PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-9 Tahun 2016 tentang KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

PERMEN Nomor pm-9 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan : 1. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. 2. Rute Perintis adalah rute yang menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan. 3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Menteri adalah Menteri Yang Membidangi Urusan Penerbangan. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB III

KRITERIA RUTE PERINTIS

Pasal 3

Koreksi

Rute perintis ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria fungsi keperintisan, yaitu: a. untuk menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain, dan secara komersial belum menguntungkan; b. untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah; dan/atau c. untuk mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 4

Koreksi

(1) Kriteria daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi: a. daerah yang jauh dari ibu kota propinsi dan atau tidak tersedia moda transportasi lain selain moda transportasi udara; b. Pelayanan dan ketersediaan moda transportasi selain angkutan udara tidak teratur, sulitnya aksesibilitas dan/atau c. aktivitas kegiatan ekonomi dan pemerintahan antar daerah relatif kecil serta rendahnya hubungan sosial dan budaya antar daerah. (2) Kriteria mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: a. daerah tersebut mempunyai potensi unggulan untuk dikembangkan dan adanya hubungan saling ketergantungan antar daerah dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan; b. program pengembangan dan pembangunan antar daerah atau wilayah yang terpadu; c. memberi nilai tambah daerah dari aspek sosial, ekonomi dan budaya; dan/atau d. sebagai sarana distribusi logistik untuk menunjang pemenuhan kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. (3) Kriteria mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memenuhi kriteria: a. kedudukan daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan negara lain; dan/ atau b. dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dibandingkan dengan daerah lain.

Pasal 5

Penetapan usulan kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a. Usulan kegiatan angkutan udara perintis diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku koordinator wilayah penyelenggara angkutan udara perintis kepada Direktur Jenderal secara tertulis dengan melampirkan data dukung sebagaimana format yang terdapat dalam Lampiran 1 Peraturan ini b. Usulan kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam huruf a. diatas terdiri dari rute lama (existing) dan rute baru wajib disampaikan setelah berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandara, Unit Pelaksana Bandar Udara cakupan dan Pemerintah Daerah Setempat. c. Usulan rute baru yang diajukan oleh Kuasa pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b.diatas wajib didukung dengan data – data sebagai berikut : 1). Surat pernyataan oleh Kuasa Pengguna Anggaran tentang kesiapan operasional Bandar udara pada rute yang diusulkan dan diketahui oleh Kantor Otoritas Bandara Setempat. 2). Usulan rute perintis disampaikan pada Rakortis I dan akan ditetapkan pada Rakotis II. 3). Data2 dukung lain yang diperlukan: a). Jarak dari ibu kota propinsi atau dari pusat distribusi serta tidak tersedia moda transportasi lain selain moda transportasi udara; b). Data aksesibilitas dan/atau c). Data potensi daerah, data lain seperti hubungan pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya antar daerah. d. Usulan rute perintis sebagaimana dimaksud dalam huruf b. akan dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. e. Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d. Direktur Jenderal MENETAPKAN rute perintis.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 6

Koreksi

(1) Angkutan udara perintis diselenggarakan oleh Pemerintah. (2) Pelaksanaan angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga melalui proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (3) Dalam keadaan tidak tersedianya badan usaha angkutan udara niaga untuk melayani kegiatan angkutan udara perintis pada suatu lokasi, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat melaksanakan angkutan udara perintis berdasarkan izin Menteri setelah dilakukan evaluasi teknis dan operasional oleh Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. (4) Kegiatan angkutan udara perintis oleh pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Pasal 7

(1) Badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara perintis diberikan kompensasi untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara perintis sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa : a. pemberian rute lain di luar rute perintis bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk mendukung kegiatan angkutan udara perintis; b. subsidi biaya operasi angkutan udara; dan/atau c. subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak di lokasi bandar udara yang tidak ada depo, sehingga harga bahan bakar minyak sama dengan harga di bandar udara yang ada depo. (3) Subsidi biaya operasi angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (4) Kegiatan subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (5) Persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mengacu ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 8

