KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1999 tentang PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI

KEPPRES Nomor 19 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disingkat STAKPN sebagai Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Agama yang alokasi di Tarutung dan Ambon.

Pasal 2

STAKPN dipimpin oleh Ketua STAKPN yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama.

Pasal 3

STAKPN mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional dan/atau akademik di bidang ilmu pengetahuan agama Kristen Protestan.

Pasal 4

Organisasi STAKPN terdiri dari : a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua; b. Senat STAKPN; c. Unsur … c. Unsur Pelaksana Akademik; d. Unsur Pelaksana Administratif; e. Unsur Penunjang.

Pasal 5

Pembinaan secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pembinaan secara fungsional dilaksanakan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STAKPN ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini Akademi Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan Negeri di Tarutung diintegrasikan ke dalam STAKPN di Tarutung dan Akademi Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan Negeri di Ambon diintegrasikan ke dalam STAKPN di Ambon. Pasal 8 …

Pasal 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

STAKPN dipimpin oleh Ketua STAKPN yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama.

Pasal 3

STAKPN mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional dan/atau akademik di bidang ilmu pengetahuan agama Kristen Protestan.

Pasal 4

Organisasi STAKPN terdiri dari : a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua; b. Senat STAKPN; c. Unsur … c. Unsur Pelaksana Akademik; d. Unsur Pelaksana Administratif; e. Unsur Penunjang.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE