KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2018

KEPPRES Nomor 10 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 23

1. Percepatan proses permohonan persetujuan. 2. Persyaratan perrnohonan persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri. 3. Sanksi. Kementerian Keuangan 3. RPerpres LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 PRfSr;l;:\ REPi-JBL-lK i,\i i-.rr-'' \, 1" NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 3. RPerpres tentang Tata Kelola yang Baik bagr Badan Penyelenggara Jaminan Sosial UU Nomor 24 Tahun 2O11 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 1. Status hukum, kedudukan kelembagaan dan hubungan organ BPJS. 2. Perencanaan dan pengelolaan anggaran, pertanggungjawaban, penilaian kineq'a, dan kebijakan remunerasi. Kementerian Keuangan 4. RPerpres tentang Pengesahan Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan- Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba 1. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Pasal 32A

Pasal 59

Koreksi

1. Tahapan pengadaan tanah. 2. Inventarisasi dan identifikasi pemilikan, penggunaan, serta tanah. Penilaian ganti kerugian. penguasaan, pemanfaatan 3 4 5 6 Penyerahan hasil pengadaan tanah. Sumber dana pengadaan tanah. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 8. RPerpres tentang Reforma Agraria Nondelegasi 1. Kerangka regulasi. 2. Kerangka kelembagaan. 3. Akuntabilitas (proses pelaporan dan evaluasi). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 9. RPerpres FjRr-:siDi-i'.i tlEFrl j Bl- ll( I r\i i)(.) i NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 9. RPerpres tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Menjalankan Perpres Nomor 44 Tahun 2OL7 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2OLO tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pasal 5 ayat (3) Desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Perencanaan jangka panjang Pengelolaan Perbatasan Negara. Pengelolaan. Kementerian Dalam Negeri 10. RPerpres tentang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pengelolaan Bagi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Menjalankan Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 72 Tahun 2OlO tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan 1. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. 2. Koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas. Kementerian Dalam Negeri 1 1. RPerpres . pRESiSEll QEif I i BL.IK i ^.iDCi'.. i::,\ NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 11. RPerpres tentang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi yang Bersifat Linta.s Sektoral Menjalankan UU Nomor 30 Tahun 2OO7 tentang Energi Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) 1. Tujuan Pengawasan. 2. Ruang Lingkup Pengawasan. 3. Kelompok Pengawasan. 4. Tindak lanjut Pengawasan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral t2. RPerpres tentang Perubahan la.mpiran UU Nomor 12 Tahun 2Oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Pasal 64 ayat (3) 1. Perubahan Lampiran I Teknik Penyusunan Naskah Akademik. 2. Perubahan l,ampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia 13. RPerpres tentang Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Terpadu dalam Perlindungan dan Pengelolaan Linekunean Hidup UU Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 48

Koreksi

1. Pembentukan. 2. Fungsi. 3. Struktur Organisasi, dan 4. Tata Kerja Badan Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran INDONESIA. Kementerian Ketenagakerjaan 17. RPerpres tentang Pengelolaan Pemberian Bantuan Internasional Nondelegasi Ruang lingkup, prinsip, dan kewenangan. Penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Pelaksanaan kerja sama. Promosi dan diseminasi informasi. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. 1 2 3 4 5 Kementerian Luar Negeri 18. RPerpres tentang Usaha Penyediaan Bangunan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 36 ayat (5) 1. Perizinan usaha penyediaan bangunan. 2. Pengembangan usaha penyediaan bangunan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqyat 19. RPerpres tentang Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan dan Strategi Kebudayaan UU Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 13 avat ffl 1. Tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten / kota. 2. Tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi. 3. Tata cara penyusunan strategi kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 20. RPerpres F]RESiLTEN i{.': PU Lli-lK li\ L] O N.i i:-'-:: !,A NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 20. RPerpres tentang Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Nondelegasi 1. Kriteria. 2. Sumber bantuan. 3. Kewenangan yang memberikan bantuan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2l RPerpres tentang Strategi Nasional Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2OO6 tentang Administrasi Kependudukan Mekanisme tunggal yang mengatur pengumpulan statistik kelahiran dan kematian. Pedoman langkah-langkah strategis K/L dalam memperluas cakupan layanan pencatatan peristiwa penting dan kependudukan. 1. 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 22. RPerpres tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Nondelegasi Pedoman umum percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 23. RPerpres tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan Nondelegasi 1. Dasar semua pihak dalam pengelolaan danau. 2. Pengelolaan danau yang terintegrasi. 3. Pembagian peran yang jelas lintas K/L dan Pemda. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas 24. RPerpres PR E S IDENI REPU BLI K I l! DOI'.lF-:SiA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 24. RPerpres tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan Tahun 2018 - 2025 Nondelegasi 1. Pembangunan masyarakat dan SDM terkait kelanjutusiaan. Penguatan institusi pelaksana strategi kelanjutusiaan. Peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu. Peninskatan kualitas kesehatan. 2 3 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas 25. RPerpres tentang Industri yang Memiliki Keunikan dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa dan Industri Menengah Tertentu yang Dicadangkan untuk Dimiliki oleh Warga Negara UU Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Perindustrian Pasal 103 ayat (4) 1. Jenis industri yang dikategorikan sebagai industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya. 2. Jenis industri menengah tertentu yang dicadangkan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA. Kementerian Perindustrian 26. RPerpres tentang Kebijakan Pengelolaan, Kegiatan Produksi, dan Penjaminan Industri Pertahanan UU Nomor 16 Tahun 2Ol2 tentang Industri Pertahanan Pasal 24 ayat (21, Pasal 38 ayat (5), dan Pasal62 ayat (3) 1. Perencanaan pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. 2. Perencanaan pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan. 3. Penentuan teknologi dan produk dan/atau Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang akan dikuasai dan dikembangkan. 4. Standardisasi serta kelaikan produk dan/atau Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Kementerian Pertahanan 5. Pembinaan PRES ID EI'.I REPUBLI K' lrl D(ii'r f :i,- - 11 NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 5. Pembinaan, registrasi, dan sertifikasi Industri Pertahanan. 6. Supervisi, asistensi, dan fasilitasi pengembangan Industri Pertahanan. 7. Sumber pendanaan. 8. Pengendalian dan Pengawasan (bagian) penguasaan teknologi. 9. Promosi, (bagian) pengendalian, dan pengawasan teknologi dan/atau produk yang dihasilkan. 27. RPerpres tentang Syarat Tata Cara Pemberian Penghargaan di Bidang Kedisabilitasan UU Nomor tentang Disabilitas

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2018

Pasal 23

Pasal 32A

Pasal 23

Pasal 32A

Pasal 32A

Pasal 32A

Pasal 59

Pasal 95

Pasal 43

Pasal 48

Pasal 141

Pasal 12