PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2022 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN MENU KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

PERBAN Nomor 7 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. 2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik BOK POM adalah dana yang diampu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah. 3. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. 4. Toko Obat/Pedagang Eceran Obat yang selanjutnya disebut Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. 5. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. 6. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. 7. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP- IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. 8. Nomor Pangan Produksi IRTP yang selanjutnya disebut Nomor P-IRT adalah nomor pangan produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan produksi IRTP. 9. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disebut PKP adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi di bidang penyuluhan keamanan pangan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan olahan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dan pendampingan IRTP atau usaha mikro dan kecil dari organisasi yang kompeten. 10. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau District Food Inspector yang selanjutnya disebut DFI adalah tenaga pengawas yang mempunyai kompetensi di bidang keamanan pangan untuk melakukan pengawasan pangan olahan industri rumah tangga. 11. Kader Keamanan Pangan adalah kader yang terpilih dan telah mengikuti bimbingan teknis keamanan pangan serta memenuhi persyaratan sebagai kader yang berperan aktif untuk melakukan pemberdayaan dan atau peningkatan pengetahuan dan kesadaran komunitasnya secara sukarela memberdayakan komunitasnya. 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 13. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. 14. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. 15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 16. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan. 17. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 3

Koreksi

(1) DAK Nonfisik BOK POM terdiri atas rincian menu: a. penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin Apotek, Toko Obat, dan UMOT; b. pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (PIRT) dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRTP; c. pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan; danpeningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Rincian kegiatan pada menu penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin Apotek, Toko Obat, dan UMOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pembinaan dan pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan; dan b. pembinaan dan pengawasan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan. (3) Rincian kegiatan pada menu pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (PIRT) dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRTP. (4) Rincian kegiatan pada menu pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pengawasan sarana IRTP; dan b. pengawasan produk PIRT. (5) Rincian kegiatan pada menu peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan obat dan makanan; dan b. bimbingan teknis Kader Keamanan Pangan.

BAB II

PENGELOLAAN DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN POM

Pasal 4

Koreksi

Pengelolaan DAK Nonfisik BOK POM meliputi: a. perencanaan dan penganggaran; b. pelaksanaan kegiatan; c. pelaporan; dan d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan data teknis yang digunakan Pemerintah Daerah dalam pengawasan obat dan makanan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan tembusan kepada Sekretaris Utama. (2) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas: a. Jumlah petugas pengawas sarana pelayanan kefarmasian; b. jumlah sarana pelayanan kefarmasian meliputi Apotek dan Toko Obat; c. jumlah UMOT; d. jumlah tenaga teknis kefarmasian UMOT; e. jumlah IRTP; f. jumlah SPP-IRT; dan g. jumlah tenaga pengawas pangan. (3) Selain data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPOM menggunakan data dukung yang terdiri atas: a. Destinasi Pariwisata Prioritas dan Industri Kecil dan Menengah (DPP/IKM); b. desa wisata; dan c. jumlah penduduk, sebagai bahan pertimbangan bagi BPOM dalam MENETAPKAN usulan daerah penerima dan penghitungan alokasi DAK Nonfisik BOK POM. (4) Penetapan usulan daerah penerima dan alokasi DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. (5) Penetapan alokasi DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) BPOM menyampaikan rincian menu dan penyusunan rencana kegiatan anggaran DAK Nonfisik BOK POM yang memuat alokasi anggaran masing-masing Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik BOK POM serta data dukung yang mengacu pada besaran alokasi dan target DAK Nonfisik BOK POM per rincian menu dan rincian kegiatan, kebutuhan dan prioritas kegiatan daerah, standar biaya daerah, serta ketentuan pelaksanaan anggaran DAK Nonfisik BOK POM. (3) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. rancangan anggaran biaya dan kerangka acuan kerja untuk setiap rincian menu DAK Nonfisik BOK POM; b. data sarana pelayanan kefarmasian meliputi Apotek dan Toko Obat; c. data UMOT dan calon UMOT; d. data tenaga teknis kefarmasian UMOT; e. data sarana IRTP terbaru; f. data SPP-IRT yang diterbitkan terbaru; g. data sumber daya manusia pengawas farmasi, PKP, dan DFI terbaru; dan h. standar satuan harga Pemerintah Daerah. (4) Dalam hal penyusunan rencana kegiatan anggaran DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan realokasi anggaran terhadap rincian menu dan penyusunan rencana kegiatan DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Penyusunan rencana kegiatan anggaran DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dengan tetap menjaga pencapaian target output minimal yang telah ditetapkan di setiap rincian kegiatan. (6) Hasil realokasi anggaran antar rincian menu dan rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pembahasan bersama antara BPOM dan Pemerintah Daerah Penerima DAK dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan. (7) Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik BOK POM ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan MENETAPKAN dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 7

