Tahanan dan Barang Bukti disebut Urtahti;
15. Sub Seksi Pengelolaan Informasi Dokumentasi dan Multimedia disebut Subsi PIDM;
16. Sub Seksi Penerangan Masyarakat disebut Subsipenmas;
17. Perwira Unit Operasional disebut Panitopsnal;
18. Perwira Urusan Administrasi disebut Paurmin;
19. Perwira Unit Pelayanan Administrasi disebut Panityanmin;
20. Sub Unit disebut Subnit;
21. Sub Unit Identifikasi disebut Subnitident;
22. Sub Unit Pembinaan Perpolisian Pemolisian Masyarakat disebut Subnitbinpolmas;
23. Sub Unit Pembinaan Ketertiban Sosial disebut Subnitbintibsos;
24. Sub Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa disebut Subnitbinkamsa;
25. Sub Unit Patroli disebut Subnitpatroli;
26. Sub Unit Pengendalian Massa disebut Subnitdalmas;
27. Sub Unit Kecelakaan disebut Subnitlaka;
28. Sub Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli disebut Subnitturjawali;
29. Perwira Unit Patroli Polair disebut Panit Patroli Polair;
30. Perwira Unit Pembinaan Masyarakat Perairan disebut Panitbinmasair;
31. Urusan Administrasi disebut Urmin;
32. Unit Pelayanan Masyarakat disebut Unityanmas.
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
LISTYO SIGIT PRABOWO
Paraf:
1. Pemprakarsa/ Karolemtala Stamarena Polri: …..
2. Waastamarena Kapolri : ......
3. Astamarena Kapolri : …..
4. Kadivkum Polri : …..
5. Kasetum Polri : …..
6. Wakapolri : ……
LAMPIRAN II PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR
STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PADA TINGKAT POLRES
1. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT POLRI Keterangan: Khusus unit organisasi Satlantas pada Polres Tipe B yang berkedudukan di Polda Metro Jaya, pembinaan dan operasional dilaksanakan oleh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
2. DAFTAR SUSUNAN PERSONEL
a. POLRES TIPE A NOMOR URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN UNIT JAB
1 2 3 4 5 6 7
UNSUR PIMPINAN
1 0 PIMPINAN
1 Kapolres KBP II B 1
2 Wakapolres AKBP III A 1
2
UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN/PELAYAN
2 0 BAGOPS
1 Kabagops AKBP III A 1
2 Kaurmin AKP/PNS III c/d IV A 1
3 Pamin pada Urmin IP/PNS III a/b IV B 1
4 Kasubbagbinops KP III B 1
5 Kasubbagdalops KP III B 1
6 Kasubbagkerma KP III B 1
7 Kaur pada Subbag AKP IV A 3
8 Paur pada Subbag IP IV B 6
9 Pa Siaga IP IV B 3
10 Bamin BA - 18
11 Banum PNS II/I - 7
43
3 0 BAGREN
1 Kabagren AKBP III A 1
2 Kaurmin AKP/PNS III c/d IV A 1
3 Pamin pada Urmin PNS III a/b IV B 1
4 Kasubbagstrajemen dan RB KP/PNS IV a III B 1
3 4 5 6 7
5 Kasubbagrenprogar KP/PNS IV a III B 1
6 Kasubbagdalprogar KP/PNS IV a III B 1
7 Kaur pada Subbag AKP/PNS III c/d IV A 3
8 Paur pada Subbag IP/PNS III a/b IV B 3
9 Bamin pada Subbag BA - 6
10 Banum pada Subbag PNS II/I - 7
25
4 0 BAG SDM
1 Kabag SDM AKBP III A 1
2 Kaurmin AKP/PNS III c/d IV A 1
3 Pamin pada Urmin PNS III a/b IV B 1
4 Kasubbagbinkar KP/PNS IV a III B 1
5 Kasubbagwatpers KP/PNS IV a III B 1
6 Kasubdalpers KP/PNS IV a III B 1
7 Kaur pada Subbagpers AKP/PNS III c/d IV A 3
8 Paur pada Subbagpers IP/PNS III a/b IV B 3
9 Bamin pada Subbag BA - 6
10 Banum pada Subbag PNS II/I - 7
25
5 0 BAGLOG
1 Kabaglog AKBP III A 1
2 Kaurmin AKP/PNS III c/d IV A 1
3 Pamin pada Urmin PNS III a/b IV B 1
4 Kasubbagbekpal KP/PNS IV a III B 1
5 Kasubbagfaskon KP/PNS IV a III B 1
6 Kaur pada Subbag AKP/PNS III c/d IV A 2
7 Paur pada Subbag IP/PNS III a/b IV B 2
8 Bamin pada Subbag BA - 4
9 Banum pada Subbag PNS II/I - 5
18
3 4 5 6 7 6 0 SIWAS
1 Kasiwas KP III B 1
2 Paurmin pada Kasi IP/PNS III a/b IV B 1
3 Kasubsiopsnal AKP IV A 1
4 Kasubsibin AKP IV A 1
5 Kasubsidumas AKP IV A 1
6 Paur pada Subsi IP IV B 3
7 Bamin pada Paur BA - 3
8 Banum pada Paur PNS II/I - 4
15
7 0 SIPROPAM
1 Kasipropam KP III B 1
2 Paurmin IP/PNS III a/b IV B 1
3 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
4 Kanitprovos AKP IV A 1
5 Kanitpaminal AKP IV A 1
6 Panit IP IV B 4
7 Banit BA - 24
8 Banum PNS II/I - 4
38
8 0 SIHUMAS
1 Kasihumas KP III B 1
2 Paurmin pada Kasi IP/PNS III a/b IV B 1
3 Kasubsi PIDM AKP IV A 1
4 Kasubsipenmas AKP IV A 1
5 Paur pada Subsi IP IV B 2
6 Bamin pada Paur BA - 2
7 Banum pada Paur PNS II/I - 3
11
3 4 5 6 7 9 0 SIKUM
1 Kasikum KP III B 1
2 Paurmin pada Kasi IP/PNS III a/b IV B 1
3 Kasubsibankum AKP/PNS III c/d IV A 1
4 Kasubsiluhkum AKP/PNS III c/d IV A 1
5 Paur pada Subsi IP/PNS III a/b IV B 2
6 Bamin pada Paur BA - 2
7 Banum pada Paur PNS II/I - 3
11
10 0 SI TIK
1 Kasi TIK KP III B 1
2 Paurmin pada Kasi IP/PNS III a/b IV B 1
3 Bamin/Banum pada Kasi BA/PNS II/I - 1
4 Kasubsitekkom AKP/PNS III c/d IV A 1
5 Kasubsitekinfo AKP/PNS III c/d IV A 1
6 Paur pada Subsi IP IV B 2
7 Bamin pada Subsi BA - 4
8 Banum pada Subsi PNS II/I - 4
15
11 0 SIUM
1 Kasium KP III B 1
2 Paurmin pada Kasi IP/PNS III a/b IV B 1
3 Kasubsimintu AKP/PNS III c/d IV A 1
4 Kasubsiyanma AKP/PNS III c/d IV A 1
5 Paur pada Subsi IP/PNS III a/b IV B 5
6 Bamin pada Paur BA - 12
7 Banum pada Paur PNS II/I - 7
28
3 4 5 6 7
UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK
12 0 SPKT
1 Ka SPKT KP III B 1
2 Kanit AKP IV A 3
3 Panit IP IV B 3
4 Banit BA - 15
22
13 0 SATINTELKAM Kasatintelkam
1 AKBP III A 1
2 Wakasatintelkam KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Kaurbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin/Banum pada Kaurmintu BA/PNS II/I - 1
7 Kauryanmin IP IV B 1
8 Bamin/Banum pada Kauryanmin BA/PNS II/I - 3
9 Kanit AKP IV A 6
10 Kasubnit IP IV B 12
11 Banit pada Subnit BA - 72
100
14 0 SATRESKRIM
1 Kasatreskrim AKBP III A 1
2 Wakasatreskrim KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Kaurbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin pada Kaurmintu BA - 2
7 Banum pada Kaurmintu PNS II/I - 2
3 4 5 6 7
8 Kaurident AKP IV A 1
9 Paurident IP IV B 2
10 Baurident BA - 12
11 Kanit AKP IV A 5
12 Kasubnit IP IV B 10
13 Banit pada Subnit BA - 120
14 Banum pada Unit PNS II/I - 5
164
15 0 SATRES PPA dan PPO*)
*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
1 Kasatres PPA dan PPO AKBP III A 1
2 Wakasatres PPA dan PPO KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin pada Urmintu BA - 2
7 Banum pada Urmintu PNS II/I - 2
8 Kanit AKP IV A 3
9 Kasubnit IP IV B 6
10 Banit BA - 72
11 Banum pada Unit PNS II/I
6
96
16 0 SATRESNARKOBA
1 Kasatresnarkoba AKBP III A 1
2 Wakasatresnarkoba KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin pada Urmintu BA - 2
7 Banum pada Urmintu PNS II/I - 2
8 Kanit AKP IV A 3
9 Kasubnit IP IV B 6
3 4 5 6 7
10 Banit BA - 72
11 Banum pada Subnit PNS II/I
6
96
17 0 SATBINMAS
1 Kasatbinmas AKBP III A 1
2 Wakasatbinmas KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
7 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
8 Kanitbinpolmas AKP IV A 1
9 Kasubnit IP IV B 2
10 Banit BA - 2
11 Banum pada Subnit PNS II/I - 2
12 Kanitbintibsos AKP IV A 1
13 Kasubnit IP IV B 2
14 Banit BA - 2
15 Banum pada Subnit PNS II/I - 2
16 Kanitbinkamsa AKP IV A 1
17 Kasubnit IP IV B 2
18 Banit BA - 2
19 Banum pada Subnit PNS II/I - 2
20 Kanitbhabinkamtibmas AKP IV A 1
21 Kasubnit IP IV B 2
22 Banit BA - 2
23 Banum pada Subnit PNS II/I - 2
35
3 4 5 6 7 18 0 SATSAMAPTA
1 Kasatsamapta AKBP III A 1
2 Wakasamapta KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 2
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin pada Urmintu BA - 1
7 Banum pada Urmintu PNS II/I - 1
8 Kanitturjawali AKP IV A 1
9 Kasubnit IP IV B 4
10 Banit BA - 60
11 Banum pada Subnit PNS II/I - 2
12 Kanitpamobvit AKP IV A 1
13 Kasubnit IP IV B 2
14 Banit BA - 20
15 Banum pada Subnit PNS II/I - 2
16 Kanitdalmas AKP IV A 1
17 Kasubnit IP IV B 4
18 Banit BA - 120
19 Banum pada Subnit PNS II/I - 4
20 Kanitpolsatwa*) AKP IV A 1*) *) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolda setelah mendapat persetujuan Kapolri.
21 Kasubnit*) IP IV B 2*)
22 Banit*) BA - 8*)
23 Banum pada Subnit *) PNS II/I - 2*)
229 Jumlah tidak termasuk Unitpolsatwa
3 4 5 6 7 19 0 SATLANTAS
1 Kasatlantas AKBP III A 1
2 Wakasatlantas KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 3
6 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
7 Bamin pada Urmintu BA - 2
8 Banum pada Urmintu PNS II/I - 2
9 Kanitturjagwali AKP IV A 1
10 Kasubnit IP IV B 2
11 Banit BA - 120
12 Kanitkamsel AKP IV A 1
13 Kasubnit IP IV B 3
14 Banit BA - 12
15 Kanitregident AKP IV A 1
16 Kasubnit IP IV B 3
17 Banit BA - 15
18 Kanitgakkum AKP IV A 1
19 Kasubnit IP IV B 2
20 Banit BA - 16
21 Banum pada Subnit PNS II/I - 4
192
20 0 SATPAMOBVIT*)
1 Kasatpamobvit AKBP III A 1 *) Pembentukan nya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
2 Wakasatpamobvit KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 3
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
3 4 5 6 7
7 Kanitpamwaster AKP IV A 1
8 Panit IP IV B 3
9 Banit BA - 15
10 Banum PNS II/I - 3
11 Kanitpamwisata AKP IV A 1
12 Panit IP IV B 2
13 Banit BA - 10
14 Banum PNS II/I - 2
46
21 0 SATPOLAIRUD*)
1 Kasatpolairud AKBP III A 1 *) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
2 Wakasatpolairud KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum BA - 2
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
7 Kanitgakkum AKP IV A 1
8 Kasubnitlidik IP IV B 1
9 Kasubnittindak IP IV B 1
10 Banit BA - 16
11 Banum PNS II/I - 1
12 Kanitpatroli AKP IV A 1
13 Kasubnitpatwalair IP IV B 1
14 Kasubnitbinmasair IP IV B 1
15 Banit BA - 14
16 Banum PNS II/I - 1
17 Kanitharkan Kapal AKP IV A 1
18 Banit BA - 5
19 Banum PNS II/I - 1
3 4 5 6 7
20 ABK Kapal*)
- *) Sesuai jumlah kapal yang ada
53
22 0 SATTAHTI
1 Kasattahti KP III B 1
2 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
3 Kanitwattah AKP IV A 1
4 Kanitbarbuk AKP IV A 1
5 Panit IP IV B 2
6 Bamin pada Unit BA - 8
7 Banum pada Unit PNS II/I - 7
21
UNSUR PENDUKUNG
23 0 SIKEU
1 Kasikeu KP/PNS IV a III B 1
2 Paurmin pada Kasi IP/ PNS III a/b IV B 1
3 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
4 Kasubsigaji AKP/PNS III c/d IV A 1
5 Kasubsiverif AKP/PNS III c/d IV A 1
6 Kasubsi APK AKP/PNS III c/d IV A 1
7 Bamin pada Subsi BA - 3
8 Banum pada Subsi PNS II/I - 3
13
24 0 SIDOKKES
1 Kasidokkes KP III B 1
2 Paurmin pada Kasi IP/PNS III a/b IV B 1
3 Bamin/Banum pada Urmin BA/PNS II/I - 1
4 Kasubsidokpol AKP/PNS III c/d IV A 1
5 Kasubsikespol AKP/PNS III c/d IV A 1
6 Paur pada Subsi IP/PNS III a/b IV B 2
7 Bamin/Banum pada Subsi BA/PNS II/I - 6
13
REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL POLRES TIPE A NO UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN POLRI PNS JML TOTAL KET KBP AKBP KP AKP IP BA JML IV III II/I JML 1 PIMPINAN 1 1
2
0 2
2 BAGOPS
1 3 3 9 18 34
2 7 9 43 3 BAGREN
1 3 2 2 6 14
4 7 11 25 4 BAG SDM
1 3 3 1 6 14
4 7 11 25 5 BAG LOG
1 2 2 1 4 10
3 5 8 18 6 SIWAS
1 3 3 3 10
1 4 5 15 7 SIPROPAM
1 2 4 24 31
1 6 7 38 8 SIHUMAS
1 2 2 2 7
1 3 4 11 9 SIKUM
1 2 2 2 7
1 3 4 11 10 SI TIK
1 2 2 4 9
1 5 6 15 11 SIUM
1 1 3 12 17
4 7 11 28 12 SPKT
1 3 3 15 22
0 22 13 SATINTELKAM
1 1 7 13 72 94
1 5 6 100 14 SATRESKRIM
1 1 7 12 134 155
1 8 9 164 Jumlah DSP sudah dikurangi setelah dibentuk Satuan Reserse PPA dan PPO 15 SATRES PPA DAN PPO*)
1 1 4 6 74 86
1 9 10 96 *) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri 16 SATRESNARKOBA
1 1 4 6 74 86
1 9 10 96
17 SATBINMAS
1 1 5 8 8 23
1 11 12 35 18 SATSAMAPTA
1 1 4 10 201 217
1 11 12 229 19 SATLANTAS
1 1 5 10 165 182
1 9 10 192
NO UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN POLRI PNS JML TOTAL KET KBP AKBP KP AKP IP BA JML IV III II/I JML 20 SATPAMOBVIT*)
1 1 3 5 25 35
1 10 11 46 *) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri 21 SATPOLAIRUD*)
1 1 4 4 37 47
1 5 6 53 *) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri 22 SATTAHTI
1 2 2 8 13
1 7 8 21
23 SIKEU
1 1 1 4 7
2 4 6 13 24 SIDOKKES
1 1 1 3 6
3 4 7 13 JUMLAH 1 14 30 72 110 901 1128 0 37 146 183 1311 *) Jumlah total jika unit organisasi skeleton seluruhnya terbentuk
b. POLRES TIPE B NOMOR URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN UNIT JAB
1 2 3 4 5 6 7
UNSUR PIMPINAN
1 0 PIMPINAN
1 Kapolres KBP II B 1
2 Wakapolres AKBP III A 1
2
UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN/PELAYAN
2 0 BAGOPS
1 Kabagops AKBP III A 1
2 Kaurmin AKP/PNS III c/d IV A 1
3 Pamin pada Kaurmin IP/PNS III a/b IV B 1
4 Kasubbagbinops KP III B 1
5 Kasubbagdalops KP III B 1
6 Kasubbagkerma KP III B 1
7 Kaur pada Subbag AKP IV A 3
8 Paur pada Subbag IP IV B 6
9 Pa Siaga IP IV B 3
10 Bamin BA - 18
11 Banum PNS II/I - 6
42
3 4 5 6 7 3 0 BAGREN
1 Kabagren AKBP III A 1
2 Kaurmin AKP/PNS III c/d IV A 1
3 Pamin pada Urmin PNS III a/b IV B 1
4 Kasubbagstrajemen dan RB KP/PNS IV a III B 1
5 Kasubbagrenprogar KP/PNS IV a III B 1
6 Kasubbagdalprogar KP/PNS IV a III B 1
7 Kaur pada Subbag AKP/PNS III c/d IV A 3
8 Paur pada Subbag IP/PNS III a/b IV B 3
9 Bamin pada Subbag BA - 6
10 Banum pada Subbag PNS II/I - 6
24
4 0 BAG SDM
1 Kabag SDM AKBP III A 1
2 Kaurmin AKP/PNS III c/d IV A 1
3 Pamin pada Urmin PNS III a/b IV B 1
4 Kasubbagbinkar KP/PNS IV a III B 1
5 Kasubbagwatpers KP/PNS IV a III B 1
6 Kasubbagdalpers KP/PNS IV a III B 1
7 Kaur pada Subbag AKP/PNS III c/d IV A 3
10 Paur pada Subbag IP/PNS III a/b IV B 3
13 Bamin pada Paur BA - 6
14 Banum pada Paur PNS II/I - 6
24
5 0 BAGLOG
1 Kabaglog AKBP III A 1
2 Kaurmin AKP/PNS III c/d IV A 1
3 Pamin pada Urmin PNS III a/b IV B 1
3 4 5 6 7
4 Kasubbagbekpal KP/PNS IV a III B 1
5 Kasubbagfaskon KP/PNS IV a III B 1
6 Kaur pada Subbag AKP/PNS III c/d IV A 2
7 Paur pada Subbag IP/PNS III a/b IV B 2
8 Bamin pada Subbag BA - 4
9 Banum pada Subbag PNS II/I - 4
17
6 0 SIWAS
1 Kasiwas KP III B 1
2 Paurmin pada Kasi IP/PNS III a/b IV B 1
3 Kasubsiopsnal AKP IV A 1
4 Kasubsibin AKP IV A 1
5 Kasubsidumas AKP IV A 1
6 Paur pada Subsi IP IV B 3
7 Bamin/Banum pada Paur BA/PNS II/I - 4
12
7 0 SIPROPAM
1 Kasipropam KP III B 1
2 Paurmin IP/PNS III a/b IV B 1
3 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
4 Kanitprovos AKP IV A 1
5 Kanitpaminal AKP IV A 1
6 Panit IP IV B 4
7 Banit BA - 20
8 Banum PNS II/I - 2
32
8 0 SIHUMAS
1 Kasihumas KP III B 1
2 Paurmin pada Kasi IP/PNS III a/b IV B 1
3 4 5 6 7
3 Kasubsi PIDM AKP IV A 1
4 Kasubsipenmas AKP IV A 1
5 Paur pada Subsi IP/PNS III a/b IV B 2
6 Bamin/Banum pada Paur BA/PNS II/I - 2
8
9 0 SIKUM
1 Kasikum KP III B 1
2 Paurmin pada Kasi IP/PNS III a/b IV B 1
3 Kasubsibankum AKP/PNS III c/d IV A 1
4 Kasubsiluhkum AKP/ PNS III c/d IV A 1
5 Paur pada Subsi IP/PNS III a/b IV B 2
6 Bamin/Banum pada Paur BA/PNS II/I - 2
8
10 0 SI TIK
1 Kasi TIK KP III B 1
2 Paurmin pada Kasi IP/PNS III a/b IV B 1
3 Bamin/Banum pada Kasi BA/PNS II/I - 1
4 Kasubsitekkom AKP IV A 1
5 Kasubsitekinfo AKP IV A 1
6 Paur pada Subsi IP IV B 2
7 Bamin pada Subsi BA - 4
8 Banum pada Subsi PNS II/I - 4
15
11 0 SIUM
1 Kasium KP/PNS IV a III B 1
2 Paurmin pada Kasi IP/ PNS III a/b IV B 1
3 Kasubsimintu AKP/PNS III c/d IV A 1
4 Kasubsiyanma AKP/PNS III c/d IV A 1
5 Paur pada Subsi IP/ PNS III a/b IV B 5
3 4 5 6 7
6 Bamin/Banum pada Paur BA/PNS II/I - 14
23
UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK
12 0 SPKT
1 Ka SPKT KP III B 1
2 Kanit AKP IV A 3
3 Panit IP IV B 3
4 Banit BA - 12
19
13 0 SATINTELKAM
1 Kasatintelkam AKBP III A 1
2 Wakasatintelkam KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Kaurbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin/Banum pada Kaurmintu BA/PNS II/I - 2
7 Kauryanmin IP IV B 1
8 Bamin/Banum pada Kauryanmin BA/PNS II/I - 3
9 Kanit AKP IV A 6
10 Kasubnit IP IV B 12
11 Banit pada Subnit BA - 60
89
14 0 SATRESKRIM
1 Kasatreskrim AKBP III A 1
2 Wakasatreskrim KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Kaurbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin pada Kaurmintu BA - 2
3 4 5 6 7
7 Banum pada Kaurmintu PNS II/I - 2
8 Kaurident AKP IV A 1
9 Paurident IP IV B 2
10 Baurident BA - 12
11 Kanit AKP IV A 5
12 Kasubnit IP IV B 10
13 Banit pada Subnit BA - 100
14 Banum pada Unit PNS II/I - 5
144
15 0 SATRES PPA DAN PPO*)
*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
1 Kasatres PPA dan PPO AKBP III A 1
2 Wakasatres PPA dan PPA KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin pada Urmintu BA - 2
7 Banum pada Urmintu PNS II/I - 2
8 Kanit AKP IV A 3
9 Kasubnit IP IV B 6
10 Banit BA - 60
11 Banum pada Subnit PNS II/I
6
84
16 0 SATRESNARKOBA
1 Kasatresnarkoba AKBP III A 1
2 Wakasatresnarkoba KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin pada Urmintu BA - 2
3 4 5 6 7
7 Banum pada Urmintu PNS II/I - 2
8 Kanit AKP IV A 3
9 Kasubnit IP IV B 6
10 Banit BA - 60
11 Banum pada Subnit PNS II/I
6
84
17 0 SATBINMAS
1 Kasatbinmas AKBP III A 1
2 Wakasatbinmas KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
7 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
8 Kanitbinpolmas AKP IV A 1
9 Kasubnit IP IV B 2
10 Banit BA - 2
11 Banum pada Unit PNS II/I - 1
12 Kanitbintibsos AKP IV A 1
13 Kasubnit IP IV B 2
14 Banit BA - 2
15 Banum pada Unit PNS II/I - 1
16 Kanitbinkamsa AKP IV A 1
17 Kasubnit IP IV B 2
18 Banit BA - 2
19 Banum pada Unit PNS II/I - 1
20 Kanitbhabinkamtibmas AKP IV A 1
21 Kasubnit IP IV B 2
22 Banit BA - 2
23 Banum pada Unit PNS II/I - 1
31
3 4 5 6 7 18 0 SATSAMAPTA
1 Kasatsamapta AKBP III A 1
2 Wakasamapta KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 2
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin pada Urmintu BA - 1
7 Banum pada Urmintu PNS II/I - 1
8 Kanitturjawali AKP IV A 1
9 Kasubnit IP IV B 4
10 Banit BA - 60
11 Banum pada Subnit PNS II/I - 1
12 Kanitpamobvit AKP IV A 1
13 Kasubnit IP IV B 2
14 Banit BA - 20
15 Banum pada Subnit PNS II/I - 1
16 Kanitdalmas AKP IV A 1
17 Kasubnit IP IV B 4
18 Banit BA - 120
19 Banum pada Subnit PNS II/I - 2
20 Kanitpolsatwa*) AKP IV A 1*) *) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolda setelah mendapat persetujuan Kapolri.
21 Kasubnit*) IP IV B 2*)
22 Banit*) BA - 8*)
23 Banum pada Subnit (*) PNS II/I - 1*)
225
Jumlah tidak termasuk Unitpolsatwa
3 4 5 6 7 19 0 SATLANTAS*)
*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
1 Kasatlantas AKBP III A 1
2 Wakasatlantas KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 3
6 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
7 Bamin pada Urmintu BA - 2
8 Banum pada Urmintu PNS II/I - 2
9 Kanitturjagwali AKP IV A 1
10 Kasubnit IP IV B 2
11 Banit BA - 100
12 Kanitkamsel AKP IV A 1
13 Kasubnit IP IV B 3
14 Banit BA - 9
15 Kanitregident AKP IV A 1
16 Kasubnit IP IV B 3
17 Banit BA - 12
18 Kanitgakkum AKP IV A 1
19 Kasubnit IP IV B 2
20 Banit BA - 14
21 Banum pada Unit PNS II/I - 4
164
20 0 SATPAMOBVIT*)
1 Kasatpamobvit AKBP III A 1 *) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
2 Wakasatpamobvit KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 3
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
3 4 5 6 7
7 Kanitpamwaster AKP IV A 1
8 Panit IP IV B 3
9 Banit BA - 15
10 Banum PNS II/I - 3
11 Kanitpamwisata AKP IV A 1
12 Panit IP IV B 2
13 Banit BA - 10
14 Banum PNS II/I - 2
46
21 0 SATPOLAIRUD*)
1 Kasatpolairud AKBP III A 1 *) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
2 Wakasatpolairud KP III B 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum BA - 2
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
7 Kanitgakkum AKP IV A 1
8 Kasubnitlidik IP IV B 1
9 Kasubnittindak IP IV B 1
10 Banit BA - 16
11 Banum PNS II/I - 1
12 Kanitpatroli AKP IV A 1
13 Kasubnitpatwalair IP IV B 1
14 Kasubnitbinmasair IP IV B 1
15 Banit BA - 14
16 Banum PNS II/I - 1
17 Kanitharkan Kapal AKP IV A 1
18 Banit BA - 5
19 Banum PNS II/I - 1
20 ABK Kapal*)
- *) sesuai jumlah kapal yang ada
53
3 4 5 6 7 22 0 SATTAHTI
1 Kasattahti KP III B 1
2 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
3 Kanitwattah AKP IV A 1
4 Kanitbarbuk AKP IV A 1
5 Panit IP IV B 2
6 Bamin pada Unit BA - 8
7 Banum pada Unit PNS II/I - 7
21
UNSUR PENDUKUNG
23 0 SIKEU
1 Kasikeu KP/PNS IV a IIII B 1
2 Paurmin pada Kasi IP/PNS III a/b IV B 1
3 Kasubsi Gaji AKP/PNS III c/d IV A 1
4 Kasubsiverif AKP/PNS III c/d IV A 1
5 Kasubsi APK AKP/PNS III c/d IV A 1
6 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 8
13
24 0 SIDOKKES
1 Kasidokkes KP/PNS IVa III B 1
2 Paurmin pada Kasi IP/PNS III a/b IV B 1
3 Bamin/Banum pada Urmin BA/PNS II/I - 1
4 Kasubsidokpol AKP/PNS III c/d IV A 1
5 Kasubsikespol AKP/PNS III c/d IV A 1
6 Paur pada Subsi IP/PNS III a/b IV B 2
7 Bamin/Banum pada Subsi BA/PNS II/I - 4
11
REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL POLRES TIPE B NO UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN POLRI PNS JML TOTAL KET KBP AKBP KP AKP IP BA JML IV III II/I JML 1 PIMPINAN 1 1
2
0 2
2 BAGOPS
1 3 3 9 18 34
2 6 8 42 3 BAGREN
1 3 2 2 6 14
4 6 10 24 4 BAG SDM
1 3 2 2 6 14
4 6 10 24 5 BAG LOG
1 2 1 1 4 9
4 4 8 17 6 SIWAS
1 3 3 2 9
1 2 3 12 7 SIPROPAM
1 2 4 20 27
1 4 5 32 8 SIHUMAS
1 2 2 1 6
1 1 2 8 9 SIKUM
1 1 1 1 4
3 1 4 8 10 SI TIK
1 2 2 4 9
1 5 6 15 11 SIUM
1 1 3 7 12
4 7 11 23 12 SPKT
1 3 3 12 19
0 19 13 SATINTELKAM
1 1 7 13 60 82
1 6 7 89 14 SATRESKRIM
1 1 7 12 114 135
1 8 9 144 Jumlah DSP sudah dikurangi setelah dibentuk Satuan Reserse PPA dan PPO 15 SATRES PPA DAN PPO*)
1 1 4 6 62 74
1 9 10 84 *) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri 16 SATRESNARKOBA
1 1 4 6 62 74
1 9 10 84
17 SATBINMAS
1 1 5 8 8 23
1 7 8 31 18 SATSAMAPTA
1 1 4 10 201 217
1 7 8 225
NO UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN POLRI PNS JML TOTAL KET KBP AKBP KP AKP IP BA JML IV III II/I JML 19 SATLANTAS*)
1 1 5 10 137 154
1 9 10 164 *) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri 20 SATPAMOBVIT*)
1 1 3 5 25 35
1 10 11 46 *) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri 21 SATPOLAIRUD*)
1 1 4 4 37 47
1 5 6 53 *) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri 22 SATTAHTI
1 2 2 8 13
1 7 8 21
23 SIKEU
1 1 1 4 7
2 4 6 13 24 SIDOKKES
1 1 2 2 6
2 3 5 11 JUMLAH 1 14 30 69 111 801 1026 0 39 126 165 1191 *) Jumlah total jika unit organisasi skeleton seluruhnya terbentuk
c. POLRES TIPE C NOMOR URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN UNIT JAB
1 2 3 4 5 6 7
UNSUR PIMPINAN
1 0 PIMPINAN
1 Kapolres KBP II B 1
2 Wakapolres AKBP III A 1
2
UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN/PELAYAN
2 0 BAGOPS
1 Kabagops KP III B 1
2 Paurmin IP/PNS III a/b IV B 1
3 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 1
4 Kasubbagbinops AKP IV A 1
5 Kasubbagdalops AKP IV A 1
6 Kasubbagkerma AKP IV A 1
7 Paur pada Subbag IP IV B 3
8 Pa Siaga IP IV B 3
9 Bamin BA/PNS II/I - 12
10 Banum PNS II/I - 3
27
3 0 BAGREN
1 Kabagren KP/PNS IVa III B 1
2 Paurmin IP/PNS III a/b IV B 1
3 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 1
4 Kasubbagstrajemen dan RB AKP/PNS III c/d IVA 1
5 Kasubbagrenprogar AKP/PNS III c/d IVA 1
3 4 5 6 7
6 Kasubbagdalprogar AKP/PNS III c/d IVA 1
7 Paur pada Subbag IP/PNS III a/b IV B 3
8 Bamin pada Subbag BA/PNS II/I - 6
9 Banum pada Subbag PNS II/I - 3
18
4 0 BAG SDM
1 Kabag SDM KP III B 1
2 Paurmin IP/PNS III a/b IV B 1
3 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 1
4 Kasubbagbinkar AKP/PNS III c/d IVA 1
5 Kasubbagwatpers AKP/PNS III c/d IVA 1
6 Kasubbagdalpers AKP/PNS III c/d IVA 1
7 Paur pada Subbag IP/PNS III a/b IV B 3
8 Bamin pada Paur BA/PNS II/I - 6
9 Banum pada Paur PNS II/I - 3
18
5 0 BAGLOG
1 Kabaglog KP III B 1
2 Paurmin IP/PNS III a/b IV B 1
3 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 1
4 Kasubbagbekpal AKP/PNS III c/d IVA 1
5 Kasubbagfaskon AKP/PNS III c/d IVA 1
6 Paur pada Subbag IP/PNS III a/b IV B 2
7 Bamin pada Subbag BA/PNS II/I - 4
8 Banum pada Subbag PNS II/I - 2
13
6 0 SIWAS
1 Kasiwas AKP IV A 1
2 Baurmin pada Kasi BA/PNS II/I - 1
3 4 5 6 7
3 Kasubsiopsnal IP IV B 1
4 Kasubsibin IP IV B 1
5 Kasubsidumas IP IV B 1
6 Bamin/Banum pada Subsi BA/PNS II/I - 3
8
7 0 SIPROPAM
1 Kasipropam AKP IV A 1
2 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 3
3 Kanitprovos IP IV B 1
4 Kanitpaminal IP IV B 1
5 Banit BA - 10
6 Banum PNS II/I - 2
18
8 0 SIHUMAS
1 Kasihumas AKP IV A 1
2 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 1
3 Kasubsi PIDM IP IV B 1
4 Kasubsipenmas IP IV B 1
5 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
6
9 0 SIKUM
1 Kasikum AKP IV A 1
2 Baurmin pada Kasi BA/PNS II/I - 1
3 Kasubsibankum IP/PNS III a/b IV B 1
4 Kasubsiluhkum IP/PNS III a/b IV B 1
5 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
6
3 4 5 6 7 10 0 SI TIK
1 Kasi TIK AKP IV A 1
2 Baurmin/Banum pada Kasi BA/PNS II/I - 1
3 Kasubsitekkom IP IV B 1
4 Kasubsitekinfo IP IV B 1
5 Bamin BA - 4
6 Banum PNS II/I - 2
10
11 0 SIUM
1 Kasium AKP/PNS III c/d IV A 1
2 Baurmin pada Kasi BA/PNS II/I - 1
3 Kasubsimintu IP/PNS III a/b IV B 1
4 Kasubsiyanma IP/PNS III a/b IV B 1
5 Bamin/Banum pada Paur BA/PNS II/I - 12
16
UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK
12 0 SPKT
1 Ka SPKT AKP IV A 1
2 Kanit IP IV B 3
3 Banit BA - 12
16
13 0 SATINTELKAM
1 Kasatintelkam KP III B 1
2 Wakasatintelkam AKP IV A 1
3 Kaurbinopsnal IP IV B 1
4 Bamin/Banum pada Kaurbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin/Banum pada Kaurmintu BA/PNS II/I - 1
7 Kauryanmin IP IV B 1
3 4 5 6 7
8 Bamin/Banum pada Kauryanmin BA/PNS II/I - 3
9 Kanit AKP IV A 4
10 Kasubnit IP IV B 8
11 Banit pada Subnit BA - 48
70
14 0 SATRESKRIM
1 Kasatreskrim KP III B 1
2 Wakasatreskrim AKP IV A 1
3 Kaurbinopsnal IP IV B 1
4 Bamin/Banum pada Kaurbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin pada Kaurmintu BA - 2
7 Banum pada Kaurmintu PNS II/I - 2
8 Kaurident AKP IV A 1
10 Baurident BA - 8
11 Kanit AKP IV A 5
12 Kasubnit IP IV B 10
13 Banit pada Subnit BA - 60
14 Banum pada Unit PNS II/I - 5
98
15 0 SATRES PPA DAN PPO *)
1 Kasatres PPA dan PPO KP III B 1 *) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
2 Wakasatres PPA dan PPO AKP IV A 1
3 Kaurbinopsnal IP IV B 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin pada Urmintu BA - 2
7 Banum pada Urmintu PNS II/I - 2
3 4 5 6 7
8 Kanit AKP IV A 3
9 Kasubnit IP IV B 6
10 Banit BA - 24
42
16 0 SATRESNARKOBA
1 Kasatresnarkoba KP III B 1
2 Wakasatresnarkoba AKP IV A 1
3 Kaurbinopsnal IP IV B 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin pada Urmintu BA - 2
7 Banum pada Urmintu PNS II/I - 2
8 Kanit AKP IV A 2
9 Kasubnit IP IV B 4
10 Banit BA - 24
39
17 0 SATBINMAS
1 Kasatbinmas KP III B 1
2 Wakasatbinmas AKP IV A 1
3 Kaurbinopsnal IP IV B 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
7 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 1
8 Kanitbinpolmas AKP IV A 1
9 Kasubnit IP IV B 1
10 Banit BA - 2
11 Banum pada Subnit PNS II/I - 1
12 Kanitbintibsos AKP IV A 1
13 Kasubnit IP IV B 1
3 4 5 6 7
14 Banit BA - 2
15 Banum pada Subnit PNS II/I - 1
16 Kanitbinkamsa AKP IV A 1
17 Kasubnit IP IV B 1
18 Banit BA - 2
19 Banum pada Subnit PNS II/I - 1
20 Kanitbhabinkamtibmas AKP IV A 1
21 Kasubnit IP IV B 1
22 Banit BA - 2
23 Banum pada Subnit PNS II/I - 1
26
18 0 SATSAMAPTA
1 Kasatsamapta KP IIIB 1
2 Wakasatsamapta AKP IV A 1
3 Kaurbinopsnal AKP IV A 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 1
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin pada Urmintu BA - 1
7 Banum pada Urmintu PNS II/I - 1
8 Kanitturjawali AKP IV A 1
9 Kasubnit IP IV B 2
10 Banit BA - 60
11 Banum pada Subnit PNS II/I - 1
12 Kanitpamobvit AKP IV A 1
13 Kasubnit IP IV B 2
14 Banit BA - 20
15 Banum pada Subnit PNS II/I - 1
16 Kanitdalmas AKP IV A 1
17 Kasubnit IP IV B 3
3 4 5 6 7
18 Banit BA - 90
19 Banum pada Subnit PNS II/I - 1
20 Kanitpolsatwa*) AKP IV A 1*) *) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolda setelah mendapat persetujuan Kapolri.
21 Kasubnit*) IP IV B 2*)
22 Banit*) BA - 8*)
23 Banum pada Subnit*) PNS II/I - 1*)
190 Jumlah tidak termasuk Unitpolsatwa 19 0 SATLANTAS
1 Kasatlantas KP III B 1
2 Wakasatlantas AKP IV A 1
3 Kaurbinopsnal IP IV B 1
4 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 3
6 Kaurmintu IP/PNS IIIa/b IV B 1
7 Bamin pada Urmintu BA - 2
8 Banum pada Urmintu PNS II/I - 2
9 Kanitturjagwali AKP IV A 1
10 Kasubnit IP IV B 2
11 Banit BA - 80
12 Kanitkamsel AKP IV A 1
13 Kasubnit IP IV B 3
14 Banit BA - 6
15 Kanitregident AKP IV A 1
16 Kasubnit IP IV B 3
17 Banit BA - 9
3 4 5 6 7
18 Kanitgakkum AKP IV A 1
19 Kasubnit IP IV B 2
20 Banit BA - 12
21 Banum pada Unit PNS II/I - 4
136
20 0 SATPAMOBVIT*)
1 Kasatpamobvit KP III B 1 *) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
2 Wakasatpamobvit AKP IV A 1
3 Kaurbinopsnal IP IV B 1
4 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 3
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
7 Kanitpamwaster AKP IV A 1
8 Panit IP IV B 2
9 Banit BA - 10
10 Banum PNS II/I - 2
11 Kanitpamwisata AKP IV A 1
12 Panit IP IV B 2
13 Banit BA - 8
14 Banum PNS II/I - 2
37
21 0 SATPOLAIRUD*)
1 Kasatpolair KP III B 1 *) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
2 Wakasatpolair AKP IV A 1
3 Kaurbinopsnal IP IV B 1
4 Bamin/Banum BA - 2
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
7 Kanitgakkum AKP IV A 1
3 4 5 6 7
8 Kasubnitlidik IP IV B 1
9 Kasubnittindak IP IV B 1
10 Banit BA - 12
11 Banum PNS II/I - 1
12 Kanitpatroli AKP IV A 1
13 Kasubnitpatwalair IP IV B 1
14 Kasubnitbinmasair IP IV B 1
15 Banit BA - 10
16 Banum PNS II/I - 1
17 Kanitharkan Kapal AKP IV A 1
18 Banit BA - 4
19 Banum PNS II/I - 1
20 ABK Kapal*)
*) sesuai jumlah kapal yang ada
44
22 0 SATTAHTI
1 Kasattahti AKP IV A 1
2 Baurmintu BA/PNS II/I - 1
3 Kanitwattah IP IV B 1
4 Kanitbarbuk IP IV B 1
5 Bamin pada Unit BA - 8
6 Banum pada Unit PNS II/I - 6
18
UNSUR PENDUKUNG
23 0 SIKEU
1 Kasikeu AKP/PNS III c/d IV A 1
2 Baurmin pada Kasi BA/PNS II/I - 1
3 Kasubsigaji IP/ PNS III a/b IV B 1
4 Kasubsiverif IP/ PNS III a/b IV B 1
3 4 5 6 7
5 Kasubsi APK IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 4
9
24 0 SIDOKKES
1 Kasidokkes AKP/PNS III c/d IV A 1
2 Paurmin pada Kasi IP/PNS III a/b IV B 1
3 Bamin/Banum pada Urmin BA/PNS II/I - 1
4 Kasubsidokpol IP/PNS III a/b IV B 1
5 Kasubsikespol IP/PNS III a/b IV B 1
6 Paur pada Subsi IP/PNS III a/b IV B 2
7 Bamin/Banum pada Subsi BA/PNS II/I - 2
9
REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL POLRES TIPE C NO UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN POLRI PNS JML TOTAL KET KBP AKBP KP AKP IP BA JML IV III II/I JML 1 PIMPINAN 1 1
2
2
2 BAGOPS
1 3 6 7 17
1 9 10 27 3 BAGREN
1 2 2 4 9
3 6 9 18 4 BAG SDM
1 2 2 4 9
3 6 9 18 5 BAG LOG
1 1 2 3 7
2 4 6 13 6 SIWAS
1 3 2 6
2 2 8 7 SIPROPAM
1 2 12 15
3 3 18 8 SIHUMAS
1 2 1 4
2 2 6 9 SIKUM
1 1 1 3
1 2 3 6 10 SI TIK
1 2 4 7
3 3 10 11 SIUM
1 1 6 8
1 7 8 16 12 SPKT
1 3 12 16
0 16 13 SATINTELKAM
1 5 10 48 64
1 5 6 70 14 SATRESKRIM
1 7 11 70 89
1 8 9 98 Jumlah DSP sudah dikurangi setelah dibentuk Satuan Reserse PPA dan PPO 15 SATRES PPA DAN PPO*)
1 4 7 26 38
1 3 4 42 *) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri 16 SATRESNARKOBA
1 3 5 26 35
1 3 4 39
17 SATBINMAS
1 5 5 8 19
1 6 7 26 18 SATSAMAPTA
1 5 7 171 184
1 5 6 190 19 SATLANTAS
1 5 11 109 126
1 9 10 136
NO UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN POLRI PNS JML TOTAL KET KBP AKBP KP AKP IP BA JML IV III II/I JML 20 SATPAMOBVIT*)
1 3 5 18 27
1 9 10 37 *) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri 21 SATPOLAIRUD*)
1 4 5 28 38
1 5 6 44 *) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri 22 SATTAHTI
1 2 9 12
6 6 18
23 SIKEU
1 2 2 5
1 3 4 9 24 SIDOKKES
1 2 1 4
3 2 5 9 JUMLAH 1 1 13 59 98 572 744 0 24 108 132 876 *) Jumlah total jika unit organisasi skeleton seluruhnya terbentuk
d. POLRES TIPE D
NOMOR URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN UNIT JAB 1 2 3 4 5 6 7
UNSUR PIMPINAN
1 0 PIMPINAN
1 Kapolres AKBP III A 1
2 Wakapolres KP III B 1
2
UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN/PELAYAN
2 0 BAGOPS
1 Kabagops KP III B 1
2 Paurmin IP/PNS III a/b IV B 1
3 Kasubbagbinops AKP IV A 1
4 Kasubbagdalops AKP IV A 1
5 Kasubbagkerma AKP IV A 1
6 Paur pada Subbag IP IV B 3
7 Pasiaga IP IV B 3
8 Bamin pada Subbag BA - 9
9 Banum pada Subbag PNS II/I - 3
23
3 0 BAGREN
1 Kabagren KP III B 1
2 Paurmin IP/PNS III a/b IV B 1
3 Kasubbagstrajemen dan RB AKP/PNS III c/d IV A 1
4 Kasubbagrenprogar AKP/PNS III c/d IV A 1
5 Kasubbagdalprogar AKP/PNS III c/d IV A 1
6 Paur pada Subbag IP/PNS III a/b IV B 3
7 Bamin pada Subbag BA - 6
NOMOR URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN UNIT JAB 1 2 3 4 5 6 7
8 Banum pada Subbag PNS II/I - 3
17
4 0 BAG SDM
1 Kabag SDM KP III B 1
2 Paurmin IP/PNS III a/b IV B 1
3 Kasubbagbinkar AKP/PNS III c/d IV A 1
4 Kasubbagwatpers AKP/PNS III c/d IV A 1
5 Kasubbagdalpers AKP/PNS III c/d IV A 1
6 Paur pada Subbag IP/PNS III a/b IV B 3
7 Bamin pada Paur BA/PNS II/I - 3
8 Banum pada Paur PNS II/I - 3
14
5 0 BAGLOG
1 Kabaglog KP III B 1
2 Paurmin IP/ PNS III a/b IV B 1
3 Kasubbagbekpal AKP/PNS III c/d IVA 1
4 Kasubbagfaskon AKP/PNS III c/d IVA 1
5 Paur pada Subbag IP/PNS III a/b IV B 2
6 Bamin pada Subbag BA/PNS II/I - 2
7 Banum pada Subbag PNS II/I - 2
10
6 0 SIWAS
1 Kasiwas AKP IV A 1
2 Baurmin pada Kasi BA/PNS II/I - 1
3 Kasubsiopsnal IP IV B 1
4 Kasubsibin IP IV B 1
5 Kasubsidumas IP IV B 1
NOMOR URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN UNIT JAB 1 2 3 4 5 6 7
6 Bamin/Banum pada Subsi BA/PNS II/I - 3
8
7 0 SIPROPAM
1 Kasipropam AKP IV A 1
2 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
3 Kanitprovos IP IV B 1
4 Kanitpaminal IP IV B 1
5 Banit BA - 10
6 Banum BA - 2
17
8 0 SIHUMAS
1 Kasihumas AKP IV A 1
2 Kasubsi PIDM IP IV B 1
3 Kasubsipenmas IP IV B 1
4 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
5
9 0 SIKUM
1 Kasikum AKP IV A 1
2 Kasubsibankum IP/PNS III a/b IV B 1
3 Kasubsiluhkum IP/PNS III a/b IV B 1
4 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
5
10 0 SI TIK
1 Kasi TIK IP IV B 1
2 Baurmin/Banum pada Kasi BA/PNS II/I - 1
3 Baurtekkom BA - 1
4 Baurtekinfo BA - 1
NOMOR URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN UNIT JAB 1 2 3 4 5 6 7
5 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 4
8
11 0 SIUM
1 Kasium IP/PNS III a/b IV B 1
2 Basubsimintu BA/PNS II/I
1
3 Basubsiyanma BA/PNS II/I
1
4 Bamin BA - 5
5 Banum PNS II/I - 5
13
UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK
12 0 SPKT
1 Ka SPKT IP IV B 1
2 Kanit IP IV B 3
3 Banit BA - 9
13
13 0 SATINTELKAM
1 Kasatintelkam AKP IV A 1
2 Kaurbinopsnal IP IV B 1
3 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 1
4 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
5 Bamin/Banum pada Urmintu BA/PNS II/I - 1
6 Kauryanmin IP IV B 1
7 Bamin/Banum pada Uryanmin BA - 3
8 Kanit IP IV B 4
9 Banit BA - 40
53
NOMOR URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN UNIT JAB 1 2 3 4 5 6 7 14 0 SATRESKRIM
1 Kasatreskrim AKP IV A 1
2 Kaurbinopsnal IP IV B 1
3 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 1
4 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
5 Bamin pada Urmintu BA - 4
6 Banum pada Urmintu PNS II/I - 2
7 Kaurident IP IV B 1
8 Baurident BA - 8
9 Kanit IP IV B 3
10 Banit BA - 30
11 Banum pada Unit PNS II/I - 3
55
15 0 SATRES PPA DAN PPO*)
*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
1 Kasatres PPA DAN PPO AKP IV A 1
2 Kaurbinopsnal IP IV B 1
3 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 1
4 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
5 Bamin BA - 2
6 Banum PNS II/I - 2
7 Kanit IP IV B 3
8 Banit BA - 18
29
16 0 SATRESNARKOBA
1 Kasatresnarkoba AKP IV A 1
2 Kaurbinopsnal IP IV B 1
3 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 1
NOMOR URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN UNIT JAB 1 2 3 4 5 6 7
4 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
5 Bamin pada Urmintu BA - 2
6 Banum pada Urmintu PNS II/I - 2
7 Kanit IP IV B 2
8 Banit BA - 16
26
17 0 SATBINMAS
1 Kasatbinmas AKP IV A 1
2 Kaurbinopsnal IP IV B 1
3 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 1
4 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
5 Bamin BA - 2
6 Banum PNS II/I - 2
7 Kanitbinpolmas IP IV B 1
8 Banit BA - 3
9 Kanitbintibsos IP IV B 1
10 Banit BA - 3
11 Kanitbinkamsa IP IV B 1
12 Banit BA - 3
13 Kanitbhabinkamtibmas IP IV A 1
14 Banit BA - 3
24
18 0 SATSAMAPTA
1 Kasatsamapta AKP IV A 1
2 Kaurbinopsnal IP IV B 1
3 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 1
4 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
NOMOR URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN UNIT JAB 1 2 3 4 5 6 7
5 Bamin pada Urmintu BA - 1
6 Banum pada Urmintu PNS II/I - 1
7 Kanitturjawali IP IV B 1
8 Banit BA - 40
9 Kanitpamobvit IP IV B 1
10 Banit BA - 10
11 Kanitdalmas IP IV B 2
12 Kasubnit IP IV B 2
13 Banit BA - 60
14 Kanitpolsatwa*) IP IV B 1*) *) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolda setelah mendapat persetujuan Kapolri.
15 Banit*) BA - 6*)
16 Banum pada Unit*) PNS II/I - 4*)
122 Jumlah tidak termasuk Unitpolsatwa 19 0 SATLANTAS
1 Kasatlantas AKP IV A 1
2 Kaurbinopsnal IP IV B 1
3 Bamin/Banum pada Urbinopsnal BA/PNS II/I - 1
4 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
5 Bamin pada Urmintu BA
2
6 Banum pada Urmintu PNS II/I
2
7 Kanitturjagwali IP IV B 1
8 Banit BA
50
NOMOR URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN UNIT JAB 1 2 3 4 5 6 7
9 Kanitkamsel IP IV B 1
10 Banit BA
6
11 Kanitregident IP IV B 1
12 Banit BA
6
13 Kanitgakkum IP IV B 1
14 Banit BA
10
15 Banum pada Unit PNS II/I - 4
88
20 0 SATPAMOBVIT*)
*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
1 Kasatpamobvit AKP IV A 1
3 Kaurbinopsnal IP IV B 1
4 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 3
5 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
6 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
7 Kanitpamwaster IP IV B 1
8 Panit IP IV B 1
9 Banit BA - 8
10 Banum PNS II/I - 1
11 Kanitpamwisata IP IV B 1
12 Panit IP IV B 1
13 Banit BA - 6 1
14 Banum PNS II/I -
28
21 0 SATPOLAIRUD*)
*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
1 Kasatpolairud AKP IV A 1
2 Kaurbinopsnal IP IV B 1
3 Bamin/Banum BA - 2
NOMOR URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN UNIT JAB 1 2 3 4 5 6 7
4 Kaurmintu IP/PNS III a/b IV B 1
5 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 2
6 Kanitgakkum IP IV B 1
7 Kasubnitlidik IP IV B 1
8 Kasubnittindak IP IV B 1
9 Banit BA - 8
10 Banum PNS II/I - 1
11 Kanitpatroli IP IV B 1
12 Kasubnitpatwalair IP IV B 1
13 Kasubnitbinmasair IP IV B 1
14 Banit BA - 6
15 Banum PNS II/I - 1
16 Kanitharkan Kapal IP IV B 1
17 Banit BA - 3
18 Banum PNS II/I - 1
19 ABK Kapal*)
*) sesuai jumlah kapal yang ada
34
22 0 SATTAHTI
1 Kasattahti IP IV B 1
2 Baurmintu/Banum BA/PNS II/I - 1
3 Banitwattah BA - 1
4 Banitbarbuk BA - 1
5 Banit pada unit BA - 4
8
NOMOR URAIAN PANGKAT ESELON JUMLAH KETERANGAN UNIT JAB 1 2 3 4 5 6 7
2 UNSUR PENDUKUNG
23 0 SIKEU
1 Kasikeu IP/PNS III a/b IV B 1
2 Bamin BA - 4
3 Banum PNS II/I - 4
9
24 0 SIDOKKES
1 Kasidokkes IP/PNS III a/b IV B 1
2 Baurmin BA/PNS II/I - 1
3 Baursidokpol BA/PNS II/I - 1
4 Baursikespol BA/PNS II/I - 1
5 Bamin/Banum BA/PNS II/I - 4
8
REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL POLRES TIPE D
NO UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN POLRI PNS JML TOTAL KET KBP AKBP KP AKP IP BA JML IV III II/I JML 1 PIMPINAN
1 1
2
2
2 BAGOPS
1 3 6 9 19
1 3 4 23 3 BAGREN
1 1 2 6 10
4 3 7 17 4 BAG SDM
1 3 1 3 8
3 3 6 14 5 BAG LOG
1 2 1 2 6
2 2 4 10 6 SIWAS
1 3 3 7
1 1 8 7 SIPROPAM
1 2 12 15
2 2 17 8 SIHUMAS
1 2
3
2 2 5 9 SIKUM
1 1 1 3
1 1 2 5 10 SI TIK
1 7 8
8 11 SIUM
1 7 8
5 5 13 12 SPKT
4 9 13
13 13 SATINTELKAM
1 6 43 50
1 2 3 53 14 SATRESKRIM
1 5 42 48
1 6 7 55 Jumlah DSP sudah dikurangi setelah dibentuk Satuan Reserse PPA dan PPO 15 SATRES PPA DAN PPO*)
1 4 20 25
1 3 4 29 *) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri 16 SATRESNARKOBA
1 3 18 22
1 3 4 26
17 SATBINMAS
1 5 14 20
1 3 4 24 18 SATSAMAPTA
1 7 111 119
1 2 3 122
NO UNSUR UNIT ORGANISASI & JABATAN POLRI PNS JML TOTAL KET KBP AKBP KP AKP IP BA JML IV III II/I JML 19 SATLANTAS
1 5 74 80
1 7 8 88 20 SATPAMOBVIT*)
1 5 14 20
1 7 8 28 *) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri 21 SATPOLAIRUD*)
1 8 19 28
1 5 6 34 *) Pembentukan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri 22 SATTAHTI
1 6 7
1 1 8
23 SIKEU
1 4 5
4 4 9 24 SIDOKKES
1 4 5
3 3 8 JUMLAH 0 1 5 22 75 428 531 0 20 68 88 619 *) Jumlah total jika unit organisasi skeleton seluruhnya terbentuk
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
LISTYO SIGIT PRABOWO
Paraf:
1. Pemprakarsa/
Karolemtala Stamarena Polri: …..
2. Waastamarena Kapolri : ......
3. Astamarena Kapolri: …..
4. Kadivkum Polri : …..
5. Kasetum Polri : …..
6. Wakapolri : ……