KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985 tentang PELAKSANAAN PEMILIHAM UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

KEPPRES Nomor 80 Tahun 1985

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pemungutan suara berpedoman kepada ketentuan Pasal 96 sampai dengan Pasal 131 dan Pasal 133 PERATURAN PEMERINTAH dengan ketentuan bahwa : a. apabila Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II belum terbentuk, saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 PERATURAN PEMERINTAH dapat diusulkan oleh Dewan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan di Daerah Tingkat I; b. untuk pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II digunakan tanda pemberian suara sebagai pengganti surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 PERATURAN PEMERINTAH yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum; c. untuk keperluan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 PERATURAN PEMERINTAH, bagi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II di tiap TPS disediakan 9 (sembilan) kotak suara sebagai tempat memasukkan tanda pemberian suara dari pemilih dan 3 (tiga) bilik pemberian suara yang diatur sebagai berikut : i. 3 (tiga) kotak suara untuk keanggotaan DPR di bilik pemberian suara DPR; ii. 3 (tiga) kotak suara untuk keanggotaan DPRD I di bilik pemberian suara DPRD I; iii. 3 (tiga) kotak suara untuk keanggotaan DPRD II di bilik pemberian suara DPRD III; d. dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (8) PERATURAN PEMERINTAH, pemilih memasukkan tanda pemberian suara ke dalam salah satu dari 3 (tiga) kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c. (2) Tata cara penyelenggaraan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan penghitungan suara berpedoman kepada ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 148 PERATURAN PEMERINTAH; (2) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 huruf b dan huruf d dengan menghitung junlah tanda pemberian suara dari setiap kotak suara dan jumlah tersebut merupakan jumlah suara yang diperoleh Organisasi yang bersangkutan; (3) Tata cara pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985 tentang PELAKSANAAN PEMILIHAM UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12