This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
Showing 15 regulations for "perceraian" · Page 1 of 2
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN PP 10-1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN R
Relevance: 100% · Highly relevant
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam UNDANG-UNDANG Nom
Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2008 tentang PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN
BERITA NEGARA No.72, 2008 DEPARTEMEN PERTAHANAN. Perkawinan. Perceraian. Rujuk. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR: 23 TAHUN 2008 TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI
Relevance: 85% · Highly relevant
Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Badan Siber dan Sandi Negara
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGA
Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang PEJABAT YANG BERWENANG MENOLAK ATAU MEMBERIKAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BERITA NEGARA No.847, 2020 BPKP. Izin. Perkawinan. Perceraian. Pejabat Berwenang. Pencabutan. PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Pasal 29
efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam
Relevance: 80% · Highly relevant
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 80, 75, 77 +2 lainnya
Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian. (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang
Relevance: 68% · Relevant
Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Pasal 1, 8, 7
Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Operator SIAK sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Operator SIAK Terampil
Relevance: 62% · Relevant
Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2019 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 60, 2, 59 +1 lainnya
Pencatatan pembatalan perceraian dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan PRESIDEN mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara
Relevance: 48% · Relevant
Peraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2019 tentang SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 17, 16
Data pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f, terdiri dari elemen data: a. NIK/NIT suami; b. nomor KK suami; c. nama lengkap suami; d. kewarganegaraan suami; e. tempat lahir suami
Relevance: 44% · Relevant