KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA DAN KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT

KEPPRES Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Membentuk Kejaksaan Negeri I(aimana berkedudukan di I{aimana. (2) Membentuk Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat berkedudukan di Taliwang.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kaimana meliputi wilayah l{abupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat. (2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat meliputi wilayah I{abupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

(1) Dengan terbentuknya l{ejaksaan Negeri ltaimana, maka Kabupaten I(aimana dikeluarkan dari daerair hukum I{ejaksaan Negeri Fak-Fak. (2) Der:gan... (2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, maka Kabupaten Sumbawa Barat dikeluarkan dari daerah hukum Iiejaksaan Negeri Sumbawa.

Pasal 4

(1) Pada saat i(eputusan PRESIDEN ini ditetapkan, penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah I(abupaten Kaimana, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oieh Kejaksaan Negeri Fak-Fak sampai dengan dilantiknya l(epala Kejaksaan Negeri Kaimana; dan b. telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh I(ejaksaan Negeri Fak-Fak. (2) Pada saat l(eputusan PRESIDEN ini ditetapkan, penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah l(abupaten Sumbarva Barat, berlaku ketentuan sebagai berikr-rt: a. belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa sampai dengan dilantikn)'a Kepala I(ejaksaan Negeri Sumbarva Barat; dan b. telah 4 b. telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa.

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, we\nrenang, serta fungsi I(ejaksaan Negeri l{aimana dan I(ejaksaan Negeri Sumbarva Barat clibebankan pada anggaran l(ejaksaan Republik INDONESIA.

Pasal 6

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, sLisunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri I(aimana dan Kejaksaan Negeri Sumbar"va Barat ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat perseturjuan dari menteri _yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal o

Pasal 7

I{eputusan PRESIDEN ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jal<arta pada tanggal 25 Januari 2019 PRESIDEN REPUBLII( INDONESIA, JOI(O WIDODO ftd Sarlirran sesuai dengan aslinya SEI(RETARIAT IGBINET RI Depuri.Biothis{qli , : ,4al ' -1 , \.-.: ii tik, Hukum, dan l{eamanan, 1; syah Lubis

Pasal 1

(1) Membentuk Kejaksaan Negeri I(aimana berkedudukan di I{aimana. (2) Membentuk Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat berkedudukan di Taliwang.