Peraturan Badan Nomor 22-6-pbi-2020 Tahun 2020 tentang PE...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6045) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/17/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6290) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 2 diubah dan ayat (2) huruf b Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 4

Koreksi

(1) Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa: a. surat berharga syariah; dan/atau b. Aset Pembiayaan. (2) Jenis surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. SBIS; b. SukBI; c. SBSN; dan/atau d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan: 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi; 2. aktif diperdagangkan; dan 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. merupakan pembiayaan dengan akad mudharabah, akad musyarakah, dan/atau akad ijarah nonjasa; b. kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut; c. bukan merupakan pembiayaan konsumsi kecuali pembiayaan pemilikan rumah; d. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah dengan nilai paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari plafon pembiayaan; e. bukan merupakan pembiayaan kepada pihak terkait Bank; f. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; g. sisa jangka waktu jatuh waktu pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJPS; h. saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon pembiayaan; i. memiliki akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum; j. telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir; k. dalam akad pembiayaan antara Bank dan nasabah tercantum klausul bahwa pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain; dan l. telah tercantum dalam laporan daftar Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan secara berkala kepada Bank INDONESIA. (4) Surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS dalam hal: a. Bank tidak memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c; atau b. Bank memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS. (5) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS apabila pada saat permohonan PLJPS Bank tidak memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS atau surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS. (6) Dalam hal diperlukan, Bank INDONESIA dapat meminta agunan lain setelah agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencukupi. (7) Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria agunan, mekanisme pengagunan, dan dokumen agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Koreksi

(1) Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank INDONESIA. (1a) Bank menjamin agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJPS. (2) Bank tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS. (3) Bank harus mengganti agunan PLJPS, apabila: a. agunan PLJPS tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2); b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 1; c. terdapat pelunasan pembiayaan yang menjadi agunan PLJPS oleh nasabah Bank; dan/atau d. Aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi persyaratan kolektibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, sehingga nilai agunan PLJPS mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJPS. (4) Penggantian agunan PLJPS diprioritaskan dengan agunan berupa surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (5) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat digunakan sebagai pengganti agunan PLJPS apabila Bank tidak memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS atau surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS. (6) Selama Bank INDONESIA memproses penggantian agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada periode pemberian PLJPS, Bank tetap dapat mengajukan pencairan PLJPS sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan agunan PLJPS yang mencukupi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian agunan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 4. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), serta ayat (6) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Koreksi

(1) Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJPS. (2) Bank menyampaikan laporan daftar Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. (3a) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak laporan untuk posisi akhir bulan Juni 2020. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah posisi akhir bulan bersangkutan termasuk koreksi laporan. (5) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan PLJPS dengan agunan Aset Pembiayaan. (6) Dihapus. (7) Bank INDONESIA dapat meminta Bank untuk menyampaikan dokumen pendukung dari Aset Pembiayaan yang dilaporkan dalam laporan daftar Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan daftar Aset Pembiayaan serta dokumen pendukung diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Koreksi

(1) Permohonan PLJPS diajukan oleh Bank secara tertulis kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK. (2) Permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. surat pernyataan Bank bahwa: 1. Bank mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; 2. aset yang menjadi agunan PLJPS berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 3. Bank tidak akan memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJPS yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); 4. Bank sanggup untuk membayar segala kewajiban terkait PLJPS; 5. Bank menjamin kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan dan kesanggupan Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank INDONESIA; 6. Bank menjamin agunan PLJPS telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1a); b. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Bank bahwa pemegang saham pengendali Bank menjamin pelunasan PLJPS serta sanggup untuk menerbitkan jaminan pribadi (personal guarantee) dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali; c. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; d. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS; e. daftar rekapitulasi Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan dan/atau ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal terdapat agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan; f. surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai permohonan PLJPS dan/atau penggunaan aset Bank sebagai agunan PLJPS; g. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank, termasuk perubahannya; dan h. dokumen lain yang diminta oleh Bank INDONESIA. (3) Bank wajib menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan kepada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 tetap dan penjelasan ayat (2) Pasal 11 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal. 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) Bank INDONESIA berwenang menghentikan pencairan PLJPS sebelum jatuh waktu dalam hal menurut penilaian OJK yang disampaikan kepada Bank INDONESIA, Bank tidak lagi memenuhi persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian pencairan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2020 GUBERNUR BANK INDONESIA, ttd PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 22-6-pbi-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/4/PBI/2017 TENTANG PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 16

Pasal II