KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN RI

KEPPRES Nomor 81 Tahun 2004

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak. (2) Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN hanya berhak mendapatkan sumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 2

Nilai pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setinggi-tingginya Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 3

Pengadaan rumah kediaman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Sekretaris Negara.

Pasal 5

(1) Pemberian rumah kepada masing-masing Mantan dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Negara. (2) Keputusan Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. nama Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN; b. letak rumah; c. luas dan harga dari tanah dan bangunan. Pasal 6 …

Pasal 6

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 102.

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Nilai pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setinggi-tingginya Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 3

Pengadaan rumah kediaman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Sekretaris Negara.