Langsung ke konten utama

Peraturan Menteri (PERMEN)

18.198 peraturan

PERMEN Nomor pm114 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm114 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Berlaku

PERMEN Nomor pm113 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm113 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

Berlaku

PERMEN Nomor pm112 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm112 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN (UPP) KELAS I TANJUNG LAUT

Berlaku

PERMEN Nomor pm111 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm111 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Tanjung Redeb

Berlaku

PERMEN Nomor pm110 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm110 Tahun 2016 tentang PEJABAT PEMERIKSA KESELAMATAN KAPAL

Berlaku

PERMEN Nomor pm109 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm109 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Berlaku

PERMEN Nomor pm108 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm108 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 9 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 174 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 174) TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN (AERONAUTICAL METEOROLOGICAL INFORMATION SERVICES)

Berlaku

PERMEN Nomor pm107 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm107 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MOPAH MERAUKE

Berlaku

PERMEN Nomor pm106 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm106 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DOMINE EDUARD OSOK (DEO) SORONG

Berlaku

PERMEN Nomor pm105 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm105 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA H. AS. HANANJOEDIN TANJUNG PANDAN

Berlaku

PERMEN Nomor pm104 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm104 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA RENDANI MANOKWARI

Berlaku

PERMEN Nomor pm103 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm103 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA HALU OLEO KENDARI

Berlaku

PERMEN Nomor pm102 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm102 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DJALALUDDIN GORONTALO

Berlaku

PERMEN Nomor pm100 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm100 Tahun 2016 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

Berlaku

PERMEN Nomor pm-98 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm-98 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TJILIK RIWUT PALANGKARAYA

Berlaku

PERMEN Nomor pm-96 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm-96 Tahun 2016 tentang STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA JAWATA TARAKAN

Berlaku

PERMEN Nomor pm-90 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm-90 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 127 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

Berlaku

PERMEN Nomor pm-9 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm-9 Tahun 2016 tentang KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Berlaku

PERMEN Nomor pm-89 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm-89 Tahun 2016 tentang PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Berlaku

PERMEN Nomor pm-88 Tahun 2016

Peraturan Menteri Nomor pm-88 Tahun 2016 tentang PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Berlaku