KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1996 tentang TIM PENGKAJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN USAHA INDUSTRI TERTENTU

KEPPRES Nomor 54 Tahun 1996

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 3

Tim Fasilitas Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas: a. Meneliti dan mengkaji bidang usaha-usaha industri tertentu untuk dipertimbangkan memperoleh fasilitas perpajakan; b. Mengusulkan kepada PRESIDEN, usaha industri tertentu untuk diberikan fasilitas perpajakan; c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pemberian fasilitas perpajakan.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Fasilitas Perpajakan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ketua Tim Fasilitas Perpajakan dapat membentuk Tim Kerja yang terdiri dari pejabat dari instansi yang terkait.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Fasilitas Perpajakan dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Keuangan.

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO WARTA PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996 NOMOR 1556

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Fasilitas Perpajakan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ketua Tim Fasilitas Perpajakan dapat membentuk Tim Kerja yang terdiri dari pejabat dari instansi yang terkait.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Fasilitas Perpajakan dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Keuangan.

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO WARTA PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996 NOMOR 1556