KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPPRES Nomor 5 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

MENETAPKAN Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua merangkap : Gubernur Kalimantan Timur; Anggota Wakil Ketua : Bupati Kutai Timur; merangkap Anggota Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur; 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur; 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur; 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur; 7. Kepala ... 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur; 8. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kutai Timur; 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2

Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ...

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati