KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1988 tentang PERSETUJUAN ATAS ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

KEPPRES Nomor 3 Tahun 1988

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini. a. Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha INDONESIA dan bergerak dalam bidang perekonomian. b. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. c. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA serta bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (manfaat) dan/atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang bersangkutan. e. Organisasi pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, tingkat kepengurusan, atau ciri- ciri alamiah tertentu. f. Organisasi perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan. g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya dimiliki oleh negara, baik seluruhnya maupun sebahagian, dan diusahakan secara langsung dengan tujuan untuk melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. h. Badan Usaha Koperasi adalah perusahaan yang diusahakan oleh kumpulan dari orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang secara bersama-sama bergotong-royong, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi anggotanya, dan kepentingan masyarakat yang didirikan berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.. i. Badan Usaha Swasta adalah perusahaan yang diusahakan oleh perorangan atau sekelompok orang, dengan tujuan memperoleh laba. j. Himpunan, Persatuan, Ikatan, Kerukunan para pengusaha adalah organisasi pengusaha yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan atau ciri-ciri alamiah tertentu, dapat bersifat nasional dan daerah yang dalam kegiatannya tidak mencari laba. k. Asosiasi, Gabungan, Perhimpuran Perusahaan Sejenis adalah organisasi perusahaan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagang atas jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan dapat bersifat nasional dan/atau daerah yang dalam kegiatannya tidak mencari laba. l. Federasi adalah gabungan asosiasi-asosiasi yang mempunyai kesamaan kepentingan spesifik (masukan sejenis, fungsi keluaran sejennis) yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat nasional dan dalam kegiatannya tidak mencari keuntungan dan/atau laba.

Kegiatan Kamar Dagang dan Industri melakukan kegiatan : a. memajukan dan mengembangkan jiwa serta memajukan dan mengembangkan kemampuan, dan keterampilan pengusaha nasional yang dinamis dan mantap demi tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. b. memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para pengusaha nasional demi meningkatkan produksi nasional dengan cara kerja yang lebih terampil, efisien, berdisiplin dan berdedikasi. c. menyebarluaskan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha INDONESIA. d. menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha. e. menyalurkan aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa demi keikutsertaannya dalam pembangunan bidang ekonomi. f. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kemampuan pengusaha INDONESIA, baik sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi perusahaan atau organisasi pengusaha. g. menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar pengusaha INDONESIA, termasuk pengembangan keterkaitan antar bidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya. h. memelihara kerukunan serta berusaha mencegah persaingan yang tidak sehat di antara pengusaha INDONESIA, dan mewujudkan kerja sama yang serasi antara usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. i. menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antara pengusaha INDONESIA dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. j. menyelenggarakan analisis dan statistik serta menyelenggarakan pusat informasi usaha dan mengadakan promosi di dalam dan di luar negeri. k. membina hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha. l. menyelenggarakan upaya penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. m. menyiapkan dan mengeluarkan keterangan untuk keperluan perdagangan, industri, dan jasa, baik keperluan di dalam negeri maupun keperluan di luar negeri. n. menyumbangkan pendapat dan saran kepada Pemerintah dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan proses pengambilan putusan dalam kebijaksanaan ekonomi nasional. o. menyiapkan dan melaksanakan usaha arbitrase atau usaha menengahi, mendamaikan, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan/atau perusahaan. p. mendorong pengusaha untuk bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan anggota Kamar Dagang dan Industri menurut sektor masing-masing demi meningkatkan profesionalisme dalam bidang masing-masing. q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1988 tentang PERSETUJUAN ATAS ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13