This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
Showing 16 regulations for "harta bersama perkawinan" · Page 1 of 2
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita
Pasal 2, 5, 6
bawah tangan atau kepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan; c. ahli waris atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan; d. pembuat perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan, berdasarkan kuasa; atau e. bank, dalam hal dimuat
Relevance: 100% · Highly relevant
Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2021 tentang REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 2, 13
ayat (2) dapat dilakukan karena: a. jual beli; b. hibah; c. warisan; d. lelang; e. pembagian harta bersama perkawinan atas dasar adanya perceraian; f. penyertaan Ranmor sebagai modal pada badan usaha berbadan hukum; g. kepemilikan
Relevance: 90% · Highly relevant
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Pen5msunan UNDANG-UNDANG ini dimaksudkan untuk menggantikan Wetboek uon StmfreclX atauyang disebut dengan Kitab UNDANG
Relevance: 56% · Relevant
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027
Pasal 8, 6
UNDANG-UNDANG Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik INDONESIA (ORI). Penilaian terhadap standar pelayanan
Relevance: 50% · Relevant
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencara Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045
Pasal 7
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 173 I 6 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN
Pasal 1, 65, 35 +3 lainnya
isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021–2026
Pasal 10
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 96 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH BUPATI PEKALONGAN
Relevance: 49% · Relevant
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023
Pasal 11
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR 1'10 RPJMD Jawa Tengah Tahun
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (rpjmd) Tahun 2018 - 2023
KATEGORI PENANGGUNG JAWAB 1 PIPPK Plus 100 juta per LKK pada tahun pertama mengacu pada