KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2004 tentang PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IJIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK

KEPPRES Nomor 44 Tahun 2004

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Membubarkan Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik (Tim Penanggulangan) yang dibentuk berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 25 Tahun 2001. (2) Dengan pembubaran Tim Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membubarkan Tim Pelaksana Pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota membubarkan Tim Pelaksana Daerah.

Pasal 2

Ketua Tim Penanggulangan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan kepada PRESIDEN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 3

Pelaksanaan tugas pokok Tim Penanggulangan serta Tim Pelaksana Pusat dan Daerah, selanjutnya dilakukan secara fungsional oleh instansi terkait sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Pasal 4 ...

Pasal 4

Semua dokumen dan inventaris yang dikelola oleh Tim Penanggulangan dan Tim Pelaksana Pusat dalam rangka pelaksanaan tugasnya, diserahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 5

(1) Semua hasil temuan, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Pusat dan Daerah diserahkan kepada instansi Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan Tim Pelaksana Pusat dan Daerah pada saat ditetapkan Keputusan PRESIDEN ini, dilanjutkan oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini, ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 7

Dengan pembubaran Tim Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Keputusan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 ...

Pasal 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd Lambock V. Nahattands

Pasal 1

Pasal 2

Ketua Tim Penanggulangan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan kepada PRESIDEN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 3

Pelaksanaan tugas pokok Tim Penanggulangan serta Tim Pelaksana Pusat dan Daerah, selanjutnya dilakukan secara fungsional oleh instansi terkait sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Pasal 4 ...

Pasal 4

Semua dokumen dan inventaris yang dikelola oleh Tim Penanggulangan dan Tim Pelaksana Pusat dalam rangka pelaksanaan tugasnya, diserahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 5

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini, ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.