KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1989

KEPPRES Nomor 4 Tahun 1990

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERDAGANGAN

Pasal 62

Departemen Perdagangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 63

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTANIAN

Pasal 73

Koreksi

Departemen Pertanian sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 74

Koreksi

Tugas Pokok Departemen Pertanian adalah menyelenggaran sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian.

Pasal 75

Departemen Pertanian terdiri dari: 1. Menteri; 2. Sekretariat Jenderal; 3. Inspektorat Jenderal; 4. Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan; 5. Direktorat Jenderal Perikanan; 6. Direktorat Jenderal Peternakan; 7. Direktorat Jenderal Perkebunan; 8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 9. Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian; 10. Pusat; 11. Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 76

Sekretariat Jenderal terdiri dari: 1. Biro Perencanaan; 2. Biro Kepegawaian; 3. Biro Keuangan; 4. Biro Hukum dan Organisasi; 5. Biro Kerjasama Luar Negeri; 6. Biro Rumah Tangga dan Perlengkapan; 7. Biro Hubungan Masyarakat; 8. Biro Tata Usaha; 9. Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 77

Inspektorat Jenderal terdiri dari: 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal; 2. Inspektur Kepegawaian; 3. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan; 4. Inspektur Tanaman Pangan; 5. Inspektur Tanaman Perkebunan; 6. Inspektur Peternakan; 7. Inspektur Perikanan.

Pasal 78

Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Bina Program; 3. Direktorat Bina Produksi Padi dan Palawija; 4. Direktorat Bina Produksi Hortikultura; 5. Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil; 6. Direktorat Bina Perlindungan Tanaman; 7. Direktorat Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan; 8. Direktorat Bina Penyuluhan.

Pasal 79

Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Bina Program; 3. Direktorat Bina Produksi; 4. Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil; 5. Direktorat Bina Perlindungan Tanaman; 6. Direktorat Bina Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman; 7. Direktorat Bina Penyuluhan.

Pasal 80

Direktorat Jenderal Peternakan terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Bina Program; 3. Direktorat Bina Produksi; 4. Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil; 5. Direktorat Bina Kesehatan Hewan; 6. Direktorat Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan; 7. Direktorat Bina Penyuluhan.

Pasal 81

Direktorat Jenderal Perikanan terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Bina Program; 3. Direktorat Bina Produksi; 4. Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil; 5. Direktorat Bina Sumber Hayati; 6. Direktorat Bina Prasarana; 7. Direktorat Bina Penyuluhan.

Pasal 82

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri dari: 1. Sekretariat Badan; 2. Pusat Penyiapan Program Penelitian; 3. Pusat Perpustakaan Pertanian dan Komunikasi Penelitian; 4. Pusat Penelitian Tanah dan Agro Klimat; 5. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian; 6. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan 7. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri; 8. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura; 9. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan; 10. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan.

Pasal 83

Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian terdiri dari: 1. Sekretariat Badan; 2. Pusat Pembinaan Pendidikan Pertanian; 3. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai; 4. Pusat Pendidikan dasn Latihan Penyuluhan.

Pasal 84

Pusat terdiri dari: 1. Pusat Karantina Pertanian; 2. Pusat Data Pertanian.

Pasal 85

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Wilayah."

Pasal II

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1989

BAB VI

Pasal 62

Pasal 63

BAB VI

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

BAB VII

Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

Pasal II