KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PENYELESAIAN MASALAH WILAYAH PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PAPUA NUGINI

KEPPRES Nomor 2 Tahun 1982

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik INDONESIA dengan Papua Nugini, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Panitia, berkedudukan di Departemen Dalam Negeri.

Pasal 2

Pasal 3

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Panitia terdiri dari: a. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua, merangkap Anggota; b. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, atau pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua I, merangkap Anggota; c. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua I I, merangkap Anggota d. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dan berkedudukan di Departemen Dalam Negeri, sebagai Sekretaris, merangkap Anggota; e. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan berkedudukan di Departemen Pertahanan-Keamanan, sebagai Sekretaris I, merangkap Anggota; f. Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Dalam. Negeri, sebagai Anggota g. Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota; h. Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima, Angkatan Bersenjata, sebagai Anggota; i. Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, sebagai Anggota j. Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai Anggota; k. Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai Anggota; l. Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota m. Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan , sebagai Anggota n. Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri/Sekretaris Negara, sebagai Anggota o. Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan, sebagai Anggota; p. Seorang pejabat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Penerangan, sebagai Anggota.; q. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, sebagai Anggota; r. Panglima Daerah Miiliter XVIT/Cendrawasih., sebagai Anggota; s. Pejabat atau pejabat-pejabat dari Departemen/Lembaga yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi, (2) Menteri yang bersangkutan dapat menunjuk anggota pengganti. (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Panitia, Menteri Dalam Negeri. membentuk Sekretariat Panitia.

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PENYELESAIAN MASALAH WILAYAH PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PAPUA NUGINI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8