KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2001 tentang TUNJANGAN KOMPENSASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN DI BIDANG PERSANDIAN

KEPPRES Nomor 59 Tahun 2001

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan Tunjangan Kompensasi Kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang memiliki keahlian sebagai Ahli Sandi dan Pegawai Negeri bukan Ahli Sandi yang sepenuhnya bertugas di Lembaga Sandi Negara atau yang bertugas di Unit Teknis Persandian di luar Lembaga Sandi Negara. (2) Tunjangan Kompensasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan tunjangan jabatan fungsional.

Pasal 2

(1) Kepada Pegawai Negeri yang memiliki keahlian sebagai Ahli Sandi dan Pegawai Negeri bukan Ahli Sandi yang sepenuhnya bertugas di Lembaga Sandi Negara, diberikan tunjangan kompensasi kerja setiap bulan. (2) Besarnya tunjangan bagi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Terhitung mulai bulan Januari 1993 sampai dengan ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan PRESIDEN ini; b. Terhitung mulai bulan berikutnya setelah Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 3

(1) Kepada Pegawai Negeri yang memiliki keahlian sebagai Ahli Sandi dan Pegawai Negeri bukan Ahli Sandi yang bertugas di Unit Teknis Persandian di luar Lembaga Sandi Negara, diberikan tunjangan kompensasi kerja setiap bulan. (2) Besarnya tunjangan bagi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Terhitung mulai bulan Januari 1993 sampai dengan ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan PRESIDEN ini; b. Terhitung mulai bulan berikutnya setelah Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kepala Lembaga Sandi Negara, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama- sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka Keputusan PRESIDEN Nomor 10 Tahun 1990 tentang Tunjangan Kompensasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Di Bidang Persandian, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID