KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 2000 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

KEPPRES Nomor 146 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan, selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pustakawan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pustakawan diberikan Tunjangan Pustakawan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Pustakawan adalah sebagai berikut: a. Terhitung mulai bulan April 2000 sampai dengan bulan Mei 2000 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan PRESIDEN ini; b. Terhitung mulai bulan Juni 2000 sampai dengan ditetapkannya Keputusan PRESIDEN ini adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan PRESIDEN ini; c. Terhitung mulai bulan Nopember 2000 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan PRESIDEN ini.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihentikan pemberian tunjangannya apabila diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan.

Pasal 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan PRESIDEN ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Tunjangan Pustakawan dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2000 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Pasal 1

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pustakawan diberikan Tunjangan Pustakawan setiap bulan.