PERBAN

Peraturan Badan Nomor 42 Tahun 2022 tentang PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PERBAN Nomor 42 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jangka waktu tertentu. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan analisis di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Pejabat Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan analisis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. 6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

BAB II

PENGHITUNGAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator: a. target jumlah perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola; b. kompleksitas mitra dalam pengelolaan science park; dan c. kompleksitas target inovasi dan teknologi yang diterapkan. (2) Target jumlah perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah target kegiatan fasilitasi hasil riset dan inovasi untuk memperoleh kekayaan intelektual rata-rata per tahun. (3) Kompleksitas mitra dalam pengelolaan science park sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai melalui banyaknya target jumlah tenant atau perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina atau diinkubasi rata-rata per tahun. (4) Kompleksitas target inovasi dan teknologi yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai melalui banyaknya target lisensi atau kerja sama berbasis kekayaan intelektual rata-rata per tahun. (5) Target jumlah perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola, kompleksitas mitra dalam pengelolaan science park, dan kompleksitas target inovasi dan teknologi yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu pada dokumen target rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

(1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada suatu Instansi Pemerintah merupakan akumulasi dari Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan total penjumlahan dari: a. rasio Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap proses alih teknologi dikali jumlah target perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola; b. rasio Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap pengelolaan science park dikali jumlah target tenant atau perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina atau diinkubasi rata- rata per tahun; dan c. rasio Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap program kemitraan dikali jumlah target lisensi atau kerja sama berbasis kekayaan intelektual rata-rata per tahun. (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pembulatan ke atas ke satuan terdekat. (4) Ketentuan mengenai Rasio Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan Nomor 42 Tahun 2022 tentang PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9