(1) Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan. (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik BOK POM yang telah disepakati bersama dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatan dalam rangka: a. efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan; dan/atau b. penerapan protokol kesehatan di wilayah masing- masing. (4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan rencana kegiatan dan anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan dengan melakukan revisi anggaran antar rincian menu dan rincian kegiatan serta tetap menjaga pencapaian output yang telah disetujui pada setiap rincian kegiatan. (5) Revisi anggaran antar rincian menu dan rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang masih sesuai dengan detail item kegiatan pada rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). (6) Revisi anggaran antar rincian menu dan rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran perubahan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan DAK Nonfisik BOK POM per rincian menu yang terdiri atas: a. realisasi penyerapan anggaran; b. realisasi kegiatan; c. permasalahan dalam pelaksanaan; dan d. rencana tindak lanjut. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan melalui aplikasi SMART POM.

Pasal 9

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh: a. Kepala Badan; dan b. Kepala Dinas Kesehatan yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan provinsi. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan: a. secara mandiri oleh unit eselon I BPOM pengampu kegiatan DAK Nonfisik BOK POM; dan b. secara terpadu oleh Sekretaris Utama bersama unit eselon I BPOM pengampu kegiatan DAK Nonfisik BOK POM, Inspektorat Utama BPOM, dan UPT BPOM. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. ketepatan waktu penyampaian laporan; b. realisasi target setiap rincian kegiatan DAK Nonfisik BOK POM; c. realisasi penyerapan anggaran setiap rincian kegiatan DAK Nonfisik BOK POM; d. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah disetujui oleh BPOM; dan e. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM di daerah dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik BOK POM pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

Pengelolaan DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan data teknis yang digunakan Pemerintah Daerah dalam pengawasan obat dan makanan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan tembusan kepada Sekretaris Utama. (2) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas: a. Jumlah petugas pengawas sarana pelayanan kefarmasian; b. jumlah sarana pelayanan kefarmasian meliputi Apotek dan Toko Obat; c. jumlah UMOT; d. jumlah tenaga teknis kefarmasian UMOT; e. jumlah IRTP; f. jumlah SPP-IRT; dan g. jumlah tenaga pengawas pangan. (3) Selain data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPOM menggunakan data dukung yang terdiri atas: a. Destinasi Pariwisata Prioritas dan Industri Kecil dan Menengah (DPP/IKM); b. desa wisata; dan c. jumlah penduduk, sebagai bahan pertimbangan bagi BPOM dalam MENETAPKAN usulan daerah penerima dan penghitungan alokasi DAK Nonfisik BOK POM. (4) Penetapan usulan daerah penerima dan alokasi DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. (5) Penetapan alokasi DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) BPOM menyampaikan rincian menu dan penyusunan rencana kegiatan anggaran DAK Nonfisik BOK POM yang memuat alokasi anggaran masing-masing Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik BOK POM serta data dukung yang mengacu pada besaran alokasi dan target DAK Nonfisik BOK POM per rincian menu dan rincian kegiatan, kebutuhan dan prioritas kegiatan daerah, standar biaya daerah, serta ketentuan pelaksanaan anggaran DAK Nonfisik BOK POM. (3) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. rancangan anggaran biaya dan kerangka acuan kerja untuk setiap rincian menu DAK Nonfisik BOK POM; b. data sarana pelayanan kefarmasian meliputi Apotek dan Toko Obat; c. data UMOT dan calon UMOT; d. data tenaga teknis kefarmasian UMOT; e. data sarana IRTP terbaru; f. data SPP-IRT yang diterbitkan terbaru; g. data sumber daya manusia pengawas farmasi, PKP, dan DFI terbaru; dan h. standar satuan harga Pemerintah Daerah. (4) Dalam hal penyusunan rencana kegiatan anggaran DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan realokasi anggaran terhadap rincian menu dan penyusunan rencana kegiatan DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Penyusunan rencana kegiatan anggaran DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dengan tetap menjaga pencapaian target output minimal yang telah ditetapkan di setiap rincian kegiatan. (6) Hasil realokasi anggaran antar rincian menu dan rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pembahasan bersama antara BPOM dan Pemerintah Daerah Penerima DAK dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan. (7) Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik BOK POM ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan MENETAPKAN dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2022 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN MENU KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13