Peraturan Badan Nomor 39 Tahun 2022 tentang PENGHITUNGAN ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional kurator koleksi hayati yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan bidang kurasi koleksi keanekaragaman hayati dalam jangka waktu tertentu. 2. Koleksi Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Koleksi adalah spesimen dan isolat yang dikelola menggunakan metode tertentu dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kurasi koleksi keanekaragaman hayati. 5. Pejabat Fungsional Kurator Koleksi Hayati yang selanjutnya disebut Kurator Koleksi Hayati adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kurasi koleksi keanekaragaman hayati. 6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. 7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator: a. jumlah target Koleksi; b. jumlah Koleksi yang dikelola; dan c. jenis Koleksi yang dikelola. (2) Jumlah target Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah target penambahan Koleksi rata-rata pertahun. (3) Jumlah Koleksi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah target penambahan jenis Koleksi yang dikelola rata-rata pertahun. (4) Jenis Koleksi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) merupakan Koleksi jenis baru. (5) Jumlah target Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah Koleksi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada dokumen target rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan pengelolaan Koleksi.

Pasal 3

(1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati pada suatu Instansi Pemerintah merupakan akumulasi dari Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rasio Kurator Koleksi Hayati terhadap target Koleksi dikali jumlah target Koleksi. (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rasio Kurator Koleksi Hayati terhadap jumlah Koleksi yang dikelola dikali jumlah Koleksi yang dikelola. (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku pembulatan ke atas ke satuan terdekat (5) Ketentuan mengenai Rasio Kurator Koleksi Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah mengajukan usulan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati kepada Instansi Pembina melalui unit kerja yang menyelenggarakan tugas pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan: a. rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); dan b. penghitungan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Instansi Pembina memberikan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati berdasarkan hasil reviu terhadap usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati.

Pasal 6

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah mengajukan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan memberikan tembusan kepada Instansi Pembina. (2) Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati dari Instansi Pembina dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan. (3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati dilakukan oleh Instansi Pemerintah. (2) Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap terjadi perubahan rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan pengelolaan Koleksi. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 8

Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati secara nasional dilakukan oleh Instansi Pembina.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2022 KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. LAKSANA TRI HANDOKO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KOLEKSI HAYATI RASIO KURATOR KOLEKSI HAYATI A. Rasio Kurator Koleksi Hayati terhadap jumlah Koleksi untuk Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati ahli pertama ditentukan sebesar (satu per empat puluh). B. Rasio Kurator Koleksi Hayati terhadap jumlah Koleksi untuk Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati ahli muda ditentukan sebesar (satu per empat puluh lima). C. Rasio Kurator Koleksi Hayati terhadap jumlah Koleksi untuk Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati ahli madya ditentukan sebesar (satu per lima puluh). D. Rasio Kurator Koleksi Hayati terhadap jumlah Koleksi yang dikelola Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati ahli utama ditentukan sebesar (satu per tiga). KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. LAKSANA TRI HANDOKO LAMPIRAN II PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KOLEKSI HAYATI FORMULASI PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KOLEKSI HAYATI A. Formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati setiap jenjang sebagai berikut: FormasiKur = FormasiKurpertama + FormasiKurmuda + FormasiKurmadya + FormasiKurutama FormasiKurpertama = RasiobebankerjaKurpertama × Targetkoleksi= Targetkoleksi FormasiKurmuda = RasiobebankerjaKurmuda × Targetkoleksi = Targetkoleksi FormasiKurmadya = RasiobebankerjaKurmadya × Tagretkoleksi = Targetkoleksi FormasiKurutama = RasiobebankerjaKurutama × Targetkol baru = Targetkol baru B. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati Sebuah unit organisasi Kurasi Koleksi Keanekaragaman Hayati memiliki target rata-rata per tahun penambahan koleksi sebanyak 7.500 spesimen dan penambahan koleksi jenis baru sebanyak 20 jenis. FormasiKur = ( Targetkoleksi) + ( Targetkoleksi) + ( Targetkoleksi) + ( Targetkol baru) FormasiKur = ( × 7500) + ( × 7500) + ( × 7500) + ( × 20) Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati setiap jenjang yaitu: a. Jenjang ahli pertama sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) orang b. Jenjang ahli muda sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) orang c. Jenjang ahli madya sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang d. Jenjang ahli utama sebanyak 7 (tujuh) orang Total Kebutuhan sebanyak 512 (lima ratus dua belas) orang KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. LAKSANA TRI HANDOKO

Peraturan Badan Nomor 39 Tahun 2022 tentang PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KOLEKSI HAYATI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9