KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2002 tentang PEMBENTUKAN TIM PENYELIDIK INDEPENDEN NASIONAL UNTUK KONFLIK MALUKU

KEPPRES Nomor 38 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Membentuk Tim Penyelidik Independen Nasional Untuk Konflik Maluku yang selanjutnya disebut Tim Penyelidik, yang bertugas melakukan penyelidikan, pencarian fakta dan analisa terhadap berbagai peristiwa dan issue yang terjadi di Maluku.

Pasal 2

Tim Penyelidik mencari hubungan atau keterkaitan berbagai peristiwa dan issue yang diduga menjadi penyebab terjadinya kerusuhan, meliputi: a. Peristiwa 19 Januari 1999; b. issue tentang Republik Maluku Selatan; c. issue Kristen RMS; d. issue Laskar Kristus; e. issue Forum Kedaulatan Maluku; f. issue Laskar Jihad; g. issue tentang pengalihan agama secara paksa; h. issue tentang pelanggaran hak asasi manusia; dan i. berbagai peristiwa pelanggaran hukum yang terkait erat dengan kerusuhan Maluku.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Penyelidik terdiri dari : 1. Drs. I Wayan Karya : Ketua merangkap anggota; 2. Bambang W. Suharto : Wakil Ketua merangkap anggota; 3. Drs. Bambang Sutiarso : Sekretaris merangkap anggota; 4. DR. Paulus Wirotomo… 4. DR. Paulus Wirotomo : Anggota; 5. DR. Judo Purwodigdo : Anggota; 6. Prof. Dr. Roni Nitibaskara : Anggota; 7. MGR. John Likuada : Anggota; 8. Drs. S. Situmorang : Anggota; 9. Soeyono SM : Anggota; 10. Drs. Trimada Dani : Anggota; 11. Jost F. Mengko : Anggota; 12. Drs. Ichwan Syam : Anggota; 13. Prof. Dr. Atho Mufzar : Anggota; 14. Gede Purnawa : Anggota.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya di Propinsi Maluku, Tim Penyelidik melakukan koordinasi dengan Gubernur Maluku selaku Penguasa Darurat Sipil.

Pasal 5

(1) Tim Penyelidik melaporkan hasil penyelidikan kepada PRESIDEN setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulan. (2) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Tim Penyelidik melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan tugas Tim Penyelidik ini dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara. Pasal 7…

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya di Propinsi Maluku, Tim Penyelidik melakukan koordinasi dengan Gubernur Maluku selaku Penguasa Darurat Sipil.

Pasal 5

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan tugas Tim Penyelidik ini dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara. Pasal 7…

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI