KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA RI

KEPPRES Nomor 89 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Kepolisian Negara Republik INDONESIA merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memeliharaan keamanan dalam negeri.

Pasal 2

(1) Kepolisian Negara Republik INDONESIA berkedudukan langsung di bawah PRESIDEN. (2) Kepolisian Negara Republik INDONESIA dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik INDONESIA yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (3) Kepolisian Negara Republik INDONESIA berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam urusan yustisial dan dengan Departemen Dalam Negeri dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 3

Ketentuan tentang susunan, sebutan dan tanda pangkat Kepolisian Negara Republik INDONESIA diubah dan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik INDONESIA.

Pasal 4

Menyiapkan Rancangan UNDANG-UNDANG pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik INDONESIA selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 5

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 102

Pasal 1

Koreksi

Kepolisian Negara Republik INDONESIA merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memeliharaan keamanan dalam negeri.

Pasal 2

Pasal 3

Ketentuan tentang susunan, sebutan dan tanda pangkat Kepolisian Negara Republik INDONESIA diubah dan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik INDONESIA.

Pasal 4

Menyiapkan Rancangan UNDANG-UNDANG pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik INDONESIA selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Keputusan PRESIDEN ini.