Untuk melakukan kegiatan angkutan udara perintis, badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga harus memenuhi persyaratan: a. memiliki izin usaha angkutan udara niaga atau izin usaha angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang masih berlaku; b. memiliki Air Operator's Certificate (AOC) atau Operator's Certificate (OC) yang masih berlaku; c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; d. memiliki pesawat udara paling sedikit 1 (satu) unit dan pesawat cadangan yang laik udara atau serviceable untuk mendukung operasional penerbangan perintis dengan spesifikasi pesawat udara yang sesuai dengan aspek teknis operasi keselamatan penerbangan sesuai dengan bandara asal dan tujuan, dengan kapasitas dibawah atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk atau maksimum berat tinggal landas 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram untuk angkutan barang. e. dalam keadaan tertentu badan usaha angkutan udara niaga dapat mengoperasikan pesawat udara sampai dengan 50 (lima puluh) tempat duduk atau maksimum berat tinggal landas 20.820 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh) kilogram untuk angkutan barang, apabila: 1) tidak tersedia tipe pesawat dengan kapasitas kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk atau maksimum berat tinggal landas 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram pada rute perintis tersebut; 2) potensi permintaan angkutan udara cukup tinggi; dan 3) kapasitas bandar udara dapat menampung pesawat sampai dengan 50 (lima puluh) tempat duduk atau berat tinggal landas 20.820 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh) kilogram. f. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga atau bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang melayani angkutan udara perintis wajib menunjukkan Surat Izin Angkutan Udara Niaga (SIUAN) dan Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga (SIKAUBN) yang masih berlaku.

BAB VI

EVALUASI RUTE PERINTIS

Pasal 10

Koreksi

(1) Evaluasi pelaksanaan angkutan udara perintis dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara, Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Unit Pelaksana Bandar Udara dan Pemerintah Daerah. (2) Evaluasi pelaksanaan angkutan udara perintis dilaksanakan berdasarkan : a. fungsi keperintisan; b. kinerja penyelenggaraan angkutan udara perintis; c. Pelaporan Kegiatan Angkutan Udara Perintis yang dilakukan secara berkala setiap bulan yang dapat dilakukan secara manual atau electronik; (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan dasar: a. penetapan sebagai rute perintis pada tahun berikutnya; b. perubahan rute perintis menjadi rute komersial; atau c. penghapusan rute perintis.

Pasal 11

Penetapan sebagai rute perintis pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. fungsi keperintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu: 1) belum tersedia moda transportasi lain dengan kapasitas yang cukup dan waktu pelayanan yang teratur atau tersedia moda transportasi lain selain angkutan udara dengan kapasitas relatif kecil dan waktu pelayanan tidak teratur; 2) pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakatan dan pemerintahan dengan daerah atau wilayah lain ; dan/atau 3) meningkatnya hubungan sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan dengan daerah atau wilayah lain; dan/atau 4) daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan negara lain. b. kinerja penyelenggaraan angkutan udara perintis, meliputi: 1) tercapainya target frekuensi penerbangan yang ditetapkan; 2) tercapainya target penumpang yang diangkut yang ditetapkan; dan/atau 3) tercapainya target barang yang diangkut yang ditetapkan, khusus untuk subsidi angkutan barang.

Pasal 12

Perubahan rute perintis menjadi rute komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. kebutuhan jasa angkutan udara meningkat dengan ada loadfactor diatas 70% dan frekuensi lebih dari 4 (empat) kali per minggu. b. kemampuan daya beli masyarakat tinggi c. tarif perintis telah sesuai dengan tarif angkutan udara niaga berjadwal; dan/atau d. terdapat badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang bersedia untuk melayani rute tersebut secara komersial dan berkesinambungan.

Pasal 13

Penghapusan rute perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak memenuhi fungsi keperintisan 1) rute tersebut sudah tersedia moda transportasi lain dengan kapasitas yang cukup dan waktu pelayanan yang teratur; 2) rute tersebut sudah dilayani angkutan udara komersial secara penuh; 3) pelayanan angkutan udara perintis tidak mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian antar daerah atau wilayah; dan 4) pelayanan angkutan udara perintis tidak meningkatkan hubungan sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan dengan daerah atau wilayah lain. b. Tidak memenuhi kinerja penyelenggaraan angkutan udara perintis 1) tidak ada pertumbuhan penumpang dan barang diangkut serta target jumlah penumpang minimal tidak tercapai; 2) penggunaan tipe pesawat yang kurang cocok dengan kondisi bandar udara; 3) tidak ada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang bersedia melayani rute perintis yang telah ditetapkan; 4) bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi angkutan udara tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan

Pasal 14

Dalam kurun waktu pelaksanaan penerbangan perintis, terdapat penerbangan komersial secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b akan dilakukan penghapusan rute perintis (tidak boleh berdampingan antara perintis dan komersial), khusus untuk kegiatan angkutan udara perintis barang dapat berdampingan dengan angkutan udara komersil berjadwal penumpang untuk kesinambungan distribusi barang.

Peraturan Menteri Nomor pm-9 Tahun 2016 tentang KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17