KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2003 tentang PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA

KEPPRES Nomor 79 Tahun 2003

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura beserta pembangunan kawasan industri dan perumahan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Propinsi Jawa Timur dan rencana tata ruang Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, dan Kota Surabaya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam rangka pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan pembangunan kawasan industri dan perumahan tersebut, dibentuk Tim Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pengarah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : Ketua/merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua I/merangkap : Menteri Negara Perencanaan Anggota Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Wakil Ketua II sebagai : Menteri Permukiman dan Prasarana Ketua Harian/merangkap Wilayah; Anggota Anggota-anggota : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Pertahanan; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 6. Menteri Pertanian; 7. Menteri Perhubungan; 8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 9. Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Kepala BPPT; 10. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 11. Gubernur Jawa Timur. Sekretaris : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi, dan Pengembangan Infrastruktur. Pasal 5 (1) Tim Pengarah bertugas untuk : a. MENETAPKAN kebijakan umum pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan rencana pembangunan kawasan industri dan perumahan dalam wilayah-wilayah di kedua sisi ujung jembatan; b. mengendalikan perencanaan program, persiapan dan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait; c. mengkaji laporan hasil Tim Pelaksana mengenai kegiatan koordinasi pembangunan Jembatan Surabaya-Madura; dan d. mengupayakan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura. (2) Tim Pengarah bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala kegiatan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura kepada PRESIDEN. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dibantu oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari : Ketua selaku Ketua Harian :Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah; Wakil Ketua I : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekono-mian Bidang Koordinasi Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi, dan Pengembangan Infrastruktur; Wakil Ketua II : Deputi Kepala Badan Perencanaan Pem- bangunan Nasional Bidang Sarana dan Prasarana; Sekretaris : Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah; Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 4. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian; 5. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah; 6. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; 7. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan; 8. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan; 9. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan; 10. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah; 11. Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya; 12. Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa; 13. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Sosial, Ekonomi, dan Perdagangan; 14. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur.

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2003 tentang PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15